Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana bantuan Hukum
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2017/NO.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana bantuan Hukum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.16 Tahun 2011 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No.42 Tahun 2013 ;5. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 ;6.Perda Kab Tanggerang No.14 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.standar bantuan hukum;4.tata cara pemberian bantuan hukum;5.pengawasan;6.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 83 Tahun 2017
Pedoman Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2017/NO.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
1.UU No. 14 Tahun 1950 ;2.UU No. 23 Tahun 2000 ;3.UU No.40 Tahun 2007
;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.47 Tahun 2012 ;6.Perda Kab Tanggerang No.15 Tahun 2011 ;7.Perbup No.42 Tahun 2012
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.tata cara penilaian
;4.persyaratan pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP;5.bentuk penghargaan;6.penomasian;7.tim penilaian;8.pendanaan;9.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 82 Tahun 2017
Peraturan Bupati TAngerang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 - 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
Indikator Kinerja Utama tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2017/NO.82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 25 Tahun 2004
;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No. 8 Tahun 2006 ;6.PP No. 8 Tahun 2008
;7.PP No. 29 Tahun 2014 ;8.PMDANDRB No./20/M.Pan/11/2008 ;9.PMDN No.54 Tahun 2010 ;10.PMDANDRB No.53 Tahun 2014 ;11.PMDN No.62 Tahun 2008
;12.PMDANDRB No.29 Tahun2010 ;13.PMDANDRB No.53 Tahun 2014 ;14.Perda No.11 Tahun 2015 ;15.Perda Kab Tanggerang No.5 Tahun 2013
;16.Perda No.1 Tahun 2008 ;17.Perda Kab Tanggerang No.11 tahun 2016;18.Perbup Tanggerang No.83 Tahun 2016 ;19.Perbup Tanggerang No. 83 Tahun 2016
Tata Kelola (Hospital By Laws) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2017/NO.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola (Hospital By Laws) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah ditetapkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Peraturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang;
b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan struktur organisasi dan perkembangan Peraturan PerundangUndangan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali untuk di sesuaikan;
1.UU No.14 Tahun 1950;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.36 Tahun 2009;4.UU No.44 Tahun 2009 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 77 Tahun 2015 ;7.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Sk/Iv/2005 ;8.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/Menkes/ Sk/Vi/2002 Tahun 2002 ;9.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;10..Perbup Tanggerang No.88 Tahun 2016 ;11.Perbup Tanggerang No.115 Tahun 2016
;3.ketentuan umum;4.prinsip tata kelola rumah sakit;5.tata kelola RSUD balaraja
;6.prosedur kerja;7.organisasi pendukung;8.pengelolaan sumber daya manusia
;9.pengelolaan sumber daya lain;10.pengelolaan lingkungan rumah sakit;11.prinsip tata kelola;12.gaji dan jasa pelayanan;13.standar pelayanan;14.pengelolaan keuangan;15.evaluasi dan penilaian kinerja;16.tata kelola staf medis / peraturan internal staf medis (medical staf by laws);17.penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
43 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 80 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
a. bahwa meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan;
b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
;2.UU No.11 Tahun 1974 ;3.UU No.23 Tahun 2000 ;4.UU No.28 Tahun 2002 ;5.UU No.32 Tahun 2009 ;6.UU No.36 Tahun 2009 ;7.UU No.1 Tahun 2011 ;8.UU No. 23 Tahun 2014 ;9.PP No.82 Tahun 2001 ;10.PP No. 66 Tahun 2014 ;11.PP No.185 Tahun 2014 ;12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 ;13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016
;14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 ;15.Perda Kab Tanggerang No.15 Tahun 2004 ;16.Perda Kab Tanggerang No.01 Tahun 2008;17.Perda Kab Tanggerang No. 01 Tahun 2008
;18.Perda Kab Tanggerang No.02 Tahun 2010 ;19.Perda Kab Tanggerang No.06 Tahun 2012;20.Perda Kab Tanggerang No. 15 Tahun 2014 ;21.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;22.Perbup No. 102 Tahun 2016 ;23.Perbup No. 115 Tahun 2016
;24.Perbup No.138 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.sistem pengelolaan air limbah domestik;3.penyelenggaraan SPALD;4.kelembagaan;5.retribusi;6.pembinaan dan pengawasan, pembiayaan
;7.sosialisasi , advokasi , kampanye , edukasi dan promosi;8.hak, kewajiban , dan peran serta masyarakat;9.kerjasama dan kemitraan;10.perizinan;11.ketentuan peralihan;12.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 76 Tahun 2017
