PERBUP Kab. Kulon Progo No. 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup No 16 Tahun 2016 ttg Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2017 telah ditetapkan Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial, bahwa sehubungan adanya dinamika dalam pengelolaan belanja bantuan sosial, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah :Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.07/2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun
2010, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun
2016, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun
2018.
Materi pokok : Ketentuan Pasal 14 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial.
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, profesionalisme, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah sektor pariwisata, perlu pengelolaan Daya Tarik Wisata.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten KulonProgo
Nomor 9 Tahun 2015.
Materi pokok : Tempat-tempat di Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan menjadi Daya tarik wisata, Pengelolaan daya tarik wisata serta Pembinaan, pengawasan dan pelaporan oleh Dinas Pariwisata.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2019.
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2017 telah ditetapkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pengendalian menara telekomunikasi serta dalam rangka penyesuaian perkembangan perekonomian, perlu peninjauan tarif, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat
(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi
dilakukan dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan perekonomian serta
sepanjang tidak menambah objek retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 9 Tahun 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Uang Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu mengatur Penempatan Uang Daerah
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 5 Tahun 2009.
Materi pokok : Ditetapkannya Peraturan Bupati ini
yaitu sebagai pedoman BUD dalam
penempatan Uang Daerah agar dapat
dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan
akuntabel.
Pengaturan Penempatan Uang Daerah meliputi :
a. perencanaan;
b. pelaksanaan dan tata cara kerja sama; dan
c. evaluasi, rekonsiliasi, dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Jumlah halaman : 13 HLM; Lampiran : 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ke Desa perlu Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46
tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
tahun 2017.
Materi pokok : Struktur organisasi PPID Desa, wewenang dan tugas PPID Desa, pembiayaan PPID Desa, Klasifikasi, Pengelompokan Informasi Publik, Tahapan Penyusunan Daftar Informasi Publik, Tata Cara Layanan Informasi Publik
Melalui Pengumuman, Standar Layanan Informasi Publik, Standar Layanan Informasi Publik
Melalui Pengumuman, Pemberitahuan Tertulis, Biaya Salinan Informasi Publik, Pengelolaan Keberatan dan Registrasi Keberatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Jumlah halaman : 33 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup No 3 Tahun 2018 ttg Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A Pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 telah ditetapkan Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A, bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan Tenaga Kontrak pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun
2018.
Materi Pokok : Beberapa Ketentuan diubah sebagai berikut : Ketentuan dalam Lampiran I Huruf D angka 2 diubah, Ketentuan dalam Lampiran II angka 2,
angka 4 , angka 7 , angka 9 , dan angka 11 diubah .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A
Jumlah halaman : 4 HLM; Lampiran : 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2014 telah ditetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pemakaian kekayaan Daerah serta dalam rangka penyesuaian perkembangan perekonomian, perlu peninjauan tarif; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta sepanjang tidak menambah objek retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2011.
Materi pokok : Besaran tarif retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Hukum, Urusan Penanggulangan Narkotika, Urusan Persandian, dan Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan arsip
untuk pelaksanaan tugas pemerintahan dan
pembangunan secara efektif dan efisien guna
tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan
arsip, perlu penyelamatan arsip sebagai bahan
bukti akuntabilitas kinerja instansi dan
aparatur negara di lingkungan Pemerintah
Daerah;
b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor BPK.02.09/145/2018
Hal Persetujuan Jadwal
Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kulon Progo tanggal 7 Desember
2018, telah disetujui Jadwal Retensi Arsip
Substantif Urusan Hukum, Urusan
Penanggulangan
Narkotika,
Urusan
Persandian, dan Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
c. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal
Retensi Arsip Substantif Urusan Hukum,
Urusan Penanggulangan Narkotika, Urusan
Persandian, dan Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor
18
Tahun
1951;
2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 ;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 ;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 ;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2017;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, JRA Urusan Hukum, Urusan Penanggulangan Narkotika, Urusan Persandian Dan Urusan Pemerintahan Daerah, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
Jumlah Halaman: 9 HLM, Lampiran: 58 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dalam upaya mewujudkan kebersihan, keindahan dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye dan fasilitas umum tempat kampanye selama masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu diatur pemasangan alat peraga kampanye dan fasilitas umum tempat kampanye
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2017
Materi Pokok: Jenis alat peraga kampanye, Izin pemasangan alat peraga kampanye, Larangan pemasangan alat peraga kampanye, fasilitas umum yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye, Penertiban dan pembersihan alat peraga
kampanye,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
Jumlah Halaman: 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.18 Tahun 2007 ttg Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Tugas Belajar dan
Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan,
kompetensi dan profesionalisme Pegawai Negeri
Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan,
perlu memberikan kesempatan bagi Pegawai
Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal
melalui penetapan Tugas Belajar dan
Pemberian Izin Belajar;
b. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
18 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tugas
Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40
Tahun 2009 dipandang sudah tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan dan perkembangan Pegawai
Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati
tentang
Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi
Pegawai Negeri Sipil;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor
18
Tahun
1951;
2.
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
20 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 109 Tahun 2013 ;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 119 Tahun 2014 ;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 11 Tahun 2002
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun
2012 ;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun
2016 ;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun
2016 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Tugas Belajar, Izin Belajar, Waktu Pengajuan Izin Seleksi Pendidikan Tugas Belajar, Dan Izin Belajar, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Izin Seleksi Pendidikan, Keputusan Tugas Belajar Dan Izin Belajar , Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
Peraturan Yang Dicabut: a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Tugas Belajar dan
Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Tugas Belajar dan Izin
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
Jumlah Halaman: 22 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
