Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas merupakan
lembaga milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang
bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan
prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif; bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan
meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas,
perlu pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsi
pemilik, pengelola dan staf medis serta sistem
pengelolaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
clalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah
Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MenKes/SK/ Vl/1997; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/
Vl/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631 /Menkes/SK/
IV/2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27; Keputusan Bupati Banyumas Nomor 445/371/2008
Maksud Dan Tujuan; Tata Kelola Korporasi; Pola Pengelolaan Keuangan; Pelaksanaan Anggaran; Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah RSUD Banyumas; Pola Tata Kelola Staf Medis; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2011.
56 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2011
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas
PERBUP - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD.2011/No.6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan dialihkannya kewenangan pemungutan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah
kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota maka kewenangan tersebut
perlu ditetapkan sebagai salah satu fungsi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi . Perangkat Daerah, yang di dalamnya
mengatur tentang penambahan fungsi pemungutan BPHTB pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani
fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 T ahun 2009 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas periu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2010
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 T ahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2010
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2011.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2011
PERBUP - PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA DESAI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS ATAS PENDAPATAN PASAR KABUPATEN
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD.2011/No.5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas atas Pendapatan Pasar Kabupaten
ABSTRAK:
bahwa bantuan kepada Desa/Kelurahan yang dalam wilayahnya
menjadi tempat Pasar milik Pemerintah Daerah didasarkan pada
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2005 tentang
Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan dalam Wilayah
Kabupaten Banyumas atas Pendapatan Pasar Kabupaten; bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1 ) juncto Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah
diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati tentang bagi hasil
pajak dan retribusi daerah; bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan keuangan
dari pemerintah kabupaten/kota diberikan kepada pemerintah
desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan
dan/atau peningkatan kemampuan keuangan; bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas,
Kelurahan sebagai Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat sehingga Kelurahan tidak berhak mendapat bantuan dari
Pemerintah Kabupaten; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, huruf c, dan huruf d, Peraturan Bupati sebagaimana
tersebut pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 20 T ahun 2005 tentang Pemberian
Bantuan kepada Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten
Banyumas atas Pendapatan Pasar Kabupaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006; . Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010
Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Desai Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Atas Pendapatan Pasar Kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2011.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2011
PERBUP - PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2011
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD.2011/No.2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Oaerah, perlu memberikan uang
persediaan sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP) ditetapkan dalam Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang
Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2011 .
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2009
Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2011.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 116 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa sebagai dasar hukum dalam pemungutan Retribusi
Pelayanan Pasar di Kabupaten Banyumas telah diberlakukan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Pasar; bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dapat berlaku secara efektif, maka perlu menerbitkan
petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor 11 Tahun 1985; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Obyek Retribusi dan Subyek Retribusi; Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi; Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
15 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 115 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar
ABSTRAK:
bahwa sebagai dasar hukum pengelolaan pasar yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, telah diberlakukan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Pasar; bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a dapat berlaku secara efektif, maka perlu menerbitkan
petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor 11 Tahun 1985; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
10 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 114 Tahun 2010
peraturan bupati - pengadaan barang/jasa pada layanan umum
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 114, BD.2010/No.114
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas merupakan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan menjadi Badan
Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas
Nomor 445/371/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan
Status Penuh kepada RSUD Banyumas; bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
BLUD, perlu pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah
diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2009
tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/jasa pada BLUD RSU
Banyumas, namun untuk meningkatkan efisensi dan efektifitas
pengadaan barang dan jasa peraturan dimaksud perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 113 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 , perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2011.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2010.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
24 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 106 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Galon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Galon Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas guna meningkatkan
pelayanan masyarakat, diperlukan sosok Galon Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki
kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan; bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
sesuai dengan kompetensinya diperlukan peningkatan
pendidikan baik atas biaya sendiri maupun atas biaya
pemerintah; bahwa terkait dengan pelaksanaan pendidikan oleh Galon
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Banyumas, diperlukan pengaturan tentang
pemberian Keterangan Belajar, lzin Belajar, Tugas Belajar,
Keterangan Pendidikan, Penggunaan Gelar, dan Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Galon Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Keterangan
Belajar, lzin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Pendidikan,
Keterangan Penggunaan Gelar, dan Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah Bagi Galon Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Keterangan Belajar; Izin Belajar; Tugas Belajar; Keterangan Pendidikan; Penggunaan Gelar Akademik; Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
17 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 105 Tahun 2010
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
peraturan bupati - anggaran pendapatan dan belanja sekolah
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 105, BD.2010/No.105
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor
15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas; bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, pengelolaan Sekolah Bertaraf lnternasional (SBI)
menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Sekolah
Bertaraf lnternasional (SBI) mengacu pada pedoman yang
ditetapkan oleh Gubernur; bahwa untuk fleksibilitas dan efektivitas penggunaan dana
pembangunan fisik dan dana operasional sekolah untuk
SMA/SMK yang bersumber dari partisipasi masyarakat, perlu
meninjau kembali beberapa ketentuan yang mengatur
penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
yang bersumber dari partisipasi masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15
Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di Lingkungan Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2010.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat