terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan pemerintah daerah - tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2024/No.28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti
Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka perlu disusun
Peraturan Bupati Karimun tentang Tata Cara Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Karimun. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2004; UU No.20 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.35 Tahun 2017; PP No.94 Tahun 2021; PP No.38 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.133 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Karimun ini diatur tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang Lingkup, Pengamanan Uang, Surat Berharga dan/atau Barang, dan seterusnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Karimun
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2015 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
30 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karimun Nomor 18 Tahun 2024
Badan Layanan UmumHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan
Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Remunerasi Insentif
Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010
Nomor 8)
rsud muhammad sani kabupaten karimun - remunerasi pada badan layanan umum daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD.2024/No.18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah , perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada
Badan Layanan Umum Daerah RSUD Muhammad Sani
Kabupaten Karimun.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022; UU No.17 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permenkes No.10 Tahun 2014; Permenkes No.63 Tahun 2016; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permenkes No.3 Tahun 2020; Permenkeu No.129/PMK.05/2020; Perda Kab.Karimun No.9 Tahun 2023; Perbup Karimun No.68 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati Karimun ini diatur tentang Remunerasi Pada
Badan Layanan Umum Daerah RSUD Muhammad Sani
Kabupaten Karimun, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Remunerasi, dan seterusnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Remunerasi Insentif
Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010
Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karimun Nomor 13 Tahun 2024
atas jasa kesenian dan hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa - pemberian insentif fiskal pajak barang dan jasa tertentu
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD.2024/No.13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian dan Hiburan Pada Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan Mandi Uap/Spa
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung kemudahan
berinvestasi dan meningkatkan iklim berusaha di
daerah, Bupati dapat memberikan Insentif Fiskal
kepada pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Khusus Tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek,
karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa
ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen),
dengan adanya kenaikan tarif PBJT berdampak
pada kemampuan membayar Wajib Pajak, sehingga
diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk memberikan landasan dalam
pemberian Insentif Fiskal Pajak Barang dan Jasa
Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada
diskotek, karaoke, kelab malam , bar dan mandi
uap/spa , diperlukan suatu pengaturan. Berdasarkan pertimbangkan sebagaimana
dimaksud,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Insentif Fiskal Pajak Barang Dan Jasa
Tertentu Atas Jasa Kesenian Dan Hiburan Pada
Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar Dan Mandi
Uap/Spa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.35 Tahun 2023; Perda Kab.Karimun No.9 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Karimun ini diatur tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Barang Dan Jasa
Tertentu Atas Jasa Kesenian Dan Hiburan Pada
Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar Dan Mandi
Uap/Spa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Besaran dan Tarif, Insentif Fiskal Pajak Daerah, dan seterusnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Kepala Desa
selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa
melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,
transparan , profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yaitu percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu membuat kebijakan
transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa.
UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan U No.6 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendagri No.84 Tahun 2022; Perbup Karimun No.86 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Karimun No.58 Tahun 2020; Perbup Karimun No.30 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Karimun ini diatur tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tata cara kerjasama pemerintah daerah dengan Bank Persepsi, dan seterusnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024.
13 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2024
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karimun
Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2020 Nomor 75), dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.
di lingkungan pemerintah daerah kabupaten karimun - kode klasifikasi arsip
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD.2024/No.2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pengelolaan arsip
dinamis, efisiensi dan pengelolaan penataan kearsipan
serta pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, perlu
disesuaikan dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan guna mendukung implementasi
sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Karimun.
UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2022; PP No.28 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.83 Tahun 2022; Perka ANRI No.19 Tahun 2012; Perda Kab.Karimun No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Karimun No.5 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Karimun ini diatur tentang Kode Klasifikasi Arsip di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Karimun, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2024.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karimun
Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2020 Nomor 75), dicabutdan dinyatakan tidak berlaku
106 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2024
forum sinkronisasi dan sinergitas program kerja pembangunan dan pemerintahan daerah - Perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 1 tahun 2021 tentang
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD.2024/No.1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
urusan pemerintahan umum di Kabupaten Karimun
sangat diperlukan koordinasi secara berkesinambungan
dan terpola antar para unsur Pimpinan Daerah di
Kabupaten Karimun, guna mendukung pelaksanaan
kebijakan dan penyelesaian permasalahan di Daerah
perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap
Peraturan Bupati tentang Forum Sinkronisasi dan
Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan
Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Forum Sinkronisasi dan
Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan
Pemerintahan Daerah.
UU No.28 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.2 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.16 Tahun 2004; UU No.34 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.17 Tahun 2011; UU No.7 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014l PP No.6 Tahun 1988l PP No.2 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2022; Perpres No.33 Tahun 2020; Perpres No.43 Tahun 2020; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.11 tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati Karimun ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Forum Sinkronisasi dan
Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan
Pemerintahan Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2024.
Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Forum Sinkronisasi dan
Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan
Pemerintahan Daerah
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
