perbup - REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD.2012/No.27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009
Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2012
perbup - pENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD.2012/No.26
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2012 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2012
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2012.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2012
perbup - PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI MASUK LOKAWISATA BATURRADEN
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD.2012/No.25
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Tarif Retribusi Masuk Lokawisata Baturraden
ABSTRAK:
bahwa tarif retribusi masuk dan tiket terusan
Lokawisata Baturraden sebagaimana diatur
dalam Pasal 32 dan Lampiran V Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten
Banyumas perlu ditinjau, sebagai akibat dari
perkembangan perekonomian dan indeks harga; bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 55 ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha di Kabupaten Banyumas, peninjauan tarif
sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Perubahan Tarif Retribusi Masuk Lokawisata
Baturraden;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2011
Perubahan Tarif Retribusi Masuk Lokawisata Baturraden
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2012
perbup - KEGIATAN DAN BIAYA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DILUAR KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI YANG MENJADI TANGGUNGAN CALON JEMAAH HAJI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1433 H/ 2012 M
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD.2012/No.24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kegiatan Dan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Diluar Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Menjadi Tanggungan Calon Jemaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1433 H/ 2012 M
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji terdapat
egia am yang menjadi beban biaya calon jemaah haji di
luar komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang
tetapkan oleh Tun Perwakilan Calon Jarnaah Haji Kabupaten
Banyumas Tahun 1433 H/ 2012 M; bahwa berdasarkan surat Direktorat Jendral Penyelenggaraan HaJl dan Umrah Departemen Agama Republik Indonesia
tanggal 25 Agustus 2006,biaya sebagaimana dimaksud pada
huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD; bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyumas telah memberikan persetujuan melalui Surat Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 451/591.1/2012 tanggal 13 Juni 2012, perihal Biaya
Penyelenggaran Ibadah Haji diluar Komponen BPIH; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kegiatan dan Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji Diluar Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji (BPIH) yang Menjadi Tanggungan Calon Jemaah Haji
Kabupaten Banyumas Tahun 1433 H/ 2012 M
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002; . Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang pendaftaran Haji
Kegiatan Dan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Diluar Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Menjadi Tanggungan Calon Jemaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1433 H/ 2012 M
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2012.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2012
perbup - PERVBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD.2012/No.21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pervbahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Peraturan Bupati
Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu
disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20
Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; eraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010
Pervbahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2012.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2012
perbup - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD.2012/No.20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2008-2013, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2012
perbup - PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : 43 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD.2012/No.19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 43 Tahun 2007 Tentang Pembagian Insentif Atas Pencapaian Dan Pelampauan Target Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Sektor Perkotaan Dan Pedesaan Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemanfaatan insentif pencapaian
target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
sektor Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Banyumas
telah diberlakukan Peraturan Bupati Banyumas Nomor
48 Tahun 2006 tentang Pembagian Insentif atas
Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan dan Pedesaan di
Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diganti dengan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 43 Tahun 2007
tentang Pembagian Insentif atas Pencapaian dan
Pelampauan Target Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan dan Pedesaan di
Kabupaten Banyumas; bahwa dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
pada huruf a, insentif pencapaian target penerimaan
PBB diberikan kepada Tim Intensifikasi dan
Ekstensifikasi, Tim Teknis Penagihan Tunggakan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) serta para Kepala
Desa/Kepala Kelurahan yang telah melunasi PBB;
Mengingat bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi J awa Tengah atas Kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Tahun 2007 Nomor 75.C/LHP/XVIII
YOG/07 /2008 tanggal 31 Juli 2008, berdasarkan Pasal
12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta penjelasannya
pembagian insentif pencapaian target penerimaan PBB
sektor Perkotaan dan Pedesaan diberikan kepada Daerah
yang dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi
pemungutan PBB, sehingga pemanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak sesuai
dengan peruntukannya dan harus dibatalkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 43 Tahun 2007
tentang Pembagian Insentif atas Pencapaian dan
Pelampauan Target Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan dan Pedesaan di
Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 43 Tahun 2007 Tentang Pembagian Insentif Atas Pencapaian Dan Pelampauan Target Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Sektor Perkotaan Dan Pedesaan Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2012.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2012
PERBUP - JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD.2012/No.18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 20 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan U mum dan Pasal
105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis . Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Ajibarang
Undang-U ndang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2012.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2012
PERBUP - TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD.2012/No.17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
Bantuan Sosial; Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2012.
67 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2012
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas
perbup - Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD.2012/No.6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diberikan
penghasilan tetap setiap bulan yang besaran
m1n1mumnnya sama dengan UMK dan tunjangan
lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum pengaturan penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Banyumas; bahwa dengan adanya perubahan Upah Minimum
Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diatur
dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
561.4/73/2011 tentang Upah Minimum pada 35
(Tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2012 maka Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa
dan perangkat Desa di Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2012.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
