Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan di daerah merupakan bagian dari sistem
hukum nasional, sehingga perubahan yang terjadi
pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan
nasional harus disesuaikan dalam rangka menjaga
keserasian dan keselarasan peraturan perundang-
undangan di Daerah;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian
Corona Virus Disease 2019 pada masa transisi
menuju endemi, Peraturan Bupati yang mengatur
mengenai pengenaan sanksi bagi pelanggar
ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat sudah tidak sesuai dan tidak dapat
dilaksanakan;
c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum di
Daerah, terhadap Peraturan Bupati yang sudah tidak
sesuai dengan kebijakan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b perlu dilakukan pencabutan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
Materi Pokok: Pencabutan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54
Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan
Aplikasi PeduliLindungi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Peraturan yang Dicabut: 1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54
Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ; 2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan
Aplikasi PeduliLindungi
Halaman: 4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Di Kapanewon , Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Kapanewon Tahun 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi
Pimpinan di Kapanewon, Sekretariat Forum Koordinasi
Pimpinan di Daerah, dan Sekretariat Forum Koordinasi
Pimpinan di Kapanewon perlu memberikan honorarium
kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah,
Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Sekretariat
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dan Sekretariat
Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran
2023 disebutkan bahwa Standardisasi Harga Barang dan
Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis
barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 ; 7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2020; 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Di Kapanewon, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinana Di Daerah, Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Kapanewon, Standarisasi Honorarium, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Halaman: 7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang
Pengembangan Perpustakaan Kalurahan/ Kelurahan Menjadi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa perpustakaan kalurahan/kelurahan
merupakan wahana pembelajaran dan tempat
mengembangkan potensi masyarakat yang ada
di Kalurahan/Kelurahan, sehingga dapat
mencerdaskan kehidupan masyarakat dan
mewujudkan masyarakat yang berkeadilan:
b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk
menjadikan perpustakaan
kalurahan/kelurahan sebagai wahana
pembelajaran serta mengembangkan potensi
masyarakat, perlu dilakukan pengembangan
Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan menjadi
Perpustakaan berbasis inklusi sosial;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2020 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan; Pengembangan Perpustakaan Dan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; Hak Dan Kewajiban Kalurahan/Kelurahan; Pembinaan Dan Pengawasan; Penghargaan; Pendanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Halaman: 15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelestarian Lahan Sawah Surjan Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa lahan pertanian merupakan bagian dari bumi
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa pelestarian lahan sawah surjan sebagai bagian
dari lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo
diperlukan dalam upaya mitigasi banjir dan
memberikan kontribusi dalam mewujudkan ketahanan,
kemandirian, dan kedaulatan pangan di Daerah;
c. bahwa agar pelestarian sebagaimana dimaksud dalam
huruf b berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil
optimal, perlu pengaturan sebagai landasan hukum
pelestarian lahan sawah surjan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun
2022 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
Halaman: 13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan
yang transparan, akuntabel, dan efisien,
diperlukan yang memahami, memiliki dan
melaksanakan budaya pemerintahan;
b. bahwa Kabupaten Kulon Progo sebagai bagian
dari Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki
budaya pemerintahan dengan nilai filosofi
hamemayu hayuning bawana, dan ajaran moral
sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh, serta
semangat golong-gilig perlu diselaraskan dengan
BerAkhlak;
c. bahwa untuk penerapan core values Aparatur
Sipil Negara BerAkhlak dan employer branding
ASN Bangga Melayani Bangsa, perlu didukung
dengan penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan
Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun
2022 ; 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, Penegakan Kode Etik Dan Kode Perilaku, Kode Etik Dan Kode Perilaku Perilaku Profesi Tertentu, Penyelarasan Budaya Pemerintahan, Dokumen Administratif, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
Peraturan Yang dicabut: Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2011 tentang Kode
Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah
Halaman: 29 hlm, Lampiran: 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi
pengelolaan Barang Milik Daerah serta untuk
mendapatkan data yang akurat, akuntabel, dan
dapat dipertanggungjawaban, perlu dilakukan
Inventarisasi Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
dinyatakan bahwa Pengguna Barang atau Kuasa
Pengguna Barang melakukan melakukan
Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasannya berupa persediaan dan
kontruksi dalam pengerjaan dilakukan paling
sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan selain
persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan
dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima)
tahun;
c. bahwa agar kegiatan inventarisasi barang milik
daerah berjalan dengan efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan, perlu pengaturan sebagai
landasan hukum inventarisasi barang milik
daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2021 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2003 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 10 Tahun 2021 ;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun
2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Honorarium Forum Penataan Ruang Daerah Dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang
secara partisipatif yang diselenggarakan dengan
memadukan kepentingan yang bersifat lintas sektor dan
lintas pemangku kepentingan, telah dibentuk Forum
Penataan Ruang Daerah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas
Forum Penataan Ruang Daerah, perlu memberikan
honorarium kepada anggota Forum Penataan Ruang
Daerah dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang
Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran
2023 disebutkan bahwa Standardisasi Harga Barang dan
Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis
barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang
Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Forum Penataan Ruang Dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah, Standardisasi Honorarium, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
Halaman: 6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun
2018 tentang Keuangan Kalurahan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana
Kalurahan.
Dasar Hukum pertauran ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang
Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8
Tahun 2018.
Materi Pokok: Pengelolaan, Alokasi Alokasi Dana Kalurahan Kabupaten, Alokasi Alokasi Dana Kalurahan Setiap Kalurahan, Penyaluran, Laporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
Peraturan yang Dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 58)
Jumlah halaman: 12 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian
hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi Wajib
Pajak serta stabilitas dalam penentuan
besaran ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan perlu melakukan
penyesuaian terhadap ketetapan pajak sebagai
dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;
Dasar Hukum yang mengatur:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 2 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 1 Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Penyesuaian Ketetapan PBB P2, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
Halaman: 12 hlm, Lampiran: 4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 20 Tahun 2022 telah ditetapkan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2023-2026;
b. bahwa sehubungan adanya reviu terhadap sinkronisasi
Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dengan Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2023-2026, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2009 ; 12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2018 ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16
Tahun 2007 ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2022 ; 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022;16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2022.
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 20)
diubah (pasal 2, pasal 3, ketentuan Lampiran.)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Halaman: 6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
