pengesahan rencana strategis dinas perhubungan dan rencana strategis kantor kecamatan mootilango tahun 2016-2021
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2017/NO.45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan & Rencana Strategis Kantor Kecamatan Mootilango Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda Kabupaten Gorontalo No. 8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Rencana Strategis Kantor Kecematan Camat Mootilango Tahun 2016-2021 termasuk di dalamnya mengatur tentang pengesahan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.
Terdiri dari 26 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 87 Tahun 2014; Perpres RI No. 153 Tahun 2014; Perpres RI No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perbup Gorontalo No. 47 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang arah kebijakan, ruang lingkup, pengendalian dan evaluasi, serta biaya operasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
Terdiri dari 48 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 43 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO. 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2017/NO.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi, Tata Kerja Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2016.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 18 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 42 Tahun 2017
PERBUP Kab. Gorontalo No. 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018
rencana kerja pemerintah daerah kabupaten gorontalo tahun 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2017/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan rencana kerja pemerintah daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perbup Gorontalo No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Perbup Gorontalo No. 26 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 41 Tahun 2017
kewenangan desa - hak asal usul - kewenangan lokal - desa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2017/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 29 Tahun 1959; UU No 33 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014; PP No 30 Tahun 1979; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 th 2014; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendagri No 44 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang acuan untuk pemerintah desa dalam menyusun kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, termasuk di dalamnya mengatur tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, tata cara penetapan kewenangan di desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 12 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 40 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaDesa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No 29 Tahun 1959; Uu No 33 Tahun 2004; Uu No 6 Tahun 2014; Uu No 23 Tahun 2014; PP No 30 Tahun 1979; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 83 Tahun 2015; Permendagri No 84 Tahun 2015; Perda Kab. Gorontalo No 10 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksana kewilayahan, tugas dan fungsi perangkat desa, pengangkatan perangkat desa (persyaratan dan kelengkapan administrasi, mekanisme pengangkatan, tata cara penjaringan dan penyaringan), pelantikan dan penyumpahan, pemberhentian perangkat desa (larangan dan sanksi, pemberhentian, pemberhentian sementara), kekosongan jabatan perangkat desa, unsur staf perangkat desa, pakaian dinas dan atribut perangkat desa, kesejahteraan perangkat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
Tata cara peningkatan kapasitas aparatur desa diatur dengan surat edaran Bupati.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 39 Tahun 2017
perubahan atas peraturan bupati gorontalo no. 11 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah no. 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 51C, Pasal 52, Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Perda Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2015; Perda Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo No. 11 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 9 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 38 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaDesa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 83 Tahun 2015; Permendagri No. 84 Tahun 2015; Perda Kabupaten Gorontalo No. 10 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa termasuk di dalamnya mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, jenis desa, tata kerja, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 37 Tahun 2017
laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2017/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004; Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah termasuk di dalamnya mengatur tentang penyampaian LHKPN, tim pengelola LHKPN, pengawasan, sanksi, serta tata cara penjatuhan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2017.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, serta merupakan salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan dan sasaran, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan perizinan, sanksi administrasi, pengawasan dan pemeriksaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
