Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LINTAS PENYEBERANGAN DAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI DI KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran angkutan penyeberangan yang berkesinambungan di Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan lintas penyeberangan dan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi untuk lintas penyeberangan di Kabupaten Sekadau
UU No.34 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2009, PP No.20 Tahun 2010, PMK No.37/PMK.010/2008, Kepmenhub No.JM58 Tahun 2003, Permenhub NoKM.104 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; maksud dan Tujuan; Lintas penyeberangan; Tarif Angkutan; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
8 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode yang transparantif dalam mendukung pelaksanaan good governance melalui system penanganan pengaduan
UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.34 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, PP No.43 tahun 2018, Perpres No.55 Tahun 2012, Permendagri No.33 Tahun 2011, PermenpanRB No.2 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.9 Tahun 2017, Perbup No.19 Tahun 2010
Ketentuan Umum; maksud dan tujuan; Ruang lingkup; mekanisme pengaduan; Tindak Lanjut; Ekspose Hasil Audit; Perlindungan Terhadap Whistle Blower; ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
16 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 63 Tahun 2018
PERBUP Kab. Sekadau No. 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk mengatur proses pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Sekadau dari mulai perencanaan sampai penyebarluasan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 diperluhkan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standart sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan
UU No.34 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.30 Tahun 2014, Uu No.23 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda no.4 Tahun 2016, Perbup No.29 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Produk Hukum Daerah; Perencanaan; Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; Pembahasan Produk Hukum Daerah; Pembinaan Terhadap rancangan Produk Hukum Daerah; Evaluasi Rancangan Perda; Nomor Register; Penetapan, Penomoran dan Pengundangan dan Autentifikasi; Pembatalan Produk Hukum; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
Perbup No.4 Tahun 2007
40 halaman dan 15 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA SIDANG MAJELIS TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata cara tuntutan penyelesaian kerugian daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Sidang majelis tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah
UUD 1945, UU No.34 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 2005, Perda no.9 Tahun 2012, Perda no.4 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2017, Perda No.9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten Sekadau
UU No.2 Tahun 1981, UU No.34 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.48 Tahun 2016,
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas dan Fungsi; Susunan organisasi; Kepegawaian dan Jabatan; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
10 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau diperluhkan upaya pengamanan yang memadai dan andal
UU No.34 tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.11 Tahun 2008, Pp No.82 Tahun 2012, Perpres No.95 Tahun 2018, PermenpanRB No.6 Tahun 2011, Permenkominfo No.4 Tahun 2016, Peraturan Kepala ANRI No.6 Tahun 2005, Perka LSN No.5 Tahun 2014, Perka LSN No.10 Tahun 2017, Perbup No.31 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Pemerintah berbasis Elektronik; Tata Cara Permohonan penerbitan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik; Masa Berlaku Sertifikat Elektronik; Kewajiban, Larangan dan Penyimpanan Bagi Pemilik Sertifikat Elektronik; Penyelenggaraan Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik Untuk Pengamanan Informasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
18 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 57 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu ditetapkan pedoman retensi arsip
UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Pp No.28 Tahun 2012, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perka ANRI No.6 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAN TATA CARA PELAPORAN PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 angka 11 dan melaksanakan ketentuan Pasal 87D ayat (5) Perda Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pelaporan Pengambilan Sarang Burung Walet
UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.69 Tahun 2010, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2018, Perbup No.52 tahun 2016,
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Laporan; Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak; Tata Cara Pengisian SPTPD; Tata Cara Penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT; Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak; Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Kriteria Wajib Pajak Dan Penentuan Besaran Omzet Serta Tata Cara Pembukuan dan Pencatatan; Tata Cara Pemeriksaan Objek Pajak; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2018.
24 halaman dan 7 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab menuju tata kepemerintahan daerah yang baik (good lozal governance) dan akuntabel maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi pemerintah
UU No.34 Tahun 2003, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP NO.8 Tahun 2006, Perpres No.29 Tahun 2014, PermenpanRB No.53 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.46 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Ruang Lingkup; Ketetuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2018.
8 halaman dan 40 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 18 PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Penyusutan Arsip merupakan kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada dinas arsip daerah
UU No.34 Tahun 2003, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, Perda No.4 Tahun 2015, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.41 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Penyusuran Arsip; Sumber Daya Kearsipan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
17 halaman dan 14 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
