PERBUP - KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) PEMBANGUNAN KEBUN RAYA BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS ROPINSI JAWA TENGAH
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2006/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Pembangunan Kebun Raya Baturraden Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa Dokumen Analisis Mengenai Dampak
ing ungan Hidup ( AMDAL) Pembangunan Kebun
Raya Baturraden Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa
Tengah telah dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL
Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu
ditetapkan Kelayakan Lingkungan Hidup Atas
Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
H1dup (AMDAL) Pembangunan Kebun Raya
Baturraden Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa
Tengah dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor;SK 117/Menhut-II/2004 tanggal 19 April 2004
Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Pembangunan Kebun Raya Baturraden Kabupaten Banyumas Ropinsi Jawa Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2006.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2006
PERBUP - PENYALURAN BANTUAN DANA BERGULIR PENGUSAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (PKMK) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2006/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Pengusaha Kecil Menengah Dan Koperasi (PKMK) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengamankan dan mengarahkan bantuan dana
bergulir kepada Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi Kabupaten
Banyumas dipandang perlu adanya pengaturan penyaluran dan
penggunaan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Pengusaha Kecil
Menengah dan Koperasi (PKMK) Kabupaten Banyumas
Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 No.1 Seri A
Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Pengusaha Kecil Menengah Dan Koperasi (PKMK) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2006.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006
PERBUP - KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007 DI BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2006/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 Di Banyumas
ABSTRAK:
bahwa agar penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani dipandang perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 di Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1966; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/120/2005; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2006
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 Di Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006
PERBUP - PENGATURAN TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2006/No.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahWa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Kenaikan/Penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak Dalam Negeri, maka Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 15 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Angkutan
Kota dan Angkutan Perdesaan Kabupaten Banyumas perlu
ditinJau kembali;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur
kembali Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan
Kabupaten Banyumas yang baru dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tanggal 1 Oktober Tahun 2005
Pengaturan Tarif Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2006.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006
PERBUP - PENETAPAN JARINGAN TRAYEK DAN JUMLAH ANGKUTAN PERDESAAN YANG MELAYANI TRAYEK DI KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2006/No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jaringan Trayek Dan Jumlah Angkutan Perdesaan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung sistem transportasi yang baik dan untuk menciptakan iklim yang sehat dalam penyelenggaraan angkutan perdesaan, perlu menetapkan jaringan trayek dan jumlah angkutan yang melayani; bahwa Keputusan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2004 tentang Penetapan Trayek dan Jumlah Kebutuhan Kendaraan Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Banyumas dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu untuk ditinjau dan disesuaikan; bahwa penetapan jaringan trayek dan jumlah angkutan sebagaimana tersebut diatas, telah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas tanggal 14 Maret 2006 Nomor 551.2/3/2006; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Jumlah Angkutan Perdesaan Yang Melayani Di Kabupaten Banyumas.
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2004
enetapan Jaringan Trayek Dan Jumlah Angkutan Kota Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2006.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006
PERBUP - PENETAPAN JARINGAN TRAYEK DAN JUMLAH ANGKUTAN KOTA YANG MELAYANI TRAYEK DI KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2006/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Jaringan Trayek Dan Jumlah Angkutan Kota Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung sistem transportasi yang baik dan untuk menciptakan iklim yang sehat dalam penyelenggaraan angkutan kota, perlu menetapkan jaringan trayek dan jumlah angkutan yang melayani; bahwa Keputusan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2004 tentang Penetapan Trayek dan Jumlah Kebutuhan Kendaraan Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Banyumas dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu untuk ditinjau dan disesuaikan; bahwa penetapan jaringan trayek dan jumlah angkutan sebagaimana tersebut diatas, telah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas tanggal 14 Maret 2006 Nomor 551.2/3/2006; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Jumlah Angkutan Kota Yang Melayani Di Kabupaten Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2004
Penetapan Jaringan Trayek Dan Jumlah Angkutan Kota Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2006.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006
PERBUP - TENTANG PEDOMAN UMUM PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2006/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa guna terbangunnya jaringan koordinasi yang solid dalam
melaksanakan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak
Kabupaten Banyumas diperlukan pedoman umum yang mengatur
pelaksanaan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak
Kabupaten Banyumas; bahwa Pedoman Umum sebagaimana tersebut pada butir a, adalah
pedoman yang mengatur tata cara Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten
Banyumas; bahwa demi kelancaran dan menjamin kepastian hukum serta mengikat
semua pihak terkait dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1998
Pedoman Umum Pusat Peraturan Bupati Nganan Kekerasan Berbasis Pela Yanan Terpadu (Ppt) Pena Gender Dan Anak Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2006.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2006
PERBUP - FORUM KOORDINASI KEHUMASAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2006/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Koordinasi Kehumasan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan fungsi instansi
pemerrntah dalam pelancaran arus informasi antar lembaga
dalam penyelenggaraan pemerintah, perlu terus dilakukan
koordinasi dan kerjasama antar humas Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, lnstansi Pemerintah, BUMN,
BUMD, dan Perguruan Tinggi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas; bahwa Forum Koordinasi Kehumasan pemerintah perlu
dikembangkan dan diberdayakan sebagai institusi nonformal
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi 01/P/M.KOMINFO/4/2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2004
Pembentukan; Kedudukan; Susunan Pengurus; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2006.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006
PERBUP - PEMBAGIAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN TAHUN 2004 DI KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2006/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Insentif Atas Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2004 di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara
Pemerintah Pusat dan Daerah maka bagi Daerah Kabupaten yang
dapat mencapai/rnelarnpaui target penerirnaan PBB sektor
Perkotaan/Pedesaan tahun anggaran sebelumnya mendapatkan
penghargaan berupa insentif sebesar 35% dari alokasi bagian_
Pemerintah Pusat; bahwa Penghargaan atas pencapaian target PBB tersebut yang
berupa insentif perlu diefektifkan penggunaannya untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan
peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari penerimaan
PBB; bahwa pembagian insentif tersebut diatas perlu diatur dengan
Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004
Pembagian Insentif Atas Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Sektor Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2004 Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2006.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2006
PERBUP - PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2006/No.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dilaksanakannya penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu disesuaikan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mexetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2001
Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2006.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat