Rencana aksi daerah millenium development goals (rad mdg's) kabupaten gorontalo tahun 2013-2015
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2013/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Millenium Development Goals (RAD MDG'S) Kabupaten Gorontalo Tahun 2013-2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program percepatan Target Milleniun Development Goals Kabupaten Gorontalo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No,12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; PP No.30 Tahun 1979; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.5 Tahun 2009; PP No.5 Tahun 2010; Perda Kab Gorontalo No.13 Tahun 2011; Instruksi Presiden No.3 Tahun 2010.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Millennium Development Goals (MDGS) Kabupaten Gorontalo Tahun 2013-2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 36 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 46 Tahun 2013
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Gorontalo No. 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
perubahan atas peraturan bupati nomor 57 tahun 2011 tentang tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2013/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.30 Tahun 1979; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.52 tAHUN 2009; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.11 Tahun 2006; Perda Kab Gorontalo No.13 Tahun 2011; Perda Kab Gorontalo No.5 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 45 Tahun 2013
sistem elektronik pelayanan administrasi kepegawaian
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2013/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Elektronik Pelayanan Administrasi Kepegawaian
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka implementasi 9 ( Sembilan ) pilar reformasi birokrasi, yang salah satunya adalah pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-goverment).
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.30 Tahun 1979; PP No.38 Tahun 2007; PP No.53 Tahun 2010; PP No.46 Tahun 2011; Perda Kab Gorontalo Nom30 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Sistem Elektronik Pelayanan Administrasi Kepegawaian termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Jenis dan Fungsi, Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 44 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penamaan Sport Center Limboto
ABSTRAK:
Dalam Peraturan ini dibentuk untuk Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang sudah mendapat penghargaan baik itu dalam penyelenggeraan pemerintah dan pembangunan tidak lepas dari hamonisnya Kepemimpinan Bupati ( David Bobihoe Akib) dan Wakil Bupati ( Tonny S, Junus).
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kab Gorontalo ini adalah UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.20 Tahun 2009; PP No.30 Tahun 1979.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penamaan Sport Center Limboto.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Terdiri dari 3 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 43 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengurusan Izin Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan penetaan wilayah Kabupaten Gorontalo yang bersih, rapih dan indah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No.30 Tahun 1979; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab Gorontalo No.4 Tahun 2011; Perda Kab Gorontalo No.4 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cra Pengurusan Izin Penyelenggaraan Reklame termasuk didalamnya mengatur tentang Jenis Reklame, Standar Reklame, Ketentuan Perizinan, Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin, Kewajiban, Pencabutan Izin, Pengawasan, Penutupan dan Pembongkaran Reklame, Larangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 42 Tahun 2013
pedoman pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gorontalo tahun anggaran 2014.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2013/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan,Evaluasi Dan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana APBD yang tertib administrasi.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1969; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi dan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014 termasuk di dalamnya mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan/Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 67 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 41 Tahun 2013
PERBUP Kab. Gorontalo No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
PERBUP Kab. Gorontalo No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
PERBUP Kab. Gorontalo No. 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2014.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2013/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Perda No. 11 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 40 Tahun 2013
pembinaan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2013/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan Dan Pengembangan Profesional Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan mutu dan daya saing Sumber Daya Manusia Indonesia hasil Pendidikan Memerlukan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun 1945; Pasal 280 ayat (1) UUD Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007; Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan kepegawaian Negara No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 27 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 38 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembinaan dan Pengembangan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan termasuk di dalamnya mengatur tentang pembinaan dan pengembangan pendidik, program induksi bagi guru pemula, penilaian kinerja guru, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan sumber daya pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 36 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 38 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gorontalo diperlukan Pengetahuan, Kesadaran, Kemauan dan Kemampuan Masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 19 Tahun 2003; Edaran Bupati No. 01 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kawasan tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang asas, tujuan dan prinsip, hak dan kewajiban, kawasan tanpa rokok, penandaan, tempat atau ruang merokok, larangan-larangan, sanksi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, peran masyarakat dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 37 Tahun 2013
penetapatan batas nilai miniman pokok pajak terutang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2013/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Nilai Minimal Pokok Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkantoran
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengatasi batas nilai Minimal Pokok Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Penetapannya harus disesuaikan dengan Perkembangan Nilai Ekonomi Masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.07/2010; Perda No. 11 Tahun 2006; Perda No. 1 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Batas Nilai Minimal Pokok Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan termasuk di dalamnya mengatur tentang batas nilai minimal pokok pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
