Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Parturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang Ketentuan Umum, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2018.
Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Tahun 2017 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerha dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2018.
Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Buru Tahun 2017 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Buru Tahun 2017 - 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Renstra Inspektorat, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2018.
Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Inspektorat Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012 - 2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 - 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Renstra Bappeda, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2018.
Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Bappeda Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KRITERIA KEMISKINAN DI KABUPATEN BURU
ABSTRAK:
Bahwa untuk menentukan keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin dan tidak miskin di Kabupaten Buru, maka diperlukan Kriteria Kemiskinan, dan dalam rangka efisiensi dan efektifitas kelancaran program penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan pendataan untuk menentukan masyarakat miskin.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dan Pasal 3 Peraturan Daerah
Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, peninjauan terhadap
Tarif Pajak ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Tarif sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan
Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan
Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, dipandang tidak sesuai lagi dengan
perkembangan saat ini sehingga, perlu diadakan
penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan
Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaiamana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 08 Tahun 2017; Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan
Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan
Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan
Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Piutang Retribusi Daerah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber
pendapatan daerah, pemungutan, pengadministrasian dan
pemanfaatan serta penghapusan piutangnya perlu dilakukan
dengan sebaik-baiknya, berlandaskan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Piutang
Retribusi Daerah Kabupaten Buru.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Piutang
Retribusi Daerah Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018.
Lampiran 17 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati Buru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas
dalam negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Buru, perlu
dilakukan penataan.
Keputusan Bupati Buru Nomor 911-05 Tahun 2013
tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bupati dan
Wakil Bupati Buru dianggap tidak sesuai dengan kondisi
dan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu diganti;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi
Bupati dan Wakil Bupati Buru.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi
Bupati dan Wakil Bupati Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
Lampiran 7 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu pada RKP.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang terdiri dari rancangan ekonomi makro, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran RAPBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019, Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2019, dan menyusun RKA-OPD sesuai pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
Bahwa sambil menunggu ditetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Buru tentang Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan
Tera/Tera Ulang.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat