Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah, Bupati/walikota mendelegasikan
kewenangan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala
DPMPTSP kabupaten/kota;
Dasar Hukum peraturan ini: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021;
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021;
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021;
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 117 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pendelegasian Kewenangan Perizinan; Penyelenggaraan Perizinan; Pengelolaan Data, Informasi, Pelaporan Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat; Pengelolaan Pengaduan, Pelayanan Konsultasi, Dan Pendampingan Hukum; Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
Halaman: 17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam
membantu pemerintah mengatasi masalah
kesejahteraan sosial;
bahwa dalam rangka tertib administrasi serta
pembinaan dan pengawasan Lembaga
Kesejahteraan Sosial, perlu pengaturan mengenai
tata cara pendaftaran Lembaga Kesejahteraan
Sosial;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 11 Tahun 2015;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pendaftaran LKS, Pendaftaran LKS, Masa Berlaku Tanda Pendaftaran LKS, Pelaporan, Sanksi Administratif, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
Peraturan yang dicabut/diubah: -
Peraturan Yang Akan diatur
Halaman: 19 hlm, Lampiran: 19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Swakelola Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional
Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2022, Dana Alokasi Khusus Fisik
Bidang Pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme
pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola
dan/atau penyedia; Bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran
2022 telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan untuk dilaksanakan melalui
mekanisme pengadaan barang/jasa dengan cara
swakelola; bahwa untuk melaksanakan swakelola Dana Alokasi
Khusus Fisik Bidang Pendidikan diperlukan
penguatan kapasitas satuan pendidikan negeri dan
organisasi masyarakat/yayasan penyelenggara
pendidikan melalui pelibatan Tim Teknis dari tenaga
ahli profesional di bidang konstruksi; d. bahwa untuk melaksanakan swakelola Dana Alokasi
Khusus Fisik Bidang Pendidikan perlu memperkuat
kapasitas dan kompetensi satuan pendidikan negeri
dan organisasi masyarakat/yayasan penyelenggara
pendidikan dengan melibatkan Tim Teknis;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 ; Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor
1
Tahun
2015
tentang
Pemilihan
Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang, Pemilihan Umum kepala
daerah dilaksanakan serentak secara nasional
pada tahun 2024; bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun
2022, mengamanatkan bahwa Daerah dengan
Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir
Tahun 2022 agar menyusun dokumen
perencanaan pembangunan menengah daerah
tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut
sebagai Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh kepala
daerah;
Dasar Hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 ;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
14 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
16 Tahun 2007 ; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 7 Tahun 2022;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 134 Tahun 2021 telah diatur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui Perubahan Perda tentang APBD, ayat (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, ayat (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud jenis belanja dan antar rincian obyek belanja
dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah,
ayat (4) Pergeseran anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD,
ayat (5) Perubahan Perkada tentang penjabaran
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda
tentang perubahan APBD atau ditampung
dalam laporan realisasi anggaran, ayat (6)
Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditampung dalam laporan realisasi anggaran
apabila: a. tidak melakukan perubahan APBD
atau b. pergeseran dilakukan setelah
ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD
dan ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pergeseran anggaran diatur dalam
Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah,
ayat (4) Pergeseran anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD,
ayat (5) Perubahan Perkada tentang penjabaran
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda
tentang perubahan APBD atau ditampung
dalam laporan realisasi anggaran, ayat (6)
Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditampung dalam laporan realisasi anggaran
apabila: a. tidak melakukan perubahan APBD
atau b. pergeseran dilakukan setelah
ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD
dan ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pergeseran anggaran diatur dalam
Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79
Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan
Belanja Tidak Terduga, dinyatakan bahwa
belanja keperluan mendesak lainnya, kebijakan
Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus
segera dilaksanakan dan/atau kegiatan
Pemerintah Daerah yang apabila tidak
dilaksanakan akan mengganggu pelayanan
masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja
Pemerintah Daerah, perlu menggeser belanja
langsung ke Belanja Tidak Terduga; bahwa penambahan pendapatan di Pendapatan
Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik, penuangan anggaran bersumber DAK Fisik dan DAK Non Fisik, penyesuaian
alokasi anggaran bersumber DBHCHT,
penggeseran Belanja Tidak Terduga, perubahan
uraian dalam sub rincian obyek belanja OPD,
perubahan antar rincian obyek belanja OPD,
penyesuaian nomenklatur nama sub kegiatan
dan penyesuaian keluaran;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon ProgoNomor 9 Tahun 2021 Nomor 13 Tahun 2021 ; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 ; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 ; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 134 Tahun 2021
Materi Pokok: Penjabaran APBD TA. 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
Halaman: 7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas
dan kualitas perlu dilakukan identifikasi, evaluasi,
dan pemantauan perkembangan kinerja BUMD
terhadap target dengan realisasi pelaksanaan
kegiatan pada Badan Usaha Milik Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun
2018, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41
Tahun 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 110 Tahun 2016 telah diatur
mengenai integrasi jaminan kesehatan daerah
ke dalam program jaminan kesehatan nasional;
b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap
perubahan peraturan perundang-undangan
maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
Dasar Hukum Peraturan ini: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 PMK.02/2020;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 110 Tahun 2016;
Materi Pokok: Mangubah Ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 110 Tahun 2016 tentang Integrasi
Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Program Jaminan
Kesehatan Nasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
Halaman: 7 hlm, Lampiran: 5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Mencabut sebagian
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata
Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Pertanian dan Pangan
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Perhubungan
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Pariwisata
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan
Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 telah diatur Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan
umum lebih dari 5 (lima) hektar diselenggarakan oleh Menteri, sehingga tugas dan fungsi pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu diintegrasikan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Lasana);
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019;
Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Perbup Kulon Progo 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai berikut: Pasal 14 huruf d ayat (4); Pasal baru 31 A;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
Perbup Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
Halaman: 8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dinyatakan bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu ditinjau untuk disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
Dasar Hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
Halaman: 9 HLM; Lampiran: 23 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat