Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Bengkulu Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2021
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bengkulu Selatan

Statistik

Download :
PERBUP_Nomor_7_SATU_DATA_20201.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bengkulu Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bengkulu Selatan
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09); 14. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 42);
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.
10

Kabupaten Paser

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 43 Tahun 2020
Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Statistik

Download :
43 PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.pdf

Abstrak

STATISTIK SEKTORAL-PEDOMAN PENYELENGGARAAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2020/No.43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral

ABSTRAK:

Penyelenggaraan statistik sektoral merupakan kegiatan statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Daerah; Untuk melaksanakan ketentuan UU No.23 Tahun 2014 pasal 17 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, Derah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.51 Tahun 1999.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral, meliputi: a. unsur penyelenggara; b. mekanisme penyelenggaraan; c. kerja sama; dan d. pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
10 hlm.

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2014

Statistik

Status Peraturan :

Mengubah :

Perka BPS No. 90 Tahun 2015 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015
Perka BPS No. 151 Tahun 2014 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2014

Abstrak

Kabupaten Penajam Paser Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 41 Tahun 2020
Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Statistik

Download :
Peraturan Bupati No. 41 Thn 2020.pdf

Abstrak

STATISTIK-PEDOMAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2020/No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan: untuk memenuhi kebutuhan statistik daerah sebagai penunjang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, perlu penyelenggaraan statistik sektoral; untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.9 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah, dimana statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
Dasar Hukum: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Materi Pokok: Untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah yang berkualitas dan efektif melalui pengelolaan Data dibuat pedoman penyelenggaraan statistik sektoral yang diatur dalam Perbup ini; Tahapan penyelenggaraan statistik sektoral meliputi identifikasi Data, pemenuhan Data, validasi Data, analisis Data, diseminasi dan evaluasi dengan penjelasan terdapat di dalam pasal-pasal Perbup; Pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan oleh tim pengelolaan Data Statistik terpadu yang terdiri atas Pembina Data, Walidata dan Produsen Data; Dalam penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan koordinasi, kerja sama dan kemitraan sesuai dalam peraturan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
Peraturan yang diatur: Validasi data dilakukan melalui diskusi kelompok terpadu (focus grup discussion) atau cara lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
15 hlm.

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2020
Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah

Statistik

Download :
NO 26 TAHUN 2020 PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH.pdf

Abstrak

Statistik

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2020/No.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan data statistik sektoral daerah yang dijadikan pedoman, acuan dan petunjuk teknis seluruh instansi dan Kepala SKPD dalam menyusun program kerja, diperlukan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data; Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pengelolaan Data; Pengumpulan Data; Pengelolaan Data; Publikasi Data; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
9 Halaman

Badan Pusat Statistik

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020
Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik

Statistik

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan BPS No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018
Peraturan BPS No. 90 Tahun 2018 tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018

Abstrak

Kabupaten Brebes

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2021
Tata Kelola Statistik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes

Standar/Pedoman Statistik

Download :
Perbup Brebes No. 21 Tahun 2021 no tanggal.pdf

Abstrak

tata kelola-statistik

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Statistik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan data statistikdaerah yang dijadikan pedoman, acuan dan petunjuk teknis seluruh perangkat daerah dan instansi dalam menyusun program kerja, diperlukan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu,terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Bupati Brebes Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 64 Tahun 2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 20 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata Kelola Statistik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Diatur tentang : Ketentuan Umum; Pengelolaan Data; Pengumpulan Data; Validasi data; Publikasi data; Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
10 hlm

Kabupaten Kapuas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2021
Penyelenggaraan Komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Statistik

Abstrak

komunikasi, informatika, persandian dan statistik

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik

ABSTRAK:

bahwa komunikasi, informatika, persandian dan statistik merupakan kebutuhan bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
a. pengelolaan komunikasi dan informasi; b. pengelolaan SPBE dan nama domain; c. pengelolaan persandian keamanan informasi; d. pengelolaan data statistik sektoral; dan e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
56

Kota Depok

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 72 Tahun 2021
Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Statistik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
72. PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA DEPOK.pdf

Abstrak

satu-data

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 72, BD 2021/72

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok

ABSTRAK:

Untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Penyelenggara Satu Data Kota Depok, Forum Satu Data Kota Depok, Sekretariat Satu Data Kota Depok, Pengelolaan Satu Data Kota Depok, Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok, Sumber Daya Manusia, Koordinasi, Kerja Sama dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Pembiayaan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021.
23 Halaman.

