Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup No 39 Tahun 2019 ttg Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2019 telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja;
b. bahwa dengan adanya perubahan penilaian kinerja pelaksanaan kearsipan Perangkat Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap subkriteria, indikator penilaian, bobot, dan nilai kinerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019; 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016; 16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2017; 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2018; 18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019; 19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019.
Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019
Jumlah halaman: 4 HLM; Lampiran: 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo, diperlukan tata naskah dinas guna
terwujudnya tata pemerintahan yang baik;
b. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60
Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati
yang baru;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009; 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2
Tahun 2014 ; 12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 ; 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019; 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Tata naskah Dinas; Bentuk Dan Susunan Naskah Dinas;
Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama Untuk Beliau, Pelaksana Tugas Pelaksana Harian Dan Penjabat; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan Dan Penggunaan Tinta , Stempel, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas, Perubahan, Pencabutan, Pembatalan Dan Ralat Naskah Dinas, Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Secara Elektronik, Papan Nama, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2010
tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah
Jumlah Halaman: 43 HLM, Lampiran: 75 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
ABSTRAK:
Bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015.
Materi Pokok : Ruang lingkup pendidikan antikorupsi meliputi: TK, SD, SMP dan
organisasi profesi guru, Tahapan dan pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan dan Pemantauan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2020.
Jumlah halaman : 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Nyi Ageng Serang Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah kabupaten terdapat rumah sakit daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang telah memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan dari Kelas D menjadi Kelas C;
c. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang perlu ditinjau untuk disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi yang Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang pada Dinas Kesehatan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016; 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2020
Ketentuan Umum, Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Non Struktural, Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015Nomor 62)
Jumlah halaman: 25 HLM; Lampiran: 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, pada urusan pemerintahan di bidang
kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah
kabupaten terdapat rumah sakit daerah
kabupaten sebagai unit organisasi bersifat
khusus serta pusat kesehatan masyarakat
sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang
memberikan layanan secara profesional;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, kedudukan Rumah Sakit Umum
Daerah Wates perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 13 Tahun 2015 ;7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2019;8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun
2020
Materi Pokok:Ketentuan Umum, Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Unit Non Struktural, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas pada RSUD Wates
Jumlah Halaman: 32 HLM, Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016
Materi pokok : Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan , Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Mencabu Peraturan Bupati KP Nomor 53 Tahun 2016 ttg Keudukan, Susunan Organisasi, fungi dan tugas serta tata kerja pada Dinas Kesehatan.
Jumlah halaman : 30 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kalurahan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
b. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Daerah yaitu adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kalurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kalurahan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; 13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; 14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Benturan Kepentingan, Penanganan Benturan Kepentingan, Pemantauan dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
Jumlah halaman: 15 HLM; Lampiran: 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendirian Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat
ABSTRAK:
Bahwa setiap warga negara berhak dan bebas beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi, dan menghormati setiap warga untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, salah satu tugas Bupati adalah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8
Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1
Tahun 2012, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2018.
Materi pokok : IMB Rumah Ibadat dan Tepat Ibadat, Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat Sebagai Rumah Ibadat Sementara, Keberatan, Penyelesaian Permasalahan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Pendataan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
Jumlah halaman : 17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan
ABSTRAK:
Bahwa Pemerintah Kalurahan merupakan
organisasi paling rendah yang langsung
bersentuhan dengan masyarakat sehingga
kemampuan dan kapasitas Aparatur
Pemerintah Kalurahan memegang peranan yang
sangat penting agar dapat memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan
peningkatan kualitas pelayanan Aparatur
Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat
perlu pendayagunaan Aparatur Pemerintah
Kalurahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun
2019.
Materi pokok : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Kalurahan;
b. mutasi jabatan Pamong Kalurahan; dan
c. kinerja pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah
Kalurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
Jumlah halaman : 16 HLM; Lampiran : 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan
pengelolaan pelayanan penyedotan dan
pengangkutan lumpur tinja ke Instalasi
Pengolah Limbah Terpadu perlu
melakukan pelayanan secara sistematis,
terpadu, dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka mengendalikan dan
menertibkan penyediaan prasarana dan
sarana air limbah domestik bagi bangunan
baru maupun lama, serta mengatur
pembinaan dan pengawasan pengelolaan
air limbah domestik, perlu mengatur
pengelolaan layanan lumpur tinja;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor:
04/PRT/M/2017 ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2016 ; 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55
Tahun 2018
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pengelolaan Lumpur Tinja;Sarana Pengelolaan Lumpur Tinja; Tanggung Jawab Dinas; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Jumlah Halaman: 17 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
