Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan
Nomor 25);
b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun
2011 Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24)
c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun
2011 Nomor 4);
d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 54);
e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 55);
f. Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tarif
Pelayanan Keehatan dan Pengelolaan Pendapatan pada Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
bertahap Unit kerja pada Puskesmas Teluk Sebong Dinas
Kesahatan Kabupaten Bintan;
g. Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun
2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 3);
h. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Pada Peraturan
Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2018 Nomor 2);
i. Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten
Bintan Tahun 2018 Nomor 5);
j. Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan
Umum(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor
3);
k. Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 61);
l. Peraturan Bupati Bintan Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Bintan Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2020 Nomor 80);
m. Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan
Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2021 Nomor 33);
n. Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021
Nomor 34);
o. Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021
Nomor 35);
p. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pada
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2022 Nomor 1);
q. Peraturan Bupati Bintan Nomor 70 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersihan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor
3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 70);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2024/No.1, TLD No.68
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan
Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah, seluruh ketentuan terhadap pajak daerah dan
retribusi daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah
yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di
daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.12 Tahun 1956; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2021; PP No.12 Tahun 2019; PP No.34 Tahun 2021; PP No.4 Tahun 2023; Permenaker No.20 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permenaker No.15 Tahun 2022; PP No.35 Tahun 2023; Permendagri No.77 Tahun 2020; PermenSDM No.11 Tahun 2021
Dalam Peraturan Daerah Bintan ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang jenis, rincian pajak dan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan
Nomor 25);
b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun
2011 Nomor 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24)
c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun
2011 Nomor 4);
d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 54);
e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 55);
f. Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tarif
Pelayanan Keehatan dan Pengelolaan Pendapatan pada Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
bertahap Unit kerja pada Puskesmas Teluk Sebong Dinas
Kesahatan Kabupaten Bintan;
g. Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun
2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 3);
h. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Pada Peraturan
Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2018 Nomor 2);
i. Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten
Bintan Tahun 2018 Nomor 5);
j. Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan
Umum(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor
3);
k. Peraturan Bupati Bintan Nomor 61 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 61);
l. Peraturan Bupati Bintan Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Bintan Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2020 Nomor 80);
m. Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan
Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2021 Nomor 33);
n. Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021
Nomor 34);
o. Peraturan Bupati Bintan Nomor 35 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021
Nomor 35);
p. Peraturan Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pada
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Bintan
Tahun 2022 Nomor 1);
q. Peraturan Bupati Bintan Nomor 70 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersihan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor
3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 70);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
177 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 05 Tahun 2024
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO.05 TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 05, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu mengatur Penempatan Uang Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik. Penempatan uang daerah perlu dilakukan secara
efektif, efisien, transaparan, akuntabel dan partisipatif dengan mengacu pada prinsip pengelolaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.01 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.06 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; PP No.39 Tahun 2007; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.10 Tahun 2022; Perbup No.78 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur mengenai pembentukan, tugas, fungsi, kepengurusan dan masa jabatan; kaidah dalam penempatan deposito uang milik daerah dengan memanfaatkan kelebihan kas secara tertib dan optimal dalam bentuk deposito.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015
Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2024
11 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 04 Tahun 2024
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO.04 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 04, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024
ABSTRAK:
Ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Bupati untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah setiap tahun.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.06 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.08 Tahun 2009; Permendagri No.73 Tahun 2020; Permendagri No.19 Tahun 2023; Perda No.1 Tahun 2021; Perda N0.4 Tahun 2023; Perbup No.58 Tahun 2023; Perbup No.64 Tahun 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) ini tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
13 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2024
PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO.01 TENTANG TATA NASKAH DINAS
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 01,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan diperlukan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; UU No.06 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional No.05 Tahun 2021; Permendagri No.01 Tahun 2023; Perda Kab. Bintan No.01 Tahun 2021.
PERBUP ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Bintan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
77 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat