peraturan bupati - penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD.2008/No.35
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Penjabaran Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2008.
48 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2008
peraturan bupati - penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD.2008/No.34
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Penjabaran Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2008.
78 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 33 Tahun 2008
peraturan bupati - penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD.2008/No.33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD; Susunan Organisasi; Penjabaran Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2008.
22 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2008
peraturan bupati - penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD.2008/No.32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tugas dan Fungsi SETDA; Susunan Organisasi; Penjabaran Tugas dan Fungsi; Staf Ahli; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2008.
120 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Secara Penuh Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi beban tugas jabatan pada
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik lndonesia
(KORPRI) Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 9 Tahun 2005 tentang Jenjang Jabatan bagi
Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan Secara Penuh pada
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu
disesuaikan; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut
huruf a, perlu mengatur kembali Jenjang Jabatan bagi Pegawai
Negeri Sipil yang Dipekerjakan Secara Penuh pada Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Peraturan
Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
80/KEP/M.PAN/9/2003; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun
2003.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Secara Penuh Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2008.
10 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 30 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggunaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin Pemerintah menetapkan Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat miskin melalu Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS); bahwa untuk menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai huruf a, telah dialokasikan dana melalui bantuan sosial dari APBD Kabupaten Banyumas; bahwa agar pemanfaatan dana dalam huruf b dapat tepat sasaran dan tepat guna perlu diatur penggunaan dana bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Banyumas melalu Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/II/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Sumber Dana; Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2008.
6 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2008
peraturan bupati - pedoman pengelolaan dana jaminan kesehatan
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2008/No.29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin. Pemerintah menetapkan Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS); bahwa untuk kelancaran dan pemanfaatan dana dalam huruf a dapat tepat sasaran dan tepat guna pada Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Banyumas, perlu diatur melalui Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 125/MENKES/SK/II/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana JAMKESMAS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2008.
18 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2008
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
peraturan bupati - perubahan atas peraturan bupati
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2008/No.28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman pembentukan susunan
organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan dan tata kerja
pemerintah desa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten
Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21
tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; bahwa ketentuan Pasal 5 dan Pasal 22 Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 21 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat
dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan kemampuan keuangan
desa dan dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten
Banyumas; bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
Jabatan Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2008.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2008
peraturan bupati - Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Dan Pemerintahan Desa
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD.2008/No.27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Dan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dan dengan diterbitkanya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka
terwujudnya tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi
perkantoran, maka perlu mengatur kembali Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di
Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Pas dan Telekomunikasi dan
Menteri Dalam Negeri Nomor B-48/HK 103/mptm-83. Nomor 25; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
71 Tahun 1993; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
72/Kep/M.PAN/07/2003.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Azas Tata Naskah Dinas dan Tata Persuratan; Naskah Dinas; Stempel Jabatan, Stempel Perangkat Daerah, Stempel Sekretariat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; KOP Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2008.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3, Banyumas Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Sendang Mas merupakan
Sekolah Menengah Kejuruan seni dan budaya yang bertujuan
untuk mempertahankan dan mengembangkan seni dan budaya
Banyumasan; bahwa Yayasan Sendang Mas selaku pengelola Sekolah
Menengah Kejuruan Sendang Mas, berdasarkan surat Kepala
Yayasan Sendang Mas nomor 054/SMK.SM.II/MN/2008 tanggal 24
April 2008, bermaksud mengalihkan pengelolaan Sekolah
Menengah Kejuruan Sendang Mas kepada Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya
pendidikan kejuruan yang berorientasi pada seni dan budaya
Banyumasan, perlu mengalihkan pengelolaan Sekolah Menengah
Kejuruan Sendang Mas kepada Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri 3 Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Tugas Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tatakerja; Rincian Tugas; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2008.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
