Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya iklim usaha yang
kondusif dan berwawasan lingkungan diperlukan Analisis Mengenai
Dampak lingkungan Hidup (AMDAL); bahwa guna terciptanya kepastian hukum, meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL diperlukan Prosedur Tetap Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Prosedur Tetap Penilaian Analisis Mengenai
Dampak lingkungan Hidup (AMDAL);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Prosedur Tetap Dan Mekanisme Penilaian AMDAL; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2009.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2009
peraturan bupati - jarak minimal pendirian perusahaan
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2009/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyumas Nomor4 Tahun 2001 Tentang Jarak Minimal Pendirian Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras Di Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan
Penyosohan Beras merupakan sarana produksi pangan yang
mempunyai peranan vital dalam kehidupan perekonomian
masyarakat; bahwa pada saat ini, Perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat
menimbulkan dampak sosial sehingga keberadaannya perlu
memperhatikan tingkat kejenuhan perusahaan pada tiap-tiap
kecamatan ; bahwa Keputusan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2001
tentang Jarak Minimal Pendirian Perusahaan Penggilingan
Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Banyumas
sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Banyumas Nomor 4 Tahun 2001 tentang Jarak Minimal
Pendirian Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan
Penyosohan Beras di Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1992.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyumas Nomor4 Tahun 2001 Tentang Jarak Minimal Pendirian Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras Di Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2009.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2009
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan
harga yang wajar dan meningkatkan kemampuan petani
dalam pengadaan pupuk, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Nomor 120 Tahun 2008 tentang Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009; bahwa dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun
2008 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Jawa
Tengah Tahun 2009, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak
sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2008 tentang
Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2009.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAGIPER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun
2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2009.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2009
peraturan bupati - pedoman penyusunan pendapatan dan belanja sekolah
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2009/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah merupakan kebijakan tahunan, kegiatan, sasaran, pendapatan dan belanja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sekolah sebagai bagian dari keseluruhan sistem perencanaan penyelenggaraan sekolah; bahwa untuk tertib penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan Dan Sasaran; Sumber Dan Alokasi APBS; Mekanisme Penyusunan APBS; Verifikasi Penyusunan RAPBS; Perubahan APBS; Kewajiban Dan Larangan Sekolah; Sanksi; Monitoring, Evaluasi, Pengawasan, Dan Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2009.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009
peraturan bupati - pedoman pengelolaan dana bagi hasil
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2009/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa
Tengah, Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT) pada Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
Provinsi Jawa Tengah; bahwa agar pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT) di Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Rancangan Kegiatan; Pelaporan; Pemantauan Dan Evaluasi Atas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2009.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kepada Petugas Pemungut PBB Desa/Kelurahan Dan Petugas Pengelola PBB Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); bahwa sehubungan dengan Kelurahan dan Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD: sehingga pemberian penghargaan atas pelunasan PBB diberikan kepada Petugas Pemungut PBB Desa/Kelurahan dan Petugas Pengelola PBB Kecamatan maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Petugas Pemungut FBB Desa Kelurahan dan Petugas Pengelola PBB Kecamatan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kepada Petugas Pemungut PBB Desa/Kelurahan Dan Petugas Pengelola PBB Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2009.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2009
PERATURAN BUPATI - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKRETARIAT
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2009/No.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK / BKK Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sekretariat
Sadan Pembina PD BPR BKK/BKK Kabupaten Banyumas
guna mendukung pembinaan pada PD BPR BKK/BKK
Kabupaten Banyumas, perlu disusun Anggaran dan
Belanja Sekretariat Badan Pembina PD BPR BKK/BKK
Kabupaten Banyumas Tahun 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Badan
Pembina PD BPR BKK/BKK Kabupaten Banyumas Tahun
2009.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun
2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2008; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 tahun 2003; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 148 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja sekretariat badan pembina PD BPR BKK / BKK kabupaten banyumas tahun anggaran 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2009.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2009
peraturan bupati - pedoman pengelolaan dana jaminan kesehatan masyarakat
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2009/No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan dana Jaminan Kesehatan
Masyarai<at (jAiviKESiv"iAS) pada Puskesmas di Kabupateii
Banyumas Tahun Anggaran 2008, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008; bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI
tanggal 12 Januari 2009 Nomor 028/Menkes/I/2009 perihal
Surat Edaran Penyelenggaraan Jamkesmas 2009, untuk
kelancaran pelayanan dana Jamkesmas secara langsung
dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan peserta
Jamkesmas tanpa dilewatkan menjadi Pendapatan Asli
Daerah (PAD); sehingga mekanisme pencairan dana
Jamkesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 29 Tahun 2008 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Alas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas di Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2008.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 125/MENKES/SK/II/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan atas peraturan bupati banyumas nomor 29 tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan dana jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas di kabupaten banyumas tahun anggaran 2008.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2009.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009
peraturan bupati - pedoman pemberian bantuan sosial
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2009/No.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung, perlu memberikan bantuan yang bersifat stimulan terhadap kegiatan-kegiatan fisik konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam pekerjaan pengadaan, pemeliharaan, atau peningkatan fasilitas umum yang tidak tertampung dalam Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); bahwa bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilaksanakan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 telah meningkatkan pembangunan; bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat terlaksana dengan tertib tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan perlu menyusun Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2007.
Peraturan bupati ini mengatur tentang pedoman umum pemberian bantuan sosial pengembangan daerah di lingkungan pemerintah kabupaten banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2009.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2006 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Tamsilpeg) Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
(TAMSILPEG) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas 1elah diatur dalam Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2006;bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata
Ke~a (SOTK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
pemberian TAMSILPEG perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupa1i
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53
Tahun 2006 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai (TAMSILPEG) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahan 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006.
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan atas peraturan bupati banyumas nomor 53 tahun 2006 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai (tamsilpeg) bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2009.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
