Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 189 Tahun 2005 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Banyumas; bahwa untuk memenuhi biaya operasional (Full Cost Recovery),
meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kepada masyarakat serta
untuk memperoleh keuntungan yang wajar, maka tarif air PDAM
sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 189 Tahun 2005
perlu dinaikkan; bahwa kenaikan tarif PDAM sebagaimana tersebut di atas telah
mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Banyumas berdasarkan
Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 690/14/2009 tentang
Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
terhadap Kenaikan Tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air
Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun
1974.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2009.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2009
Peraturan bupati - pemungutan pajak bumi dan bangunan
2009
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2009/No.29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa pembagian dan penggunaan . biaya pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan
Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, serta
dijabarkan dengan Surat Kepala kantor Wilayah VIII Jawa Tengah
dan 0.1 Yogyakarta Direktorat Jenderal Pajak Departemen
Keuangan Nomor : S.308/WPJ08/BD.05/2000 Tanggal 22 April
2000; bahwa pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 135 Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) Kabupaten
Banyumas; bahwa dalam rangka penyempurnaan pembagian biaya
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyumas,
maka Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam
huruf b perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2009.
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas telah ditetapkan
sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan
Bupati Banyumas Nomor 445/371/2008 tentang Penetapan
Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh kepada Rumah
Sakit Umum Daerah Banyumas (RSUD Banyumas); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, bagi pejabat pengelola, dewan pengawas,
sekretaris dewan pengawas dan pegawai Badan Layanan Umum
dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab
dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Kepala
Daerah berdasarkan usulan pimpinan Badan Layanan Umum
Daerah melalui Sekretaris Daerah; bahwa Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah RSUO Banyumas
pada tanggal 22 Juni 2009 Nomor 445/715/2009 telah
mengusulkan perhitungan Remunerasi RSUD Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 O/Pmk.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Remunerasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2009.
27 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2008;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2008.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2009.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan anggota Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyumas, perlu memberikan tunjangan uang
makan bagi pegawai yang bertugas sebagai Polisi Pamong
Praja Kabupaten Banyumas; bahwa tunjangan uang makan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Pegawai
di lingkungan Pemerintah Daerah Yang Bertugas Sebagai
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun
2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2004; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2004.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Bertugas Sebagai Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2009.
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2009
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas
PERATURAN BUPATI - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
2009
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD.2009/No.22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa
transportasi di Kabupaten Banyumas, khususnya jasa pelayanan
angkutan kola dan angkutan perdesaan. perlu diatur jaringan trayek dan
jumlah kendaraan angkutan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa
angkutan; bahwa jaringan dan jumlah kendaraan
angkutan kola dan angkutan perdesaan serta jumlah kendaraan yang
melayani telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor
35 Tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan
Perdesaan serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di
Kabupaten Banyumas; bahwa karena perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan jasa
transportasi di Kabupaten Banyumas, khususnya jasa pelayanan
angkutan perdesaan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf b perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007
Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta
Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2009.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Anggaran Pengamanan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2), ayat (5) dan ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keadaan untuk membiayai pengeluaran belanja yang bersifat mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD; bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Pemerintah Kabupaten Banyumas belum tersedia anggaran untuk kegiatan Pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dalam APBD Induk Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009; bahwa menunjuk Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 2009 Nomor 270/711/SJ perihal Bantuan, Fasilitas dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 maka Pemerintah Daerah yang belum menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 dapat menggunakan belanja tidak terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Anggaran Pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Anggaran Pengamanan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2009.
4 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2009.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tali Asih, Bantuan Pengobatan Kecelakaan Dan Uang Duka Bagi Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kesejahteraan anggota Hansip/
Linmas Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas, perlu diberikan tali asih, bantuan pengobatan
kecelakaan dan uang duka; bahwa bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah
dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Tali Asih, Bantuan Pengobatan Kecelakaan dan Uang
Duka bagi Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan di
Lingkungan Kabupaten Banyumas Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tali Asih, Bantuan Pengobatan Kecelakaan Dan Uang Duka; Tata Cara Permohonan Pemberian Tali Asih, Bantuan Pengobatan Kecelakaan Dan Uang Duka; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2009.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
