Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka perlu adanya pengaturan
mengenai tata cara penggunaan dan
pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga:
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, agar
pelaksanaan penggunaan dana Belanja Tidak
Terduga lebih tertib, dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu mengatur
tata cara penggunaan dan
pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 ; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 ; 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Penganggaran, Tata Cara Penggunaan BTT, Mekanisme Pengajuan BTT, Pertanggungjawaban Dan Laporan, Pencatatan Aset Yang Diperoleh Dari Penggunaan BTT, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Halaman: 17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, Dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka perlu penyesuaian terhadap
petunjuk pelaksanaan belanja hibah dan
bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman
dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan
sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur
petunjuk pelaksanaanya;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
9 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Hibah, Bantuan Sosial, Pemantauan Dan Evaluasi, Sanksi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Peraturan yang dicabut: a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016; b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2017; c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019; d. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2019.
Halaman: 32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan akuntansi keuangan pada
Badan Layanan Umum Daerah berjalan dengan
tertib, lancar, efisien dan efektif serta akuntabel,
perlu adanya pedoman pelaksanaan akuntansi
keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Usaha Daerah, sehingga
pelaksanaan akuntansi keuangan pada Badan
Layanan Umum Daerah harus disesuaikan13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
9 Tahun 2021
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 , 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79, 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 , 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217
/PMK.05/2015, 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
9 Tahun 2021, 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66
Tahun 2022, 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67
Tahun 2022
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Sistem Akuntansi BLUD, Penyusunan Laporan Keuangan, Pelaporan Keuangan BLUD Untuk Tujuan Konsolidasi, Reviu Atas Laporan Keuangan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Peraturan yang dicabut: Peraturan
Bupati Kulon progo Nomor: 80 Tahun 2015 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah
Halaman: 13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
9 Tahun 2021 ;
Materi Pokok: Maksud dan Tujuan SAPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Peraturan yang dicabut eraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah
Halaman: 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Peraturan yang Dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2018
Halaman: 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan
akuntabilitas pengelolaan belanja subsidi yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kulon Progo, perlu disusun tata cara
pengelolaannya sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Batasan dan Kriteria, Penganggaran Dan Tata Cara Pemberian Belanja Subsidi, Pelaksanaan Pencairan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Pemantauan, evaluasi, Pengawasan Dan Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Halaman: 15 hlm, Lampiran: 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam upaya menjamin terwujudnya
kesejahteraan dan kemakmuran yang
berkeadilan bagi masyarakat melalui
kontribusi penambahan nilai dan
pertumbuhan ekonomi Daerah, perlu
mengelola jenis bahan bakar minyak tertentu
secara optimal; bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembelian
dan penggunaan jenis bahan bakar minyak
tertentu berjalan tertib dan tepat sasaran,
perlu menyusun tata cara penerbitan Surat
Rekomendasi pembelian jenis bahan bakar
minyak tertentu.
Dasar Hukum ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
117 Tahun 2021.
Materi Pokok: Objek Penerbitan Surat Rekomendasi, Penerbitan Surat Rekomendasi, Syarat dan Prosedur, Verifikasi Surat Rekomendasi, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Penerbitan Surat Rekomendasi dari Kalurahan/Kelurahan, Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Jumlah halaman: 14 HLM; Lampiran: 3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja merupakan bagian dari Aparatur Sipil
Negara yang ikut berperan dalam kemajuan
pembangunan pada Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo; bahwa dalam rangka memberikan penghargaan
dan meningkatkan kesejahteraan pada Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu
diberikan tambahan penghasilan dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 58 ayat (2), Tambahan Penghasilan Pegawai
kepada pegawai diberikan berdasarkan
pertimbangan beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun
2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun
2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun
2018.
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Mengubah sebagian
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 138 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
88 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 138 Tahun 2021
telah diatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa sehubungan dengan adanya penyederhanaan
reformasi birokrasi yang menyebabkan perubahan
variabel penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil sehingga Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 88 Tahun 2021 perlu diubah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun
2021; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 138
Tahun 2021.
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 138
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Jumlah halaman: 6 HLM; Lampiran: 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 31 Tahun 2022 telah ditetapkan Standar
Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran
2023; bahwa agar pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah dapat berjalan optimal, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap beberapa
komponen dalam standar satuan barang dan jasa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
60/PMK.02/2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2021; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022.
Materi Pokok: Mengubah Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Jumlah halaman: 3 HLM; Lampiran: 10 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
