Peraturan Bupati (Perbup) tentang Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK) Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelestarian kegiatan PPK dan untuk dapat
membantu serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
daerah, maka perlu adanya pengelolaan aset dan atau dana Pasca
Program Pengembangan Kecamatan ( PPK ) ; bahwa guna maksud tersebut diatas dipandang perlu adanya wadah
yang terorganisir dengan baik, profesional dan berkelanjutan yang
berbentuk lembaga; bahwa lembaga sebagaimana dimaksud huruf b diatas adalah Lembaga
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK) yang
pembentukannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 T ahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001; Keputusan Presiden Repubfik Indonesia Nomor 124 Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan dan lapangan usaha, modal, struktur organisasi, penggajian, tahun buku dna perhitungan tahunan, penetapan dan penggunaan laba bersih, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2005.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Kepada Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan bagi anggota Satuan Polisi Pamong
Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bar.yumas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi
Pamong Praja, maka kepada Pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bertugas
sebagai Polisi Pamong Praja perlu diberikan tunjangan
uang makan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu
mengatur mengenai pemberian tunjangan uang makan
dimaksud dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31
Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian Tunjangan Uang Makan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan besarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2004 tentang Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya perubahan arah dan kebijakan
umum APBD sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan
antara DPRD Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah
Kabupaten Banyumas adalah sebagai dasar penyusunan
perubahan Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ; bahwa Perubahan Strategi dan Prioritas APBD Kabupaten
Banyumas tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 T ahun 2002; Keputusan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran Keputusan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2004.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2005.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2004 diubah.
2 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Lampiran Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 903/578/2004 dan Nomor 903/120/2004 tentang Arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2005
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah yang bersifat
strategis, penyesuaian penerimaan daerah yang
ditetapkan, terjadinya kebutuhan yang mendesak
serta penyesuaian dengan dokumen perencanaan,
perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Neta
Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat
daerah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah
Kabupaten Banyumas nomor 903/578/2004 dan
nomor 903/120/2004 tentang Arah Kebijakan
·umum APBD Kabupaten Banyumas tahun 2005 ; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada
huruf a, perlu dilakukan Perubahan Arah Kebijakan
Umum APBD Kabupaten Banyumas tahun 2005
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Beberapa ketentuan Naskah dalam Lampiran Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Nomor 903/578/2004 dan 903/120/2004.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2005.
Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Nomor 903/578/2004 dan 903/120/2004 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2005
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sekretariat
Badan Pembina PD BPR SKK / BKK Kabupaten
Banyumas guna mendukung pembinaan pada PD BPR
BKK / BKK Kabupaten Banyumas, maka perlu disusun
Rencana Anggaran dan Belanja Sekretariat Badan
Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas Tahun
2005 ; bahwa untuk mengesahkan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD
BPR BKK/BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2005 perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Oaerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK/ BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2005 dan anggarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2005.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggabungan 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga) Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada sekolah dasar negeri
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu melakukan
upaya penggabungan sekolah dasar negeri yang tidak memenuhi
persyaratan minimal sekolah dasar; bahwa beberapa Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas dipandang sudah tidak memenuhi
persyaratan minimal sekolah dasar, sehingga perlu dilakukan
penggabungan dengan sekolah dasar negeri lain yang terdekat; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan (regrouping)
173 (seratus tujuh puluh tiga) sekolah dasar negeri di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan penggabungan 173 (seratus tujuh puluh tiga) Sekolah Dasar Negeri (SDN)
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan penanggung jawabnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Bantuan Kepada Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Atas Pendapatan Pasar Kabupaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi Desa,
dlperlukan pendanaan yang cukup dari Desa, untuk itu Desa yang
menjadi tempat Pasar milik Pemda, dipandang perlu diberi
bantuan atas pendapatan Pasar; bahwa pemberlan bantuan sebagaimana tersebut di atas telah dlatur dengan Keputusan Bupati Banyurnas Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan atas
Pendapatan Pasar Kabupaten perlu diadakan perubahan; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Paraturan Daerah Kabupatan Banyumas Nomor 8 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian bantuan kepada Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupatan Banyumu atas Pendapatan Pasar Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2002 dicabut.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan tugas Bupati Banyumas dalam rangka memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan bermasyarakat dalam segala bidang dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut merupakan landasan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 dan mengaturnya dengan Keputusan Bupati;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; Perda Kab Banyumas No 3 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2005.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyaluran Bantuan Modal Bergulir Pengusaha Kecil Menengah Dan Koperasi (PKMK) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengamankan dan mengarahkan
dana bantuan bergulir kepada pengusaha kecil, menengah
dan koperasi Kabupaten Banyumas di pandang perlu adanya
pengaturan penyaluran dan penggunaan dana bergulir yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Banyumas; bahwa sehubungan dengan tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyaluran Bantuan Modal Be~gulir 'lPengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK) Kabupaten
Banyumas;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun
2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerimaan Bantuan Modal Bergulir untuk Pengusaha Kecil Menengah clan Koperasi (PKMK) dan petunjuk teknisnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Prosedur Dan Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil dan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2005
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil,
maka agar Peraturan Daerah tersebut dapat berlaku efektif
perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaannya; bahwa sehubungan tersebut perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan
Pelayanan Catatan Sipil;
Staatblad Tahun 1849 Nomor 25; Staatblad Tahun 1917 Nomor 130; Staatblad Tahun 1920 Nomor 75; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Repuplik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996; lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1996; lnstruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31 /U/I N/12/1966; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.2/1265/SJ tanggal 18 Juni 2002; lnstruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1988 Nomor 474.1-311; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 1999 tanggal 29 Juni 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1A Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Prosedur Dan Tata Cara Pencatatan Dan Penerbitan Akta Catatan Sipil, penerbitan kutipan akta catatan sipil kedua dan seterusnya, HER registrasi dan pembaharuan akta-akta catatan sipil, surat kenal lahir, surat kenal mati dan surat-surat keterangan catatan sipil, pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi penggantian cetak akta catatan sipil, syarat dan prosedur memperoleh pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi, jangka waktu penerbitan akta dan surat catatan sipil, retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2005.
23 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
