Peraturan Bupati (Perbup) tentang Badan Narkotika Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan implementasi kebijakan
dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN), telah ditetapkan
Keputusan Bupati 8anyumas Nomor 300ll 43/2008 tentang
pembentukan Badan Narkotika Kabupaten (SNK) Banyumas; bahwa dengan telah dilaksanakannya evaluasi dan penataan kembali
organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah maka susunan keanggotaan Badan Narkotika
Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Badan Narkotika Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2010.
6 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2010
peraturan bupati - pembentukan organisasi dan tata kerja
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 68, BD.2010/No.68
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pelaksanaan program
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah
ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas; bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a
sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun
2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2010.
6 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 67 Tahun 2010
PERBUP Kab. Banyumas No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas
peraturan bupati - tata cara penyaluran dana pinjaman bergulir
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 67, BD.2010/No.67
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyaluran Dana Pinjaman Bergulir
bagi pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, telah ditetapkan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir
Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten
Banyumas; bahwa untuk efisiensi dan efektivitas, serta kelancaran
pelaksanaan penyaluran Dana Pinjaman Bergulir, maka
Peraturan Bupati sebagaimana tersebut pada huruf a perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha
Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor
32/KEP/M.KUKM/IV/2003; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor
33/KEP/M.KUKM/IV/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun
2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2010.
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 66 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dibentuknya Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas maka perlu
diatur tentang Naskah Dinas pada Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas pada Unit
Layanan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Kabupaten
Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah No.002/PRT/KA/Vll/2009; Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Naskah Dinas; KOP Naskah Dinas Unit Layanan Pengadaan (ULP); Stempel Dinas Unit Layanan Pengadaan (ULP); Papan Nama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2010.
6 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 65 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Uang Jasa Badan Pembina Dan Dewan Pengawas Serta Honorarium Anggota Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai dasar pemberian gaji Direksi, penghasilan Pegawai, uang
jasa Badan Pembina dan Dewan Pengawas, serta honorarium anggota
Sekretariat Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor
36 Tahun 2006 tentang Uang Jasa Badan Pengawas, Honorarium Anggota
Sekretariat Dewan Pengawas, Gaji Direksi, Serta Penghasilan Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas; bahwa dengan adanya perubahan gaji tertinggi pegawai pada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas sebagai dasar penghitungan
besaran gaji Direktur Utama, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gaji Direksi,
Penghasilan Pegawai, uang jasa Badan Pembina dan Dewan Pengawas,
serta Honorarium anggota Sekretariat Dewan Pengawas pada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun
1974.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Gaji Direksi, Penghasilan Pegawai, Uang Jasa Badan Pembina dan Dewan Pengawas Serta Honorarium Anggota Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2010.
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 64 Tahun 2010
peraturan bupati - penyelenggaraan sistem pengendalian intern
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BD.2010/No.64
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Banyumas; Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2010.
19 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 62 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas,
Pegawai Negeri Sipil diberi Tambahan Penghasilan Pegawai
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas; bahwa sehubungan dengan adanya status Pegawai Negeri
Sipil yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas belum diatur dan kemampuan keuangan daerah,
maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu
dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun
2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2010.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 52 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2010.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator
Kinerja Utama di Lingkungan lnstansi Pemerintah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang lndikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2010.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 51 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Kepala Tata Usaha Khusus, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja bagi
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Kepala Tata Usaha
Khusus, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati dan Tata Usaha
Khusus Staf Ahli Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas, dipandang perlu kepada yang bersangkutan diberikan
tunjangan; bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penjabaran Tugas
dan Tata Kerja, Tata Usaha Khusus Bupati, Tata Usaha Khusus
Wakil Bupati, Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah, Tata Usaha
Khusus Asisten Sekretaris Daerah Dan Tata Usaha Khusus Staf
Ahli Bupati Banyumas maka Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun
2008 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Sipil
yang menduduki Jabatan Kepala Tata Usaha Khusus, Ajudan
Bupati, Ajudan Wakil Bupati di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
Jabatan Kepala Tata Usaha Khusus, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil
Bupati di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2010.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Kepala Tata Usaha Khusus, Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati di Lingkungan Sekretariat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2010.
4 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 50 Tahun 2010
peraturan bupati - pembentukan, penjabaran tugas dan tata kerja
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2010/No.50
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Penjabaran Tugas Dan Tata Kerja Tata Usaha Khusus Bupati, Tata Usaha Khusus Wakil Bupati, Tata Usaha Khusus Sekretaris Daerah, Tata Usaha Khusus Asisten Sekretaris Daerah Dan Tata Usaha Khusus Staf Ahli Bupati Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakat terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Penjabaran Tugas dan Tata Kerja Tata Usaha Khusus
Bupati, Tata Usaha Khusus Wakil Bupati, Tata Usaha Khusus Sekretaris
Daerah, Tata Usaha Khusus Asisten Sekretaris Daerah dan Tata Usaha
Khusus Staf Ahli Bupati Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Penjabaran Tugas; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2010.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
