peraturan bupati - tugas dan wewenang wakil bupati
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2008/No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Dan Wewenang Wakil Bupati Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur tugas dan wewenang
Wakil Kepala Daerah; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara
efektif dan efisien, perlu diatur lebih lanjut tugas dan wewenang
Wakil Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Tugas dan Wewenang Wakil Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tugas Wakil Bupati; Wewenang Wakil Bupati; Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2008.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD, Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 A dan Pasal 24 A Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas maka
kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas diberikan Tunjangan Komunikasi lntensif serta
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyumas disediakan dana setiap bulan untuk menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sehari hari; bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 E Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tersebut, maka besaran Tunjangan
Komunikasi lntensif dan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana
tersebut huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota dprd, serta belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2008.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008
peraturan bupati - rencana kerja pemerintah daerah
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2008/No.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008, perlu diatur dengan menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas; bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut merupakan landasan kebijakan operasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarannya minimum sama dengan UMRK dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas; bahwa dengan adanya perubahan UMRK Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/51/2007 tanggal 19 Nopember 2007 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu mengatur kembali pedoman umum pengaturan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa dengan Peraturan Bupati Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penghasilan; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2008.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008
peraturan bupati - penyaluran pinjaman dana kredit
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2008/No.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyaluran Pinjaman Dana Kredit Bergulir Untuk Masyarakat Miskin Yang Produktif Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di Wilayah Kabupaten Banyumas perlu dibantu dengan penyaluran dana dalam bentuk kredit bergulir guna mengembangkan potensi usaha masyarakat yang produktif; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penyaluran Dana Kredit Bergulir Untuk Masyarakat Miskin Yang Produktif Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 33/Kep/M.KUKM/IV/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang penyaluran pinjaman dana kredit bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif dalam wilayah kabupaten banyumas tahun anggaran 2008.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2008.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
dan terwujudnya tertib administrasi di bidang kepegawaian di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka perlu diatur
Ketentuan Pejabat Pelaksana Tugas (Pit), Pejabat Pelaksana
Harian (Pih) dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMn pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati Banyumas; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Banyumas tentang Ketentuan Pejabat
Pelaksana Tugas (Pit), Pelaksana Harian (Pih) dan Pejabat Yang
Menjalankan Tugas (YMT) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2006.
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan pejabat pelaksana tugas (plt), pejabat pelaksana harian (plh) dan pejabat yang menjalankan tugas (ymt) pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2008.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008
peraturan bupati - pemindahan pedagang pasar hewan
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2008/No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemindahan Pedagang Pada Pasar Hewan Lama Ke Pasar Hewan Baru Dan Penutupan Pasar Hewan Lama Sokaraja
ABSTRAK:
bahwa Pembangunan Pasar Hewan baru Sokaraja telah selesai dilaksanakan dan segera difungsikan, sehingga perlu memindahkan para pedagang dari lokasi Pasar Hewan lama ke Pasar Hewan baru; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemindahan Pedagang Pada Pasar Hewan lama ke Pasar Hewan baru, dan Penutupan Pasar Hewan lama Sokaraja.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6
Tahun 2003.
Peraturan bupati ini mengatur tentang pemindahan pedagang pada pasar hewan lama ke pasar hewan baru dan penutupan pasar hewan lama sokaraja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2008.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2009.
ABSTRAK:
bahwa pengaturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tansisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008 sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan transisi tahun 2007-2008 akan habis masa berlakunya pada tahun 2008; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik; bahwa dalam masa sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah disusun oleh Bupati yang baru, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 berpedoman pada Program Indikatif Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pembangunan Indikatif Kabupaten Banyumas Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 Tahun 2005.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pelaksanaan; Sistematika.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2008.
65 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penertiban Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi
keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 30 dan pasal
31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah perlu melakukan penertiban
terhadap rekening-rekening yang telah ada pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa untuk pedoman pelaksanaan penertiban rekening
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur Penertiban
Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Banyumas dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tahapan Evaluasi Rekening; Tim Penertiban Rekening.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2008.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008
peraturan bupati - pengelolaan rekening pada satuan kerja perangkat daerah
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2008/No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembukaan Rekening; Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening; Pelaporan; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2008.
16 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat