Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Untuk Surat Izin Apotek
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 12 Permenkes RI No.9 Tahun 2017 tentang Apotek, Menteri melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; bahwa Apotek rnerupakan salah satu pelayanan kesehatan yang berperan untuk memenuhi kebutuhan farmasi kepada masyarakat, maka perlu diatur pemberian rekomendasi untuk Surat lzin Apotek di Kab.Kutim bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Untuk Surat lzin Apotek;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; UU No.36 Tahun 2014; PP No.51 Tahun 2019; Permenkes 889/MENKES/PER/V /2011; Permenkes No. 73 Tahun 2016; Permenkes No.9 Tahun 2017
Tata cara pemberian rekomendasi untuk surat izin apotek. Setiap pemberian Surat Izin Apotek wajib mendapatkan Surat Rekomendasi dan Dinas Kesehatan. Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah dilakukan visitasi lapangan dan telah memenuhi persyaratan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2019
PERUSAHAAN - SOSIAL DAN LINGKUNGAN - TANGGUNG JAWAB
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Kutim Tahun 2019 No.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Perda Kabupaten Kutai Timur No. 1 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2012; Perda Kabupaten Kutai Timur No. 1 Tahun 2017.
Ketentuan Umum; Pelaksana TJSL; Tim Koordinasi Pelaksana TJSL Kecamatan; Musyawarah dan Rapat; Pengawasan Pelaporan dan Evaluasi; Pembiayaan; Penghargaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dengan Cara Sewa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah khususnya dalam Pemanfatan barang milik daerah dengan cara sewa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dengan Cara Sewa
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda No.5 Tahun 2018
Petunjuk pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dengan cara sewa.Penyewaan BMD dilakukan dengan tujuan:
a. mengoptimalkan pendayagunaan BMD yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dari/atau
c. mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah.
Penyewaan BMD dilakukan sepanjang tidak merugikan Pemda dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemda.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Permendagri RI No.56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Perbup No: 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dipandang tidak relevan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Perbup tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 56 Tahun 2019;Perda Kutim No.10 Tahun 2015
Tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah.Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan KESRA,membawahkan:
1. Bagian Tata Pemerintahan, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
c) Sub Bagian Otonomi Daerah;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
c) Sub Bagian Keserjahteraan Masyarakat;
3. Bagian Hukurn, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Perundang-undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;
4. Bagian Kerjasama, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
b) Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri; dan
c) Sub Bagian Evaluasi Kerjasama;
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
1. Bagian Perekonomian, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Layanan
Umum Daerah;
b) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; dan
c) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil;
2. Bagian Administrasi Pembangunan, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Penyusunan Program;
b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 8arang dan Jasa;
4. Bagian Sumber Daya Alam yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan;
b) Sub Bagian Sumber Daya Ala.mPertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
c) SUb Bagiari Sumber Daya Alam Energi dan Air;
d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
1. Bagian Umum, yang terdiri atas:
a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
c) Sub Bagian Rumah Tangga;
2. Bagian Organisasi, yang tercliri atas:
a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Sub Bagian Pelayanan Pu blik dan Tata Laksana; dan
c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri atas :
a) Sub Bagian Protokol;
b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan;
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang tercliri atas:
a) Sub Bagian Perencanaan;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Pelaporan;
e: Staf Ahli; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
peraturan yang dicabut: Perbup No.21 Tahun 2016; Perbup No.53 Tahun 2015
46 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa dan Perbup No.1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan desa; bahwa Perbup No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kab. Kutim sebagaimana telah diubah dengan Perbup kutim No.33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kab. Kutim sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangn sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Alokasi Dana Desa;
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014;Permendagri No 20 Tahun 2018; Perbup No.1 Tahun 2019
Pedoman alokasi dana desa.Pengelolaan ADD dalam keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.Pengelolaan ADD dalam keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
peraturan yang dicabut: Perbup No.5 Tahun 2015
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah PP No.21 Tahun 2011; Permendagri No.38 Tahun 2018; Perda No.2 Tahun 2015;
Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019.Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perbup ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2019
PAJAK - RETRIBUSI - DESA - DANA BAGIAN - PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019 No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota, perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kutai Timur No. 7 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Azas Pengelolaan; Sumber Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Penentuan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mekanisme Penyaluran dan Pencairan, Pengunaan, Penatausahaan, PertanggungJawaban, dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
18 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2019
pengawasan - PUSAT LAYANAN konsultasi - COACHING CLINIC
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019 No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (Coaching Clinic)
ABSTRAK:
Dalam rangka reformasi birokrasi perlu dilakukan penguatan pengawasan dengan meningkatkan kapasitas, peran dan layanan APIP yang salah satunya memberikan deteksi dini dan peringatan terhadap potensi penyimpangan dan konsultasi dalam perspektif pengawasan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, maka perlu dibentuk Pusat Layanan Konsultasi Pengawasan (Coaching Clinic) di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian, perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Kutai Timur No. 10 Tahun 2016; Perbup Kutai Timur No. 28 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pembentukan; Susunan Organisasi; Kedudukan, Fungsi, dan Tugas; Organisasi; Pendistribusian Tugas; Personil Pelaksana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur adalah percepatan pencegahan stunting. Saat kejadian stunting pada balita masih terjadi di Kabupaten Kutai Timur sehingga menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian perlu menetapkan Perbup ini.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 83 Tahun 2017; Permenkes No. 2269/Menkes/Per/Xl/2011; Permentan No. 4 Tahun 2012; Permenkes No. 23 Tahun 2014; Permenkes No. 25 Tahun 2014
Ketentuan Umum; Pilar Percepatan Pencegahan Stunting; Ruang Lingkup; Pendekatan; Edukasi, Pelatihan, dan Penyuluhan Gizi; Penelitian dan Pengembangan; Penguatan Kelembagaan; Penajaman Sasaran Wilayah Percepatan Pencegahan Stunting; Peran Serta Masyarakat; Pencatatan dan Pelaporan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Cara Pinjam Pakai
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah khususnya dalam pemanfatan barang milik daerah dengan cara pinjam pakai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Cara Sewa.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pemanfaatan BMD dengan cara Pinjam Pakai; Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019.
13 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
