Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penataan Berkas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Pemerintah,
Pembangunan dan Kemasyarakatan, perlu Pedoman Penataan
Berkas yang diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan
Berkas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 190 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Penataan Berkas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2009.
19 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 41 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengurusan Surat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam
rangka memperlancar penyelenggaraan pemerintahan perlu
ditindaklanjuti pengaturan dalam pengurusan surat menyurat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengurusan Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 190 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengurusan Surat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2009.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 2009
peraturan bupati - tata cara penyaluran dana pinjaman bergulir
2009
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD.2009/No.39
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal
19 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana
Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, ketentuan lebih lanjut
mengenai penyaluran Dana Pinjaman Bergulir diatur dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha
Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan U KM Nomor
32/KEP/M.KUKM/IV/2003; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor
33/KEP/M.KUKM/IV/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Sumber Pendanaan; Pengelolaan; Plafond Pinjaman; Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman; Jaminan; Penyaluran Pinjaman; Persyaratan Permohonan; Pencairan Dana Pinjaman Bergulir; Jasa Pinjaman; Pengembalian Pinjaman; Penagihan Pinjaman Bermasalah; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2009.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
ABSTRAK:
bahwa pembagian biaya pemungutan pajak penerangan jalan di
Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Keputusan Bupati
Banyumas Nomor : 973/726/2008 tentang Pembagian Biaya
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat Pemerintah
Kabupaten Banyumas yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan
Pajak Penerangan Jalan; bahwa dalam rangka penyempumaan Pembagian Biaya Pemungutan
Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten
Banyumas yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak
Penerangan Jalan, maka Keputusan Bupati Banyumas sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perfu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat
Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terkait dengan pelaksanaan
pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Pemberian Biaya Pemungutan; Pelaksanaan dan Penatausahaan Biaya Pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2009.
6 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan
kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010,
agar tercapai tertib administrasi serta efektifitas dan
efisiensi keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2010.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6
Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Standar Satuan Harga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2009.
2 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Rumah
Sakit, perlu menetapkan tugas, kewajiban, kewenangan dan
tanggungjawab Kelompok Staf Medis, Komite Medis, Komite
Keperawatan dan lnstalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah
Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) Rumah
Sakit Umum Daerah Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/Vl/2002; Keputusan Mentori Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Status dan Tempat Kedudukan Rumah Sakit; Staf Medis; Pengorganisasian Staf Medis; Fungsi, Tugas dan Wewenang Staf Medis; Komite Medis; Sub Komite Medis; Komite Keperawatan; Kerahasiaan dan Informasi Medis; Instalasi; Pengawasan; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2009.
22 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengatur peran dan fungsi pemilik,
pengelola dan staf medis Rumah Sakit Umum Daerah
Banyumas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
772/MENKES/SK/Vl/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal
Rumah Sakit (Hospital Bylaws) telah ditetapkan Keputusan
Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2003 tentang . Peraturan
Internal Rumah Sakit Umum Kabupaten Banyumas (Hospital By
Laws); bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/371/2008 tentang
Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh kepada
RSUD Banyumas; bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dan
perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) Rumah Sakit
Umum Daerah Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/ Vl/2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Tempat Kedudukan dan Status Rumah Sakit; Kepemilikan Rumah Sakit; Tugas dan Fungsi Rumah Sakit; Tujuan, Visi, Misi, Filosofi, Motto, Budaya Kerja dan Nilai-nilai Dasar; Kedudukan, Tanggung Jawab dan Wewenang Bupati; Susunan Organisasi; Penjabaran Tugas; Satuan Pengawasan Internal; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2009.
15 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas merupakan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan menjadi Badan
Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati
Banyumas Nomor 445/371/2008 tentang Penetapan Status Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-SLUD) dengan Status Penuh kepada RSUD Banyumas; bahwa berdasarkan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan barang
dan/atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam
peraturan kepala daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK/.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 12 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa; Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2009.
6 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Indeks Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa Standarisasi lndeks Biaya Operasional Kuasa Hukum
Pemerintah Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Keputusan
Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2004: bahwa dengan adanya perubahan keadaan dan adanya kegiatan
dalam rangka penyelesaian kasus Pemerintah Daerah di Sadan
Peradilan yang belum diatur, maka Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan
disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standarisasi lndeks Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah
Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas tanggal 19 Juli 2008 Nomor 32
Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Standarisasi Indeks Biaya Operasional Kuasa Hukum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2009.
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa pembagian biaya pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten
Banyumas telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 93 A Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan
Pajak Daerah Kabupaten Banyumas; bahwa dalam rangka penyempumaan pembagian biaya
pemungutan kepada aparat penunjang pelaksana pemungutan
Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9
Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Pemberian Biaya Pemungutan; Pelaksanaan dan Penatausahaan Biaya Pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2009.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