Kabupaten Pati

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 30 Tahun 2020
Sistem Online Pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KTP-El

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keluarga, Perlindungan Anak Statistik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Abstrak

sistem-akta-ktp el

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Online Pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KTP-El

ABSTRAK:

bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat, tepat dan mudah, perlu dilakukan pendaftaran akta kelahiran, akta kematian dan KTP-el secara online.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : (1) Sistem online pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KTP-el dilakukan melalui layanan aplikasi TARJILU OKKE. (2) Layanan Aplikasi TARJILU OKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Akta Kelahiran; b. Akta Kematian; c. KTP-el, meliputi : 1. KTP-el hilang; 2. KTP-el rusak; 3. Surat Keterangan pengganti KTP-el yang belum dicetak.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2020.
10 hlm

Kabupaten Paser

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 66 Tahun 2020
Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

Statistik

Download :
66 PENYENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK.pdf

Abstrak

DATA GENDER DAN ANAK-PENYELENGGARAAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2020/No.66

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan data gender dan anak oleh Pemerintah Daerah diperlukan suatu pedoman penyelenggaraan yang memuat tentang penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan; Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 15 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan data gender dan anak.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009; PP No.15 Tahun 2008; Perda Kab. Paser No.5 tahun 2019.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, meliputi: 1. Jenis data; 2. Pengelolaan data; 3. Penyelenggaraan; 4. Pembiayaan; dan 5. Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
27 hlm.

Kota Dumai

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 68 Tahun 2021
Satu Data Kota Dumai

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Statistik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Satu Data Indonesia

Download :
68_2021_PRW.pdf

Abstrak

Satu-Data

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68, BD.2021/NOMOR 54 SERI E

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satu Data Kota Dumai

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduaan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah yang efektif dan efisien, perlu di dukung dengan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Satu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan dan untuk mendukung percepatan implementasi penyelenggaraan Satu Data di Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, diperlukan komitmen bersama dan bersinergitas serta berkolaborasi yang terintegrasi untuk memperoleh pemenuhan data dan informasi dari dan antara Perangkat Daerah/institusi lainnya.
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 59 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Wali Kota ini berisi 15 (lima belas) Bab dan 49 (empat puluh sembilan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Kewenangan; Sistem Pengelolaan Satu Data; Kebijakan Dan Strategi; Prinsip Satu Data; Jenis Dan Sumber Data; Penyelenggara Satu Data; Penyelenggaraan Satu Data; Sumber Daya Manusia; Koordinasi; Kerjasama Dan Kemitraan; Peran Masyarakat Dan Dunia Usaha; Insentif Dan Disinsentif; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 43 Tahun 2019 tentang Satu Data Satu Peta Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kabupaten Rembang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2020
Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang

Arsip Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Statistik

Download :
PERBUP_12_2020_SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN REMBANG.pdf

Abstrak

data-indonesia-kabupaten

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pengelolaan statistik sektoral, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Satu data indonesia dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut : a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data; b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata; c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk. Penyelenggara satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh : a. pembina data; b. walidata; dan c. produsen data. Penyelenggaraan satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang terdiri : a. perencanaan data; b. pengumpulan data; c. pemeriksaan data; dan d. penyebarluasan data. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021.
13 hlm

Kabupaten Bandung Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Struktur Organisasi Statistik

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Bandung Barat No. 41 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Download :
Perbup No 20 2021 Perubahan Perbup 41 2017 Tupoksi Diskominfotik.pdf

Abstrak

Kabupaten Bengkalis

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 51 Tahun 2020
Satu Data Kabupaten Bengkalis

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Statistik

Download :
Perbup 51 2020.pdf

Abstrak

DATA – KABUPATEN BENGKALIS

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD. 2020/No. 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 16 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 51 Tahun 1999; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 9 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRES No.27 Tahun 2014; PERPRES No. 9 Tahun 2016; PERPRES No. 39 Tahun 2019; KEPPRES No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS No. 14 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERGUB RIAU No. 5 Tahun 2019; PERDA Kab. Bengkalis No. 3 Tahun 2016; PERBUP BENGKALIS No. 58 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: satu data Kabupaten Bengkalis terdiri atas; ketentuan umum; jenis dan sumber data; prinsip satu data; penyelenggara satu data; penyelenggaraan satu data; penguatan infrastruktur dan teknologi; peningkatan sumber daya manusia; insentif dan disinsentif; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; partisipasi badan hukum; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.

