Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Lebak

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 50 Tahun 2021
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

Perizinan, Pelayanan Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
Perbup Lebak No. 50 Tahun 2021.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI - DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2021 Nomor 50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
UU No 23 Th 2000; UU No 14 Th 2008; UU No 25 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 61 Th 2010; Permendagri No 3 Th 2017; Perkominfo No 1 Th 2013; Perkominfo No 1 Th 2018; Perkominfo No 1 Th 2019; Perkominfo No 1 Th 2021; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kab Lebak No 5 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Akses Informasi Dan Dokumentasi Publik; 3. Hak Dan Kewajiban; 4. PPID; 5. Kelengkapan PLID; 6. Mekanisme Permohonan Informasi Dan Dokumentasi; 7. Keberatan Dan Sengketa Informasi; 8. Pengawasan; 9. Sanksi; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
24 halaman

Kabupaten Sumedang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
PERDA Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kota Tarakan

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 35 Tahun 2021
Pusat Layanan Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
PERWALI 35 TAHUN 2021 TTG PUSAT LAYANAN HUKUM.pdf

Abstrak

Pusat Layanan Hukum

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 445

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pusat Layanan Hukum

ABSTRAK:

pengembangan layanan hukum di Kota Tarakan, perlu untuk memberikan akses layanan hukum berupa Konsultasi litigasi dan Non Litigasi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dan masyarakat yang masuk dalam kriteria penerima Layanan Hukum; menjamin pelaksanaan layanan hukum berjalan dengan baik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman bagi pemberi dan penerima layanan hukum;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN LAYANAN HUKUM BAB III SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN LAYANAN HUKUM BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI LAYANAN HUKUM DAN PENERIMA LAYANAN HUKUM BAB V LARANGAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
8 Halaman

Kota Tegal

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 38 Tahun 2018
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Abstrak

pengelolaan-jdih

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BD.2018/NO.38

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kota Tegal
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Tim Pengelola JDIH yang terdiri dari : a. Penasehat : Wali Kota b. Pembina : Wakil Wali Kota c. Pengarah : Sekretaris Daerah d. Ketua : Asisten yang membidangi Pemerintahan e. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum f. Anggota : 1) Personel Bagian Hukum 2) Personel Perangkat Daerah terkait

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
9 hlm

Kota Bontang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 38 Tahun 2020
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Daerah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
PERWALI NOMOR 38 TAHUN 2020 JDIH.pdf

Abstrak

JDIH

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, BD.2020/No.38

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Daerah

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dimana Wall Kota membentuk jaringan dokumentasi informasi hukum daerah dan pengelolanya berkedudukan di Bagian Hukum.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; dan, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Pembentukan, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
8 hal.

Kabupaten Cianjur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2014
Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
PB.5-2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Sanggau

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 36 Tahun 2019
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Standar/Pedoman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
PERBUP 36 2019.pdf

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi-Standar/Pedoman-Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2019/NO.36 LL Kab. Sanggau : 7 Hal

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

ABSTRAK:

Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.
Dasar hukum Perbup ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 33 Tahun 2012, Permendagri NO. 2 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PermenHKHAM No. 8 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pengelolaan dan Pemeliharaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
7 Halaman

Kabupaten Bandung Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2018
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
Perda No 3 2018 Produk Hukum Daerah.pdf

Abstrak

Kabupaten Batang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2021
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Abstrak

pembentukan-produk-hukum daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2021/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. bahwa untuk mewujudkan produk hukum Daerah yang baik dan memenuhi asas pembentukan serta materi muatan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka diperlukan pedoman bagi semua lembaga pembentuk Produk Hukum serta masyarakat untuk mengerti dan melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembentukan produk hukum Daerah; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemerintah Daerah dalam penyusunan produk hukum Daerah sebagai upaya menjamin kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait tata cara pembentukan produk hukum Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988.
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Hal yang diatur : Perencanaan, Penyusunan, Fasilitasi dan Evaluasi, Noreg Raperda, Pentapan, penomoran, Pengundangan dan Atentifikasi, Penyebarluasan, Teknik Penyusunan, Partisipasi Masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
47 Halaman

Kabupaten Kutai Kertanegara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 28 Tahun 2013
Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
PERBUP 28-2013 ttg Pembentukan Organisasi Tata Kerja.pdf

Abstrak

organisasi-pembentukan

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, LD.2013/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

