Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas
sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah
dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka
dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan
Bupati tentang Otorisasi;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran dari pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 52 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja Unit Pelaksana Alat Kesehatan Dan Farmasi Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa . agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aKtifitas
s~baga,mana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah
d1anggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka
dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan
Bupati tentang Otorisasi;
Undang-undang Nomor 13 T ahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 T ahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 T ahun 2005; Per~turan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran dari pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 50 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas
sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah
dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka
dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan
Bupati tentang Otorisasi;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Namer 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 T ahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran dari pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 48 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas
sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah
dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka
dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan
BupatI tentang Otorisasi.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nonior 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Dae rah Kabupaten Banyumas Nomor 8 T ahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran dari pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 45 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Perubahan APBD Unit Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan sebagaimana kolom 2 dengan kode aktifitas
sebagaimana kolom 3 dalam lampiran Keputusan ini yang telah
dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan APBD
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 dapat dilaksanakan, maka
dipandang perlu menyediakan biayanya dengan menerbitkan Peraturan
Bupati tentang Otorisasi;
Undang-undang Nomor 13 T ahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembayaran dari pengeluaran kas APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 42 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tanda
Daftar Perusahaan, maka perlu diterbitkan Petunjuk
Pelaksanaannya yang diatur dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/Kep/9/2004; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/MPP/Kep/9/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2005.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 41 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Gudang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tanda
Daftar Gudang, maka perlu diterbitkan Petunjuk
Pelaksanaannya yang diatur dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 T ahun z005 tentang Tanda Dafter Gudang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 40 Tahun 2005
INDEKS BIAYA KEGIATAN, PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN HONORARIUM - STANDARISASI
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 40, BD.2005/No. 25
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan Dan Honorarium Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa untuk terciptanya tertib adminitrasi dalam melaksanakan
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006, maka perlu
menetapkan Standarisasi lndeks Biaya Kegiatan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Honorarium; bahwa . sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk
menjamin adanya kepastian hukum perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi lndeks Biaya Kegiatan,Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Tahun 2006.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2005
apbd - perubahan - PENGESAHAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD.2005/No. 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 telah ditetapkan dan
sebagai dasar pelaksanaannya perlu dituangkan dalam Dokumen
Anggaran Satuan Kerja ; bahwa agar Dokumen Anggaran Satuan Kerja tersebut mempunyai kepastian hukum serta tertib administrasi dipandang perlu mengesahkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dengan Peraturan
Bupati;
Undang-undang Nomor 13 T ahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 T ahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 T ahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 T ahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 T ahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
2 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2005
PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN - TUNJANGAN PERJALANAN DINAS TETAP
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD.2005/No. 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tunjangan Perjalanan Dinas Tetap Kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa penyuluh Pertanian lapangan pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Banyumas, dalam metaksanakan tugasnya setiap
waktu melakukan koordinasi pembinaan wilayah, konsultasi dan
melaporkan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; bahwa untuk mendukung ketancaran tugas dimaksud huruf a perlu
diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap yang besarnya diatur
dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian tunjangan Perjalanan Dinas Tetap kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Banyumas dan besarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2005.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2004 tanggal 18 April 2004 dicabut.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