Kota Bontang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 21 Tahun 2019
Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Statistik

Download :
PERWALI NOMOR 21 TAHUN 2019 Statistik Sektoral.pdf

Abstrak

pedoman - statistik

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2019/NO.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral

ABSTRAK:

Untuk memenuhi kebutuhan statistik daerah sebagai penunjang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, perlu penyelenggaraan data statistik sektoral, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 PPerka BPS Nomor 9 Tahun 2009, dimana statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tahapan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Penerapan Interoperabilitas Data, Penyelenggaraan, Insentif, Koordinasi, Kerja Sama dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Pembinaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
24 hlm.

Provinsi Papua Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 18 Tahun 2018
Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Struktur Organisasi Statistik

Abstrak

BUPATI MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT - ORGANISASI – TATA KERJA

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 18

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik guna memberikan pedoman serta petunjuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003; 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91); 18. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
18 halaman

Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 4 Tahun 2021
Satu Data Provinsi Sumatera Selatan

Statistik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
Pergub Sumsel No 4 Tahun 2021.pdf

Abstrak

satu-DATA

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4, BD.2021/No.4

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - Bahwa mewujudkan keterpaduan perencanaan ,pelaksanaan ,evaluasi dan pengendalian pembangaunan Sumatera Selatan ,perlu di dukung dengan data yang akurat,mutahir ,terpadu ,dapat dipertangungjawabkan mudah diakses dan dibagi pakaikan ,sertadikelola secara seksamadan berkelajutan - Bahwa sesuai ketentuan pasal 18 oeraturan presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang satu data indonessia ,perlu ditindaklajuti dalam bentuk peraturan Gubenur yang menjadi dasar dan arah penyelengaraan satu data tingkat provinsi Sumatera Selatan
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No 25 Tahun 1959;UU No 16 Tahun 197;UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016;UU No 14 Tahun 2008;UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU NO 15 Tahun 2019;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014lPP No 51 Tahun 1999;PP No 11 Tahun 2001;PP No 61 Tahun 2010;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Perpres No 39 Tahun 2019;Peremendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;Permendagri No 3 Tahun 2017;Permendagri No 86 Tahun 2017 ;Pergub No 82 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Ruang Lingkup,Kedudukan ,Kebijakan dan Strategi,Prinsip Satu Data,Penyelengaraan Satu data,Sumbaer daya Manusia,Insentif dan disintif,Pembinaan dan Kerjasama,Pendanaan ,Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2021.
21 Hlm

Kabupaten Boven Digoel

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2021
Statistik Sektoral

Statistik

Download :
Perda Boven Digoel Nomor 9 2021.pdf

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan BPS No. 1 Tahun 2020 tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik

Download :
Perka-No-3-Tahun-2019.pdf

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016
Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Perka BPS No. 55 Tahun 2017 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017
Perka BPS No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016
Perka BPS No. 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015
Perka BPS No. 90 Tahun 2015 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015

Download :
Perka No. 66 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017
Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan BPS No. 90 Tahun 2018 tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018
Perka BPS No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017
Perka BPS No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016
Perka BPS No. 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016

Download :
Perka-No-55-Tahun-2017.pdf

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 17 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Perka BPS No. 55 Tahun 2017 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017
Perka BPS No. 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016

Download :
Perka-No-17-Tahun-2017.pdf

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 44 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015

Statistik

Status Peraturan :

Mengubah :

Perka BPS No. 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016
Perka BPS No. 90 Tahun 2015 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015

Download :
Perka-No-44-tahun-2016.pdf

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 52 Tahun 2012
Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2012

Statistik

Download :
Perka-BPS-No--52-Tahun-2012.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 36 peraturan (dalam 0,088 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2020.

Hasil Pencarian Menemukan 36 peraturan (dalam 0,088 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 36 peraturan (dalam 0,088 detik)