Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 43)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam penyelenggaraannnya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi, bahwa sehubungan perkembangan teknologi bidang telekomunikasi terkait dengan penggunaan basis data operator telekomunikasi, efektivitas dan efisiensi pembangunan menara telekomunikasi serta perkembangan teknologi komunikasi dan kebijakan pembangunan daerah maka perlu penataan pendirian menara komunikasi dengan memperhatikan tata ruang, titik cell plan (penataan jaringan telekomunikasi), dan estetika lingkungan, bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2015 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu untuk ditinjau kembali.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012.
Materi pokok : Penempatan menara bersama, perizinan, Pengawasan, pembinaan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2015.
Jumlah Halaman : 16 HLM; Lampiran : 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Perda Nomor... Tahun 2021, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 3 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda KP Nomor 5 Tahun 2009; Perda KP Nomor 10 Tahun 2019; Perda KP Nomor 8 Tahun 2020; Perda KP Nomor 3 Tahun 2021; Perbup KP Nomor 90 Tahun 2019; Perbup KP Nomor 57 Tahun 2020.
Materi Pokok: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Halaman: 6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KALURAHAN YANG DILEPASKAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
ABSTRAK:
bahwa tanah merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan
berdasarkan hak anggaduh agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat Kalurahan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (4) dan Pasal 50 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, telah mengatur mengenai penyediaan
tanah pengganti Tanah Kalurahan oleh Instansi yang mengajukan pelepasan Tanah Kalurahan dengan
meminta bantuan Bupati, maupun dengan pemberian ganti rugi berupa uang kepada Pemerintah Kalurahan untuk membeli tanah pengganti yang senilai; bahwa agar dalam pelaksanaan pengadaan tanah
pengganti dapat berjalan tertib dan lancar, perlu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kalurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggadaan Tanah Pengganti Tanah Kalurahan yang Dilepaskan Untuk Kepentingan Umum;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
34 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Tanah Pengganti, Inventarisasi dan Identivikasi Calon Tanah Pengganti, Pengadaan Tanah Pengganti Melalui Bupati, Pengadaan Tanah Pengganti oleh Kalurahan, Pengadaan Dengan Meminta Bantuan Panewu, Penatausahaan, Pengawasan, Pembiayaan, Dokumen Administrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Jumlah Halaman : 24 HLM; Lampiran : 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Pemilihan Lurah dalam Kondisi Pandemi COVID-19
ABSTRAK:
Bahwa dalam melaksanakan tahapan Pemilihan
Lurah perlu melakukan penegakan protokol
kesehatan untuk mencegah aktivitas yang
menimbulkan penyebaran dan penularan
Corona Virus Disease 2019 yang
membahayakan kesehatan masyarakat.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82
Tahun 2015, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 , Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 , Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2019,Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun
2020.
Materi pokok : Protokol kesehatan dalam pemilihan Lurah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Jumlah halaman : 23 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 17 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kpd Pejabat Negara dan ASN di lingkungan Pemda TA 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020.
Materi pokok : Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pembebanan anggaran dan pengendalian internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Jumlah Halaman : 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Tidak Tetap Dan Guru Tidak Tetap Yang Diberikan Honorarium Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Menimbang bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang diberikan honorarium melalui APBD Tahun Anggaran 2021, perlu memberikan tunjangan hari raya; bahwa perlu menetapkan Perbup tentang Pemberian THR kepada PTT dan GTT yang diberikan honorarium melalui APBD Tahun Anggaran 2021
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950;PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 78 Tahun 2015; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permenaker Nomor 20 Tahun 2016; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda KP Nomor 5 Tahun 2009;Perda KP Nomor 11 Tahun 2020; Perbup KP Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55
ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun
2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran
Pajak Daerah secara Elektronik;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2011
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Online System Pembayaran Pajak Daerah; Online System Pelaporan Transaksi Pajak Daerah; Hak dan Kewajiban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Jumlah Halaman: 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2021
Pengadaan Barang/JasaPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (3) PP No 14 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021, Prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemda; bahwa penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum kepada Pemda dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan kepastian hukum dalam semua aspek ketersediaan, pemeliharaan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU No 28 Tahun 2002; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 20 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2016; PP Nomor 16 Tahun 2021; PP Nomor 18 Tahun 2021; Permendagri Nomor 9 Tahun 2009
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prinsip; Perumahan dan Permukiman;Prasarana , Sarana, Dan Utilitas Umum; Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Pembentukan Tim Verifikasi; Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2021.
Halaman: 18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
Mencabut
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2020
tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses
pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri
dan kesejahteraan serta mencerdaskan
kehidupan masyarakat, bahwa untuk memenuhi hak atas akses
pendidikan perlu dilaksanakan penerimaan
peserta didik baru secara objektif, transparan,
non diskriminatif, dan akuntabel dan bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah
Kejuruan, maka perlu menyusun petunjuk
teknis penerimaan peserta didik baru di
Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2021.
Materi pokok : Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pendaftaran PPDB, Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali, Jalur Prestasi, Pelaksanaan PPDB, Seleksi Calon Peserta Didik Baru, Pengumuman Hasil PPDB, Kelas Khusus Olahraga, Pendaftaran Ulang, Perpindahan Peserta Didik, Larangan dan Sanksi serta Evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2020
tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama.
Jumlah halaman : 31 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 74 Tahun 2016 telah diatur mengenai
Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan
Tugas, serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan, bahwa berdasarkan hasil evaluasi tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan
Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, perlu
dilakukan penyesuaian pada tugas dan fungsi
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016.
Materi pokok : Kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
Mencabut Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas
serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan.
Jumlah Halaman : 23 HLM; Lampiran : 1 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