ABSTRAK:

dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel, diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi; untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pedoman untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1985; UU No.17 Tahun 2003; UU No.19 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.2 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; PP No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan PP No.6 Tahun 2010; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.72 Tahun 2005; PP No.73 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PP No.61 Tahun 2010; Perpres No.54 Tahun 2010 sebgaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perpres No.70 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.37 Tahun 2007; Permendagri No.57 Tahun 2007 sebagaimana telah dibuah dengan Permendagri No.56 Tahun 2010; Permendagri No.17 Tahun 2009 ; Permendagri No.35 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2011; Permendagri No.53 Tahun 2011; Perda No.16 Tahun 2007; Perbup No.121 Tahun 2012; Perbup No.122 Tahun 2012.
Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai dasar di SKPD, Pemerintah Desa, BUMD, Ormas,Orpol dan LSM dalam penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan serta penetapan PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ini adalah sebagai berikut: a. Setiap SKPD, Pemerintah Desa, BUMD, Ormas, Orpol dan LMS mampu menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan; b.Setiap SKPD, Pemerintah Desa, BUMD, Ormas, Orpol dan LMS mampu menyediakan mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyampaikan bahan dan produk infromasi secara tepat waktu; dan c. PPID mampu memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu dengan biaya ringan dan cara sederhana. PPID mampu memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu dengan biaya ringan dan cara sederhana. Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004; UU No.2 Tahun 2008; PP No.32 Tahun 2004; PP No.56 Tahun 2005; PP No.17 Tahun 2010; Perpres No.54 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006;Permendagri No.57 Tahun 2007;
Peraturan yang Akan Diatur: Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi selanjutnya disebut TPPI adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab membahas, menyelesaikan dan memutuskan sengketa informasi serta menyelesaikan hal-hal yang belum diatur didalam pedoman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (18); Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25); . Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (27); Tata kerja PPID di lingkungan Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf o; Setiap badan publik wajib membuka akses informasi publik bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di pemerintah daerah berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
39 hlm.

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2010
Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
Perda No.1 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Kabupaten Rembang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2022
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Rembang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Abstrak

jdih

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2022/NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Rembang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, mengamanatkan penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan dan Susunan Organisasi Bab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bab IV Pengelolaan DOkumentasi dan Informasi Hukum Bab V Pembinaan Bab VI Pembiayaan Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
7 hlm

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 9 Tahun 2021
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
Peraturan BNPT No. 9 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 86 Tahun 2018
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
pergub_86_th_2018.pdf

Abstrak

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Download :
Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2010
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
Perda No.5 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Kabupaten Demak

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2014
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Demak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
perbup-no-4-tahun-2014.pdf

Abstrak

Badan Kepegawaian Negara

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2019
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Kepegawaian Negara

Arsip Perizinan, Pelayanan Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Pati

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 46 Tahun 2022
Pencabutan Peraturan Bupati Pati

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Pati No. 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin
Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Izin Air Tanah
Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan
Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Download :
46__PERBUP_NO_46_TH_2022_TTG_PENCABUTAN_PERBUP_PATI.pdf

Abstrak

pencabutan peraturan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2022/NO.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat; bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya serta peraturan perundangundangan lainnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Pati yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung berupa Persetujuan Bangunan Gedung sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dilakukan melalui Perizinan Berusaha sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup diajukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka ketentuan mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka kewenangan pengelolaan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Izin Air Tanah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pati, maka Izin Gangguan tidak memiliki landasan hukum sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017.
6 hlm

Kabupaten Garut

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2014
Pembentukan Peraturan Daerah

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
PERDA NO 2 TH 2014 TTG PEMBENTUKAN PERDA FULL.pdf

Abstrak

Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 14 Tahun 2014
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
2014perbupsukoharjo14.pdf

Abstrak

Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2022
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenpar No. 5 Tahun 2018 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata
Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif

Download :
Permenparekraf Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Provinsi Maluku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 24 Tahun 2016
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Maluku

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
PERGUB NO 24 TAHUN 2016 TERBARU.pdf

Abstrak

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI MALUKU

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 24, BD. No. 2016/24, LL Prov Maluku : 10 Hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Maluku

ABSTRAK:

Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah yang terpadu dan terintegrasi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah ditindak lanjuti dengan Permendagri Nomor 02 Tahun 2014, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Maluku.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 22 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ketentuan umum, kelembagaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2011 Nomor 19) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 7 Tahun 2019
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Tenaga Nuklir Nasional

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
Peraturan BATAN No. 7 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum

Download :
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 122 peraturan (dalam 0,019 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.

Hasil Pencarian Menemukan 122 peraturan (dalam 0,019 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 122 peraturan (dalam 0,019 detik)