hak keuangan - administratif - pimpinan - anggota - dprd
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; dan Perda Kab. Belitung Timur No. 7 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Mengubah ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 9 tentang tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; mengubah ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) pada Pasal 13 tentang pengaturan rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD; mengubah Pasal 14 tentang pelarangan pemindahtanganan rumah negara dan perlengkapannya; mengubah Pasal 15 ayat (1) tentang kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan DPRD; mengubah Pasal 16 tentang mekanisme pemberian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD; mengubah Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tentang besaran tunjangan transportasi; dan mengubah Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) tentang uang jasa pengabdian kepada pimpinan atau anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
Perda ini mengubah Perda Kab. Belitung Timur No. 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2024
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN - APBD - TAHUN ANGGARAN - 2023
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Demi melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Perda ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No/ 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Belitung Timur No. 3 Tahun 2022; Perda Kab. Belitung Timur No. 11 Tahun 2022; dan Perda Kab. Belitung Timur No. 14 Tahun 2023.
Perda ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Belitung Timur pada tahun anggaran 2023 dengan memuat laporan keuangan selama tahun anggaran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024.
9 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik dan mendukung kebebasan berpendapat dan berkeyakinan, perlu penyesuaian peraturan pendidikan baca tulis Alqur’an, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021; dan Perda Kab. Belitung Timur No. 6 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini diatur tentang: Mengubah Pasal 4 tentang sasaran pendidikan baca tulis Al-Qur'an; mengubah Pasal 5 tentang ketentuan pelaksanaan pendidikan baca tulis Al-Qur'an; mengubah Pasal 8 tentang target pendidikan baca tulis Al-Qur'an; mengubah Pasal 9 tentang kurikulum pendidikan baca tulis Al-Qur'an; mengubah Pasal 10 tentang tenaga pendidik dalam baca tulis Al-Qur'an; mengubah Pasal 14 tentang mekanisme pasca pendidikan baca tulis Al-Qur'an; mengubah Pasal 15 tentang pendanaan; mengubah Pasal 17 tentang pelaksanaan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2024.
Perda ini mengubah Perda Kab. Belitung Timur No. 6 Tahun 2014 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an.
10 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Sesuai dengan Pasal Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Perda ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015; dan Permendagri No. 7 Tahun 2021.
Perda ini mengatur tentang: jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah; penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan; jenis retribusi daerah; mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; dan ketentuan pidana;
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2024.
Perda ini mencabut beberapa peraturan, yakni: Perda Kab. Belitung Timur No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Belitung Timur No. 4 Tahun 2012; Perda Kab. Belitung Timur No. 15 Tahun 2016; Perda Kab. Belitung Timur No. 8 Tahun 2020; Perda Kab. Belitung Timur No. 9 Tahun 2020; dan Perda Kab. Belitung Timur No. 2 Tahun 2023.
Peraturan Pelaksana dari Perda ini ditetapkan paling lama 1 tahun sejak diundangkan.
270 hlm. (Lampiran: 160 hlm)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penataan Dusun
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum mengenai dusun sebagai perangkat Pemerintah Desa perlu dilakukan penataan dusun dan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2017, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dusun.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2014; dan Permendagri No. 1 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: syarat dan ketentuan pembentukan dusun; penghapusan dan penggabungan dusun; pengaturan nama, batas, dan pembangunan wilayah dusun; dan ketentuan perangkat desa akibat penghapusan atau penggabungan dusun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2024.
12 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 23
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
Dalam hal Peraturan Bupati Kab. Belitung Timur No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini dan berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP no. 12 Tahun 2017; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PANRB No. 53 Tahun 2014; Permen PANRB No. 88 Tahun 2021; Perda Kab. Belitung Timur No. 10 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: pelaksanaan evaluasi AKIP; tujuan pelaksanaan evaluasi AKIP; dan pedoman evaluasi AKIP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2024.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Belitung Timur No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 2)
58 hlm (Lampiran: 52 hlm)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2024
pedoman - pemberian - bantuan - stimulan - rumah swadaya
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya
ABSTRAK:
Bahwa masyarakat berhak atas tempat tinggal yang layak dan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya perumahan layak huni bagi masyarakat rentan, Pemerintah Daerah perlu memberikan kemudahan melalui pemberian bantuan stimulan yang berbasis swadaya masyarakat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.
Dasar Hukum dari Perbup ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Permen PUPR No. 13/PRT/M/2016 Tahun 2016; dan Perda Kab. Belitung Timur No. 3 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur tentang: mekanisme pemberian bantuan stimulan rumah swadaya (BSRS); sumber dana; kriteria penerima BSRS; tata cara pengajuan; tata cara penyaluran BSRS; pelaksanaan dan pertanggungjawaban; dan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
39 hlm. (Lampiran: 22 hlm)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2024
pertanggungjawaban - pelaksanaan- apbd - tahun anggaran - 2023
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Belitung Timur No. 3 Tahun 2022; Perda Kab. Belitung Timur No. 11 Tahun 2022; Perda No. 14 Tahun 2023; Perda Kab. Belitung Timur No. 3 Tahun 2024; Perbup Kab. Belitung Timur No. 86 Tahun 2022; Perbup Kab. Belitung Timur No. 16 Tahun 2023; Perbup Kab. Belitung Timur No. 25 Tahun 2023; dan Perbup Kab. Belitung Timur No. 35 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang laporan realisasi APBD Kabupaten Belitung Timur pada tahun anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2024
kebijakan - akuntansi - sistem akuntansi - badan - layanan- umum - daerah - bidang - kesehatan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 20
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permenkeu No. 217/PMK.05/2015; Permendagri No. 9 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Belitung Timur No. 3 Tahun 2022; Perbup No. 71 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur tentang: sistem akuntansi dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); laporan keuangan; pelaksanaan review dan audit; dan pelaksanaan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
141 hlm (Lampiran: 130 hlm)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belitung Timur Nomor 19 Tahun 2024
pedoman - pola - pengelolaan - keuangan - badan - layanan - umum - bidang - kesehatan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat berjalan efektif dan efisien serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 240/PMK.06/2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permenkeu No. 82/PMK.06/2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 47 Tahun 2021; dan Perda Kab. Belitung Timur No. 3 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur tentang: pembinaan dan pengawasan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); perencanaan BLUD; standar layanan, penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan rencana bisnis dan anggaran; pelaksanaan anggaran; pengelolaan barang; pengelolaan investasi; dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
Perbup ini mencabut beberapa peraturan, yakni: Perbup Kab. Belitung Timur No. 10 Tahun 2015; Perbup Kab. Belitung Timur No. 15 Tahun 2019; dan Perbup Kab. Belitung Timur No. 19 Tahun 2015.
233 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat