Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No.8 Tahun 1974, UU No.55 Tahun 1999, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 1994, PP No.100 Tahun 2000, PP No.9 Tahun 2003, PP No.79 Tahun 2005, PP No.46 Tahun 2014, PP No.66 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Perpres No.72 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permenkes No 1tahun 2012, Permenkes No.37 Tahun 2012, Permenkes No 6 Tahun 2013, Permenkes No.30 Tahun 2014, Permenkes No. 75 Tahun 2014, Permenkes no 44 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2016, Perbup No.65 Tahun 2016, .
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Persyaratan; Tugas, Fungsi dan Wewenang; Susunan Organisasi; Kepegawaian; Pembiayaan; Tata Kerja dan Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
19 Halaman dan 6 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupatinya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 61 Tahun 2010, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016, Perbup Kab. Landak No. 71 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Akses Informasi dan Dokumentasi Publik, Hak dan Kewajiban, PPID, Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Kelengkapan PLID, Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi, Pembinaan dan Pengendalian Penataan PLID, Keberatan dan Sengketa Informasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
16 Halaman, Lampiran : 20 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 37 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU NO.36 Tahun 1999, UU No.55 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.52 Tahun 2000, PP NO.79 Tahun 2005, PP No.69 Tahun 2010, Perda No.18 Tahun 2008, Perda No.6 Tahun 2016.
Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan pasal 8, Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
4 Halaman dan 6 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 36 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN APBD TA 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kab. Landak No. 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak TA 2017 perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Landak TA. 2017 sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 30 Tahun 2011, Perpres No. 97 Tahun 2016, Perpres No. 18 Tahun 2017, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 14 Tahun 2016, Permendagri No. 31 Tahun 2016, PMK No. 48/PMK.07/2016, PMK No. 33/PMK.02/2016, Perda Kab. Landak No. 1 Tahun 2010, Perda Kab. Landak No. 10 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 3 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 4 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 6 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 7 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 8 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 9 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 10 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2012, Perda Kab. Landak No. 6 Tahun 2012, Perda Kab. Landak No. 2 Tahun 2013, Perda Kab. Landak No. 4 Tahun 2013, Perda Kab. Landak No. 6 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016, Perda Kab. Landak No. 9 Tahun 2016, Perbup Kab. Landak No. 42 Tahun 2016, Perbup Kab. Landak No. 84 Tahun 2016, Perbup Kab. Landak No. 2 Tahun 2017, Perbup Kab. Landak No. 18 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan ABPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2017.
9 Halaman; Lampiran : 2 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Provinsi dan atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 47 Tahun 2015, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PMK No. 257/PMK.07/2015, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pengalokasian dan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan kepada Desa, Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan kepada Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan kepada Desa, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan kepada Desa, Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Kepada Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan kepada Desa, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan kepada Desa, Sanksi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA DAN DESA ADAT
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di desa maka Pemerintah Kab. Landak perlu menetapkan daftar kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupatinya,
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2013, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 22 Tahun 2015, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 5 Tahun 2007, Permendagri No. 52 Tahun 2007, Permen No. 52 Tahun 2014, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 247/PMK.07/2015, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Desa, Kewenangan Desa Adat, Tahapan dan Tata Cara Penetapan Daftar Kewenangan Desa, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
16 Halaman, Lampiran : 34 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyrakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan atau pasca bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga pangan, perlu pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Untuk keperluan tersebut Pemerintah perlu mengalokasikan cadangan pangan pemerintah dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupatinya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 68 Tahun 2002, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 83 Tahun 2006, Perpres No. 70 Tahun 2012, Permenko Kesra No. 34 Tahun 2005, Permendagri No. 30 Tahun 2008, Permentan No. 65/Permentan/OT.140/2010, Permentan No. 15/Permentan/RC.110/1/2010, Permentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Permentan No. 08/Permentan/OT.140/1/2014, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016, Perda Kab. Landak No. 9 Tahun 2016, Perbup Kab. Landak No. 68 Tahun 2016, Perbup Kab. Landak No. 84 Tahun 2016, Inpres No. 3 Tahun 2012, Panduan Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan, Dana, Organisasi Pelaksana, Mekanisme Penyediaan/Pengadaan, Mekanisme Penyaluran/Pendistribusian, Perlibatan Peran Serta Masyarakat, Kerjasama, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2017.
14 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Landak Tahun 2017
ABSTRAK:
Kebijakan Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan, disamping itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya, sehingga perlu disusun Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2017 dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Tahun 1996, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 68 Tahun 2002, Perpres No. 54 Tahun 2005, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Pergub Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2017, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016, Perda Kab. Landak No. 9 Tahun 2016, Perbup Kab. Landak No. 84 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Rastra, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
5 Halaman, Lampiran : 12 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka memberi pedoman mengenai tata cara penghapusan piutang pajak daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kab. Landak No. 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Ketentuan Pasal 67 ayat (3) Perda Kab. Landak No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Ketentuan Pasal 28 ayat (3) Perda Kab. Landak No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Perda Kab. Landak No. 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu ditetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33 Tahun 2006, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 91 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana tekah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, PMK No. 11/PMK.07/2010, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 5 Tahun 2016, Perda Kab. Landak No. 6 Tahun 2010, Perda Kab. Landak No. 3 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 6 Tahun 2011, Perda Kab. Landak No. 2 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Piutang Pajak yang dapat Dihapuskan, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
9 Halaman; Lampiran : 16 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Landak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara selain diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan, sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga diberikan biaya penunjang kegiatan operasional dalam rangka koordinasi penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persaturan bangsa yang dibiayai melalui APBD sebagaimana diatur dalam PP No. 109 Tahun 2000 sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupatinya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Biaya Penunjang Operasional, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
