Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Bintan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2015
PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BINTAN

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Download :
2015pb2101001.pdf

Abstrak

jaringan dokumentasi dan informasi hukum - pembentukan jaringan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2015/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum diperlukan pengelolaan JDIH, dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan peneataan JDIH yang tertata dengan tertib, teratur dan terselenggara dengan baik, bahwa melaksanakan Pasal 2 ayat (3) Permendagri No.2 Tahun 2014
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tagun 2014; Perpres No.33 Tahun 2012; Permenkunham Nomor 2 Tahun 2013; Permendagri No.2 Tahun 2014
Pembentukan JDIH, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Anggaran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
6 hlm

Kabupaten Banjar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2020
Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

Struktur Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Download :
perbup nomor 16 tahun 2020 tentang Pedoman pembentukan JDIH.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2020/No.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

ABSTRAK:

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan dokumentasi dan informasi hukum yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengaturan mengenai pedoman pembentukan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 61 Tahun 2010; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permendagri Nomor 2 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kab. Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Perbup Banjar Nomor 74 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, yang memuat Ketentuan Umum; Pembentukan; Pengelolaan; dan Ketentuan Penutup. Pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Banjar. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum memuat : a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Bupati; dan c. Informasi hukum lainnya. Informasi hukum lainnya meliputi: a. berita; b. putusan pengadilan; c. kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama; dan/atau d. artikel hukum. Penataan siskum melalui sistem internet/website yang dikelola melalui website : https://jdih.banjarkab.go.id.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
4 halaman

Kabupaten Lingga

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2021
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Download :
6-2021.pdf

Abstrak

jaringan dokumentasi dan informasi hukum

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

ABSTRAK:

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 7
UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 2 Tahun 2013; Permendagri No. 2 Tahun 2014; Perda Kab. Lingga No. 13 Tahun 2016; Perbup Lingga No. 28 Tahun 2020
Peraturan ini sebagai dasar pembentukan dan pengelolaan JDIH di Lingkungan Kabupaten Lingga

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
7

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum

Download :
Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Download :
Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2016
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perizinan, Pelayanan Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Download :
Permenko Polhukam Nomor 2 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kementerian Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Status Peraturan :

Mencabut :

Download :
Permensos Nomor 8 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2020
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan

Arsip Perizinan, Pelayanan Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Status Peraturan :

Mencabut :

Download :
Permendag Nomor 20 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2013
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Download :
Kemen Kominfo Nomor 20 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 7 Tahun 2019
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Tenaga Nuklir Nasional

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Download :
Peraturan BATAN No. 7 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Maluku Tengah

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 49 Tahun 2020
Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Standar/Pedoman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
Perbup Malteng No 49 Tahun 2020.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI - PEDOMAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2020/NO. 502, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 21 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah agar dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Lampiran 16 Hal

Kabupaten Morowali Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2021
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Download :
2021perdamorut1.pdf

Abstrak

penyusunan program peraturan daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/No.1, TLD No.50

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 juncto Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: penyusunan Propemperda; perubahan Propemperda; Daftar Kumulatif Terbuka; perencanaan Di Luar Propemperda; penyebarluasan; dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2016
18 halaman; Penjelasan 6 halaman; Lampiran 5 halaman.

Kabupaten Sumedang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
PERDA Nomor 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kabupaten Sukoharjo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 67 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan :

Mengubah :

tentang
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo

Abstrak

Kabupaten Barito Kuala

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 94 Tahun 2017
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Standar/Pedoman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
Peraturan_Bupati-no94-2017.pdf

Abstrak

Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2018
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan

Arsip Perizinan, Pelayanan Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
36 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2012
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Kepegawaian, Aparatur Negara Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan :

Mencabut :

KEPPRES No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional

Download :
Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2016 Tahun 2016
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Arsip Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan :

Mencabut :

Download :
Permen PUPR Nomor 31 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan :

Mencabut :

Download :
Peraturan Komnas HAM Nomor 3 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan

Arsip Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Status Peraturan :

Mencabut :

Download :
Kemnaker No. 16 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kementerian Luar Negeri

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 17 Tahun 2019
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perizinan, Pelayanan Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
Permenlu No. 17 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Badan Kepegawaian Negara

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2019
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Kepegawaian Negara

Arsip Perizinan, Pelayanan Publik Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Boyolali

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 30 Tahun 2020
Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Standar/Pedoman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
2020 PERBUP KAB. BOYOLALI 30.pdf

Abstrak

Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2020/ No. 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Tata Cara Penyusunan Propemperda; Pelaksanaan Propemperda; Perubahan Propempreda; Peran Serta Masyarakat; Penyebarluasan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2020.
9 hlm

Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 42 Tahun 2017
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Standar/Pedoman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
PERBUP HSS NO. 42 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Kutai Kertanegara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2019
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

Standar/Pedoman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download :
PERDA NO 4 TAHUN 2019 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.pdf

Abstrak

DAERAH-HUKUM-PRODUK-PEMBENTUKAN-PEDOMAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kewenangan dalam Pembentukan Peraturan di daerah. Dalam rangka tertib administrasi perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum secara terencana, terpadu, sistematis dan terkoordinasi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah; Perencanaan: Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan: Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan; Pembahasan Produk Hukum Daerah: Pembinaan Terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; Evaluasi Rancangan Perda; Nomor Register; Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi; Klarifikasi Peraturan Daerah; Pembatalan Peraturan Bupati dan Pembatalan Peraturan DPRD; Klarifikasi Peraturan Daerah; Pembatalan Peraturan Bupati dan Pembatalan Peraturan DPRD; Pemantauan dan Pelaporan; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.
Peraturan yang Akan Diatur: Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD; Pasal 42 bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
38 hlm

Hasil Pencarian
Menemukan 69 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.

Hasil Pencarian Menemukan 69 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 69 peraturan (dalam 0,002 detik)