Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33.1, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 33.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendanaan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang Bersumber dari Hibah termasuk Sumbangan dari Masyarakat atau Pihak Ketiga
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengu tamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, demi efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penanganan pandemi Covid-19 dalam pengelolaan belanja hibah termasuk sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendanaan Penanganan Pandemi Covid-19 yang Bersumber dari Hibah Termasuk Sumbangan Masyarakat atau Pihak Ketiga.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 87 Tahun 2014;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018.
Permendagri No 20 Tahun 2020;
Permendagri No 39 Tahun 2020;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PD dalam melakukan pengelolaan sumbangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dari masyarakat atau pihak ketiga. bertujuan agar sumbangan dilaporkan serta dikelola dengan benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga yang digunakan untuk mendukung pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 diterima dalam bentuk uang atau barang. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah termasuk sumbangan;
b. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki
muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara/ daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 29.1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29.1, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 29.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Formasi Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Ka bupaten Lamongan dilaksanakan pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
b. bahwa untuk menjamin obyektivitas pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Aparat ur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lamongan Formasi Tahun 2021.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 53 Tahun 2010;
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No 17 Tahun 2020;
PP No 49 Tahun 2018;
Perpres No 87 Tahun 2014;
Pemendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Peraturan Kepala BKN No 14 Tahun 2018;
Peraturan Kepala BKN No 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKN No 18 Tahun 2020'
Permenpan RB No 27 Tahun 2021;
Permenpan RB No 28 Tahun 2021;
Keputusan Menpan RB No 819 Tahun 2021;
Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2018.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a pengumuman lowongan.
b. pelamaran.
c. pendaftaran.
d seleksi dan pengumuman hasil seleksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 92 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 92, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 92
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan arah
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Lamongan secara rinci
dan berkelanjutan, yang menggambarkan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan tata kelola
Pemerintahan yang baik secara efektif, efisien,
terukur, konsisten, dan berkelanjutan.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah.
Menetapkan road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu pedoman sebagai acuan kegiatan bagi Perangkat Daerah sehingga dapat terselenggara secara efektif dan efisien, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan umum dan pembangunan.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.
Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
55 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN INTENSIFIKASI PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan
peningkatan produksi dan produktivitas tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan
peternakan di Kabupaten Lamongan, serta guna
mendukung peningkatan pendapatan petani dan
memperkuat kedaulatan pangan nasional khususnya
sasaran komoditas unggulan spesifikasi lokasi regional,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun
2022.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani.
Mengatur tentang Rencana Intensifikasi Pertanian, terdiri atas:
a. sasaran areal/ populasi;
b. sasaran produksi.
yang meliputi:
a. sub sektor tanaman pangan dan palawija;
b. sub sektor tanaman hortikultura;
c. sub sektor tanaman perkebunan;
d. sub sektor peternakan;
e. sub sektor perkanan.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 55 Tahun 2021
Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Sistem Pengendalian Intern
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INDIKATOR KINERJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi
pemerintahan berbasis kinerja dan berorientasi pada
hasil guna, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang
lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang lndikator Kinerja Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/20/M.PAN/ 11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2021.
Menetapkan lndikator Kinerja Daerah yang meliputi :
a. lndikator Kinerja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
b. Program Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang seluruhnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
108 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARANGKEMBANG
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah Karangkembang pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan.
Peraturan Bupati ini mengatur :
a. Pembentukan;
b. Kedudukan dan Struktur Organisasi;
c. Tugas dan Fungsi;
d. Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 53 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN
2016 TENTANG NILAI PASAR TANAH DI KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan untuk nilai pasar tanah sebagaimana
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor
61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang
Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Lamongan dalam
pelaksanaannya telah mengalami perubahan
zona nilai pasar dan tidak sesuai dengan kondisi
harga pasar tanah yang obyektif di lapangan,
perlu dilakukan penyesuaian.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun
2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Kabupaten Lamongan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun
2010 tentang Siatem dan Prosedur Pemungutan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Kabupaten Lamongan; 3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 95 Tahun
2016 tentang Nilai Pasar Tanah di Kabupaten
Lamongan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 95 Tahun
2016 tentang Nilai Pasar Tanah di Kabupaten
Lamongan.
Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Lamongan diubah
sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 51 Tahun 2021
Badan Layanan Umum - Kesehatan - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal
73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten
Lamongan.
Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Lamongan.
Mengatur Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 50 Tahun 2021
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Desa - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DANA DUSUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalarn rangka menumbuhkembangkan
potensi desa dan mendorong partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu
adanya Program Dana Dusun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Program Dana Dusun.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Mengatur tentang penggunaan dan mekanisme Program Dana Dusun untuk mengembangkan potensi Desa
dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
18 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
