Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor tahun 2017 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016, perlu ditetapkam Peraturan Bupati Sekadau tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
UU No.12 Tahun 1985, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.54 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.64 Tahun 2013, Perda No.6 Tahun 2011, Perda No.7 Tahun 2011, Perda No.1 Tahun 2012, Perda No.9 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2017, Perbup No.27 Tahun 2015, Perbup No.23 Tahun 2016
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DALAM 6 PASAL
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
7 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sekadau diperluhkan penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, berkesinambungan, terkoordinasi dan menyeluruh;
UU No.34 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, Uu No.17 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, UU No.13 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2006, UU No.6 Tahun 2014, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.15 Tahun 2010, Perpres No.166 Tahun 2014, Permendagri No.42 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2009, Perda No.2 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.35 Tahun 2016,
Ketentuan Umum; Struktur Kelembagaan Dan Mekanisme Kerja; Penguatan Kapasitas; pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
12 halaman dan 17 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
bahwa Peraturan bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi sehingga perlu diganti
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2010
Ketentuan Umum; Pendekatan dan Dasar Penyusunan RKA; Standar Biaya; Ketentuan Peralihan; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
Perbup No.22 Tahun 2016
8 halaman dan 23 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYEMPURNAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, tetapi tidak mengubah sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah, dan sehubungan dengan hasil review Inspektorat Kabupaten Sekadau terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Sekadau tahun 2016-2021 agar dilakukan revisi terhadap RPJMD, perlu menetapkan peraturan bupati tentang penyempurnaan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021
UU No.25 Tahun 2004, UU No.34 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2007, Uu No.12 tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2008, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.54 Tahun 2010, Perda No 2 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.35 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Program Pembangunan; maksud dan Tujuan; Pengendalian dan evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
8 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENGAMANAN PELAKSAMAAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengamanan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2017, dipandang perlu untuk melakukan penghematan belanja perangkat daerah
UU No.34 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016, Perbup No.73 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan Pengendalian Anggaran; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa, diperluhkan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan di desa
UU No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.114 Tahun 2014, Perda No.2 Tahun 2013, Perda no.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Sistematika, Dan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa; Penyusunan RPJM Desa; Penyusunan RKP Desa; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
28 halaman da 51 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018
ABSTRAK:
bahwa rencana kerja pemerintah daerah memuat arah dan kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan
UU No.17 Tahun 2003, Uu No.34 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.12 tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.20 tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2008, PP No.90 Tahun 2010, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.54 Tahun 2010, Permendagri No.18 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.5 Tahun 2013, Pergub No.17 Tahun 2017, Perda No.7 Tahun 2008, Perda no.2 Tahun 2006, Perda No.4 Tahun 2009, Perda no.1 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
11 halaman dan 389 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sekadau
UU No.34 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.30 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2008, PP No.61 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.3 Tahun 2017, Peraturan KIP No.1 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.31 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Akses Informasi dan Dokumentasi Publik; Hak dan Kewajiban; PPID; Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Kelengkapan PLID; Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi; Pembinaan dan Pengendalian Penataan PLID; Keberatan dan Sengketa Informasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
13 halaman dan 23 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi khusus (DAK) Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk pencapaian sasaran pembangunan Dana Alokasi Khusus sebagai dana sentralisasi dan ketepatan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK, perlu melaksanakan pengendalian dan evaluasi DAK
UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2008, Perpres No.2 Tahun 2015, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.20 Tahun 2009, Perda No.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tim Pengendalian Dana Alokasi Khusus; Mekanisme dan Tahapan Pengendalian Dan Evaluasi DAK; Pembiayaan; Pelaporan DAK; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaku Pejabat Negara dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, perlu diberikan hak-hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan , biaya operasional, biaya sewa rumah dan biaya penunjang operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang ditetapkan berdasrkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proposionalitas dan transparan
UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.24 tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No31 Tahun 2016, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Penganggaran dan pengeluaran; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