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana Penanganan Tanggap Bencana pada Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tangerang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Penanganan Tanggap Bencana Pada Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2017/NO.76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Penanganan Tanggap Bencana Pada Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa besaran bantuan korban bencana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana Penanganan Tanggap Bencana Pada Dinas Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran Kabupaten Tangerang;
b. bahwa dengan adanya musibah kebakaran di Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya dan menimbulkan banyak korban jiwa manusia yang harus mendapatkan bantuan segera dan untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana Penanganan Tanggap Bencana Pada Dinas Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran Kabupaten Tangerang;
1.Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.14 Tahun 1950 ;3.UU No.23 Tahun 2000
;4.UU No. 17 Tahun 2003 ;5.UU No. 1 Tahun 2004 ;6.UU No.15 Tahun 2004
;7.UU No. 24 Tahun 2007 ;8.UU No.33 Tahun 2004 ;9.UU No.23 Tahun 2014 ;10.PP No.21 Tahun 2008;11.PP No.22 Tahun 2008 ;12.PP No.58 Tahun 2005 ;13.PP No. 22 Tahun 2008 ;14.PP No.60 Tahun 2008;15.PP No. 71 Tahun 2010
;16.PP No.83 Tahun 2005 ;17.PP No.8 Tahun 2008 ;18. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 ;19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 ;20.PMDN No.13 Tahun 2006;21.PMDN No 33 Tahun 2006 ;22.PMDN No.27 Tahun 2007 ;23.PKBNPB No.8 Tahun 2008 ;24.PKBNPB No.12 Tahun 2010 ;25.Perda Kab Tanggerang No.;26.Perda Kab Tanggerang No.;27.Perda Kab Tanggerang No.
terdapat dalam pasal 1, dan pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 75 Tahun 2017
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2017/NO.75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang telah diatur dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
b. bahwa dalam rangka penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual yang lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 53 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diganti untuk disesuaikan;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.28 Tahun 1999 ;3.UU No.23 Tahun 2000 ;4.UU No.1 Tahun 2004 ;5.UU No.15 Tahun 2004;6.UU No.23 Tahun 2004 ;7.UU No.23 Tahun 2014;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PP No.8 Tahun 2006 ;10.PP No.71 Tahun 2010 ;11.PP No.12 Tahun 2017 ;12.PMDN No.13 Tahun 2006 ;13.PMDN No.64 Tahun 2013
1.ketentuan umum;2.kebijakan akuntasi pemerintah kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 74 Tahun 2017
SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2017/NO.74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.1 Tahun 2004
;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.27 Tahun 2014 ;6.PMDN No. 13 Tahun 2006
;7.PMDN No.19 Tahun 2016 ;8.PMDN No.64 Tahun 2013 ;9.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;10.Perbup Tanggerang No.110 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.rekonsiliasi laporan realisasi anggaran;3.konsolidasi aset tetap
;4.rekonsiliasi laporan keuangan;5.penyajian laporan keuangan OPD;6.penyajian laporan keuangan pemerintah daerah;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 73 Tahun 2017
Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Kepesertaan jaminan Sosial di Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2017/NO.73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Kepesertaan jaminan Sosial di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 huruf a, dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Petunjuk Pelaksanaan Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial Di Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No. 23 Tahun 2000 ;3.UU No.40 Tahun 2004
;4.UU No.24 Tahun 2011 ;5.UU No.13 Tahun 2003 ;6.UU No.23 Tahun 2014
;7.PP No.101 Tahun 2012 ;8.PP No.85 Tahun 2013 ;9.PP No.86 Tahun 2013 ;10.PP No.44 Tahun 2015 ;11.PP No.45 Tahun 2015 ;12.PP No. 46 Tahun 2015 ;13.PP No.12 Tahun 2013 ;14.PP No. 109 Tahun 2013 ;15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 ;16.Perda Kab Tanggerang No.12 Tahun 2016 ;17.PerGub Banten No.4 Tahun 2011
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.jenis program jaminan sosial
;4.jaminan kesehatan;5.jaminan ketenagakerjaan;6.hubungan kerjasama
;7.penyuluhan / sosialisasi jaminan sosial;8.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 72 Tahun 2017
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2017/NO.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
b. bahwa sebagai upaya peningkatan akuntabilitas transparansi pengelolaan Keuangan Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,perlu adanya ketentuan yang mengatur tentangPenerapan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950;2.UU No.17 Tahun 2003;3.UU No. 1 Tahun 2004 ;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.33 Tahun 2004 ;6.UU No.23 Tahun 2014 ;7.PP No.58 Tahun 2005 ;8.PP No.60 Tahun 2008 ;9.Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016;10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 ;11.PMDN No.13 Tahun 2006 ;12.Perda Kab Tanggerang No. 2 Tahun 2009;13.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.tranksaksi non tunai;4.pengawasan dan pengendalian internal;5.monitoring dan evaluasi pelaksanaan transkasi non tunai
;6.ketentuan peralihan;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
