Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Teknis
Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 7 ayat (2)
Peraturan
Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan
Peraturan
Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan.
Mengingat : Pasal
18 Ayat (6) Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 , Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 , Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2023, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2024.
Materi pokok : Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Dan Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Mencabut : Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Teknis
Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2023
Jumlah halaman : 6 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kapasitas guru
sebagai kepala sekolah melalui penataan dan
perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai
kepala sekolah telah ditetapkan Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai
Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan; bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru
Sebagai Kepala Sekolah, maka Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai
Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, perlu
disesuaikan.
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 , Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 , Peraturan
Tahun
Daerah Kabupaten Lamongan 30
2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021.
Materi pokok : Persyaratan Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Mekanisme Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Seleksi Guru Sebagai Kepala Sekolah, Jangka Waktu Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Beban Kerja Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat, Pengembangan Profesi Kepala Sekolah, Pembinaan Karir Kepala Sekolah, Pemberhentian Kepala Sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2024.
Mencabut : Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2008
tentang Pedoman Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil
sebagai
Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Lamongan .
Jumlah halaman : 13 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 11
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa
berdasarkan
ketentuan
dalam
Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021 tentang
Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil
jawab
Cukai Hasil Tembakau, Bupati bertanggung
untuk
menggerakkan,
mendorong
dan
melaksanakan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan prioritas dan
karakteristik daerah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi
perangkat daerah yang mengelola Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau, perlu dibentuk peraturan yang
mengatur mengenai Pedoman Penggunaan Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau di daerah;
Mengingat : Pasal
18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah
terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2022 , Peraturan
Menteri
Keuangan Nomor 215/PMK.07 I
2021.
Materi pokok : Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Tim Koordinasi dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024.
Jumlah halaman : 14 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang
bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan operasional
sehari-hari
pada
Lamongan
melaksanakan
Tahun
Perangkat
Anggaran
Daerah
2024,
ketentuan Peraturan
Kabupaten
serta
guna
Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan
Keuangan
Peraturan
Daerah,
perlu
menetapkan
Bupati tentang Uang Persediaan Perangkat
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023.
Mengingat : Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan
Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 , Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2023 ,Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9
Tahun 2023 , Peraturan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2022 , Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2023.
Materi pokok : Penetapan Besaran, Batasan Penggunaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Jumlah halaman : 9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (4)
dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati
tentang
Tata
Cara
Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2024.
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 , Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2015, Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2023 , Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9
Tahun 2023 , Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 , Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 , Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2023.
Materi pokok : Alokasi, Mekanisme Pengalokasian, Mekanime Penyaluran Alokasi Dana Desa, Pengelolaan , Penggunaan dan Penatausahaan, Pembinaan , Pengendalian dan Pengawasan, serta Evaluasi dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Jumlah halaman : 18 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat