Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Lampiran Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 903/578/2004 dan Nomor 903/120/2004 tentang Arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2005
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah yang bersifat
strategis, penyesuaian penerimaan daerah yang
ditetapkan, terjadinya kebutuhan yang mendesak
serta penyesuaian dengan dokumen perencanaan,
perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Neta
Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat
daerah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah
Kabupaten Banyumas nomor 903/578/2004 dan
nomor 903/120/2004 tentang Arah Kebijakan
·umum APBD Kabupaten Banyumas tahun 2005 ; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada
huruf a, perlu dilakukan Perubahan Arah Kebijakan
Umum APBD Kabupaten Banyumas tahun 2005
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 11 tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Beberapa ketentuan Naskah dalam Lampiran Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Nomor 903/578/2004 dan 903/120/2004.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2005.
Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Nomor 903/578/2004 dan 903/120/2004 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2005
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sekretariat
Badan Pembina PD BPR SKK / BKK Kabupaten
Banyumas guna mendukung pembinaan pada PD BPR
BKK / BKK Kabupaten Banyumas, maka perlu disusun
Rencana Anggaran dan Belanja Sekretariat Badan
Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas Tahun
2005 ; bahwa untuk mengesahkan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD
BPR BKK/BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2005 perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Oaerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK/ BKK Kabupaten Banyumas Tahun 2005 dan anggarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2005.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggabungan 173 (Seratus Tujuh Puluh Tiga) Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada sekolah dasar negeri
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu melakukan
upaya penggabungan sekolah dasar negeri yang tidak memenuhi
persyaratan minimal sekolah dasar; bahwa beberapa Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas dipandang sudah tidak memenuhi
persyaratan minimal sekolah dasar, sehingga perlu dilakukan
penggabungan dengan sekolah dasar negeri lain yang terdekat; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan (regrouping)
173 (seratus tujuh puluh tiga) sekolah dasar negeri di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan penggabungan 173 (seratus tujuh puluh tiga) Sekolah Dasar Negeri (SDN)
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan penanggung jawabnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Bantuan Kepada Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Atas Pendapatan Pasar Kabupaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi Desa,
dlperlukan pendanaan yang cukup dari Desa, untuk itu Desa yang
menjadi tempat Pasar milik Pemda, dipandang perlu diberi
bantuan atas pendapatan Pasar; bahwa pemberlan bantuan sebagaimana tersebut di atas telah dlatur dengan Keputusan Bupati Banyurnas Nomor 43 Tahun 2002 tentang Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan atas
Pendapatan Pasar Kabupaten perlu diadakan perubahan; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Paraturan Daerah Kabupatan Banyumas Nomor 8 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian bantuan kepada Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupatan Banyumu atas Pendapatan Pasar Kabupaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2002 dicabut.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan tugas Bupati Banyumas dalam rangka memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan bermasyarakat dalam segala bidang dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut merupakan landasan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 dan mengaturnya dengan Keputusan Bupati;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; Perda Kab Banyumas No 3 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2005.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyaluran Bantuan Modal Bergulir Pengusaha Kecil Menengah Dan Koperasi (PKMK) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengamankan dan mengarahkan
dana bantuan bergulir kepada pengusaha kecil, menengah
dan koperasi Kabupaten Banyumas di pandang perlu adanya
pengaturan penyaluran dan penggunaan dana bergulir yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Banyumas; bahwa sehubungan dengan tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyaluran Bantuan Modal Be~gulir 'lPengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK) Kabupaten
Banyumas;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun
2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerimaan Bantuan Modal Bergulir untuk Pengusaha Kecil Menengah clan Koperasi (PKMK) dan petunjuk teknisnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2005.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2005
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Prosedur Dan Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Penyelenggaraan Pelayanan Catatan Sipil dan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2005
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil,
maka agar Peraturan Daerah tersebut dapat berlaku efektif
perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaannya; bahwa sehubungan tersebut perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan
Pelayanan Catatan Sipil;
Staatblad Tahun 1849 Nomor 25; Staatblad Tahun 1917 Nomor 130; Staatblad Tahun 1920 Nomor 75; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Repuplik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996; lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1996; lnstruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31 /U/I N/12/1966; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.2/1265/SJ tanggal 18 Juni 2002; lnstruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1988 Nomor 474.1-311; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 1999 tanggal 29 Juni 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1A Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Prosedur Dan Tata Cara Pencatatan Dan Penerbitan Akta Catatan Sipil, penerbitan kutipan akta catatan sipil kedua dan seterusnya, HER registrasi dan pembaharuan akta-akta catatan sipil, surat kenal lahir, surat kenal mati dan surat-surat keterangan catatan sipil, pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi penggantian cetak akta catatan sipil, syarat dan prosedur memperoleh pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi, jangka waktu penerbitan akta dan surat catatan sipil, retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2005.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2005
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD.2005/No. 6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dilaksanakannya penataan kelembagaan
organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2003
tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) perlu disesuaikan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2001;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata cara Pemberian Penghargaan atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)serta penunjukkan penanggung jawab.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2005.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2003 dicabut.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2005
aNGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN - PENETAPAN TARIF
2005
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD.2005/No. 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kenaikan Harga
Bahan Bakar Minyak, maka Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Angkutan
Kota dan Perdesaan Kabupaten Banyumas perlu ditinjau
kembali; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, periu
menetapkan kembali Tarif Angkutan Kota dan Perdesaan
Kabupaten Banyumas yang baru dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005; Keputusan Menten Perhubungan Nomor 35 T ahun 2003; Keputusan Gubernur Jawa T engah Nomor : 550 / 12 / 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penatapan Tarif Angkutan Kota dan desa, serta kewajiban pengusaha angkutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2005.
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2002 dicabut.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas Unit Swadana Daerah
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi
kehidupan manusia dan Pemerintah Daerah wajib untuk
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara
maksimal; bahwa dengan adanya penambahan kegiatan pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit Umum Banyumas berupa Protesa
Gigi, Tread Mill dan Hemodialisa, belum dituangkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun
2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanyumas Unit
Swadana Daerah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, sambil
menunggu Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Badan Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Banyumas Unit Swadana Daerah, maka
besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diatur
terlebih dahulu dengan Peraturan Bupati Banyumas;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2001;
Perauran Bupati ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi pelayanan kesehatan, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi, jenis pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2005.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat