Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Nilai-Nilai Bahasa dan Sastra Jawa Bagi Siswa Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengembangkan, membina,
dan melindungi bahasa dan sastra Jawa guna
memenuhi kedudukan dan fungsinya sebagai
kekayaan dan identitas daerah serta menjadi bagian
dari kebudayaan nasional, perlu memajukan bahasa
dan sastra Jawa, bahwa dalam upaya menanamkan nilai budi pekerti
luhur sebagai cerminan dari tata krama yang
mengandung nilai-nilai integritas, toleransi,
kesantunan dan kerendahan hati serta estetika pada
siswa sekolah dasar, perlu menerapkan nilai-nilai
bahasa dan sastra Jawa.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 68 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18
Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 .
Materi pokok : Indikator nilai-nilai bahasa dan sastra jawa, sosialisasi dan pembudayaan, modul penerapan nilai-nilai bahasa dan sastra jawa, hari sekolah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Jumlah halaman : 8 HLM, Lampiran : 90 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat perdesaan, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes; agar pengelolaan BUMDes lebih profesional, terbuka, berdaya guna dan berhasil guna, perlu pedoman tata kelola BUMDes.
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 11 Tahun 2021; Permendes, PDTT Nomor 3 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pendirian BUM Desa; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Organisasi BUM Desa; Rencana Program Kerja; Modal; Pertanggungjawaban; Penghasilan; Pembagian Hasil Usaha; Pembinaan dan Pengembangan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Mencabut Perbup KP Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes
Halaman: 50 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kulon ProgoNomor92 Tahun 2017tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi,dan Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan dan Perikanan pada Dinas Keluatan dan Perikanan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 92 Tahun 2017 telah diatur Pembentukan,
Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan
pada Dinas Kelautan dan Perikanan, bahwa hasil evaluasi tugas dan fungsi berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah, atas pelaksanaan Unit Pelaksana
Teknis Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan
dan Perikanan maka Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan
pada Dinas Kelautan dan Perikanan perlu ditinjau
kembali.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016.
Materi pokok : Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2017
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan
Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Perbenihan dan Perikanan pada Dinas Keluatan dan
Perikanan.
Jumlah halaman : 7 HLM, Lampiran : 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 87Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewanpada Dinas Pertanian dan Pangan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 87 Tahun 2017 telah diatur Pembentukan,
Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan
pada Dinas Pertanian dan Pangan, bahwa hasil evaluasi tugas dan fungsi berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah, atas pelaksanaan Unit Pelaksana
Teknis Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan
dan Perikanan maka Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan
pada Dinas Pertanian dan Pangan perlu ditinjau
kembali.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016.
Materi pokok : Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2017
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan
Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan.
Jumlah halaman : 9 HLM, Lampiran : 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 58 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64
Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan pada Dinas
Kesehatan
Mencabut
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 81 Tahun 2017 telah diatur
Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan
Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, bahwa hasil evaluasi tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan
Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, atas
pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Jaminan
Kesehatan pada Dinas Kesehatan maka
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun
2017 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan
pada Dinas Kesehatan perlu ditinjau kembali.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 13 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016.
Materi pokok : Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi dan Tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2017
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Unit Pelaksana
Teknis Jaminan Kesehatan.
Jumlah halaman : 8 HLM, Lampiran : 1 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Kulon Progo
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Manajemen
Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem
Merit pada pengelolaan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama perlu dilaksanakan Seleksi Mutasi Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, bahwa agar kegiatan Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dapat berjalan dengan tertib sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, perlu menetapkan petunjuk teknis.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019.
Materi pokok : Petunjuk Teknis Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2021.
Jumlah halaman : 4 HLM, Lampiran : 4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2020 ttg Pembangunan Keluarga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28
ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (4), dan
Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembangunan
Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pembangunan Keluarga.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
2 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun
2018.
Materi pokok : Pembinaan Ketahanan Keluarga, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Forum Koordinasi Pembangunan Keluarga, Penerapan Fungsi Keluarga, Fasilitas Penguatan Ketahanan Keluarga, Sistem Informasi Keluarga, Perilaku Hidup Berwawasan Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi. Kerjasama dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
Jumlah halaman : 23 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati
menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa, bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2020 tentang Pedoman Pemerintahan
Kalurahan, maka Peraturan Bupati Nomor 54
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana
Kalurahan sudah tidak sesuai lagi dan perlu
diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 8 Tahun 2019.
Materi pokok : Pengelolaan, Alokasi Alokasi Dana Kalurahan (ADK) Kabupaten, Alokasi ADK Setiap Kalurahan, Penyaluran, Laporan dan Pertanggungjawaban, dan Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Mencabut Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan.
Jumlah halaman : 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 94 Tahun 2020 telah diatur
Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah
dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada
Kalurahan;
b.
bahwa dalam rangka penentuan alokasi
bagian dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan kepada Kalurahan
khususnya pembagian Bagi Hasil Pajak atas
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang bersumber dari
PT Angkasa Pura I agar lebih adil dan merata,
maka Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu untuk
disesuaikan;
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 8 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari
Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah
kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2020 Nomor 94), diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Peraturan yang diubah: Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari
Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah
kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2020 Nomor 7)
Halaman: 6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Peristilahan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun
2011 telah ditetapkan Penyelenggaraan Bangunan
dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
dinyatakan adanya perubahan beberapa ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 angka 3
mengenai perubahan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 dinyatakan bahwa
setiap bangunan gedung memiliki fungsi yang
dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
dinyatakan adanya perubahan beberapa ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 angka 1
mengenai perubahan ketentuan Pasal 141 huruf a
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan
bahwa Retribusi Perizinan Berusaha terkait
persetujuan bangunan gedung disebut Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 347 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten
harus menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
sejak Peraturan Pemerintah berlaku, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pelayanan Publik dinyatakan salah satu tujuan
pelayanan publik yaitu terwujudnya kepastian
hukum mengenai kewajiban, hak, kewenangan dan
tanggung jawab serta perlindungan terhadap
penyelenggara dan pelaksana dan masyarakat yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15
Tahun 2011, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2018.
Materi pokok : Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian
peristilahan sebagai berikut: Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Bangunan dan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, dibaca
dan dimaknai Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan, dibaca dan dimaknai Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Jumlah halaman : 6 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
