Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD, Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 A dan Pasal 24 A Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas maka kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif serta kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas disediakan dana setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari; bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 E Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tersebut dalam huruf a maka besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Opeгasional perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota OPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota dprd, serta belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banyumas tahun 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2009.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa
ABSTRAK:
bahwa tanah pemerintah daerah eks banda desa sebagai bagian dari barang
daerah, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal
dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna: bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Oaerah maka
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf b, tata cara pengelolaan barang daerah
yang berasal dari kekayaan desa yang desanya berubah menjadi kelurahan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tanah Pemda EKS Banda Desa; Pengelolaan Tanah Pemda EKS Banda Desa; Pejabat Pengelolaan Tanah Pemda EKS Banda Desa; Perencanaan; Pengadaan dan Penerimaan; Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Mekanisme Pengelolaan Keuangan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2009.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009, pertu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2009.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kecelakaan Kepada Penderes Gula Kelapa Di Kabupaten Banyumas Tahun 2009.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberian santunan kecelakaan bagi penderes
gula kelapa yang mengalami kecelakaan jatuh dari pohon kelapa pada
saat mengambil nira, telah dianggarkan dana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 pada pos Bantuan Sosial
kepada Anggota Masyarakat; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
huruf a. perlu mengatur pemberian santunan bagi penderes gula kelapa
yang mengalami kecelakaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan
Kecelakaan Kepada Penderes Gula Kelapa di Kabupaten Banyumas
Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Besarnya Santunan; Tata Cara Pemberian Santunan; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2009.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas
Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33
Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 257/KPTS/M/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22
Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2007.
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan atas peraturan bupati banyumas nomor 33 tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah kabupaten banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2009.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2009
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas
nomor 47 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006, tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas, Pemungutan retribusi
pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas sesuai tarif dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor: 3 tahun 2006 diberlakukan
secara bertahap; bahwa untuk adanya kepastian hukum tentang pemungutan
retribusi pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 47 tahun 2006 perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati lentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun
2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2006
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan atas peraturan bupati banyumas nomor 47 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten banyumas nomor 3 tahun 2006 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2009.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 116 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak maka perlindungan anak bertujuan untuk
menjamin terpenuhinya hak - hak anak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia dan sejahtera; bahwa berdasarkan Pasal 3 undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan
berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan
kesadaran gender, non diskriminasi dan perlindungan korban; bahwa sehubungan dengan hal - hal sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b serta guna terbangunnya jaringan koordinasi yang solid
dalam melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak di Kabupaten Banyumas maka diperlukan pedoman
umum yang mengatur pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak; bahwa pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, adalah
pedoman yang mengatur tata cara Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Pedoman Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak ( P2TP2A ) Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2008.
6 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 115 Tahun 2008
peraturan bupati - pembentukan organisasi dan tata kerja
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 115, BD.2008/No.116
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah ditetapkan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 188 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas; bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten
Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2008.
6 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 114 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam
pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa sesuai
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas; bahwa ketentuan Pasal 11 Ayat (6) Peraturan Bupati Banyumas
sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dilaksanakan karena
terjadi kesalahan formulasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Kabupaten
Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2008.
4 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 105 Tahun 2008
peraturan bupati - penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja
2008
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 105, BD.2008/No.105
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas maka
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Penjabaran Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2008.
20 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
