Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Penajam Paser Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 41 Tahun 2020
Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Statistik

Download :
Peraturan Bupati No. 41 Thn 2020.pdf

Abstrak

STATISTIK-PEDOMAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2020/No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan: untuk memenuhi kebutuhan statistik daerah sebagai penunjang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, perlu penyelenggaraan statistik sektoral; untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.9 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah, dimana statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
Dasar Hukum: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Materi Pokok: Untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah yang berkualitas dan efektif melalui pengelolaan Data dibuat pedoman penyelenggaraan statistik sektoral yang diatur dalam Perbup ini; Tahapan penyelenggaraan statistik sektoral meliputi identifikasi Data, pemenuhan Data, validasi Data, analisis Data, diseminasi dan evaluasi dengan penjelasan terdapat di dalam pasal-pasal Perbup; Pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan oleh tim pengelolaan Data Statistik terpadu yang terdiri atas Pembina Data, Walidata dan Produsen Data; Dalam penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan koordinasi, kerja sama dan kemitraan sesuai dalam peraturan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
Peraturan yang diatur: Validasi data dilakukan melalui diskusi kelompok terpadu (focus grup discussion) atau cara lain yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
15 hlm.

Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 4 Tahun 2021
Satu Data Provinsi Sumatera Selatan

Statistik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
180820211005_Pergub_Sumsel_Nomor_4_Tahun_2021.pdf

Abstrak

satu-DATA

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4, BD.2021/No.4

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : - Bahwa mewujudkan keterpaduan perencanaan ,pelaksanaan ,evaluasi dan pengendalian pembangaunan Sumatera Selatan ,perlu di dukung dengan data yang akurat,mutahir ,terpadu ,dapat dipertangungjawabkan mudah diakses dan dibagi pakaikan ,sertadikelola secara seksamadan berkelajutan - Bahwa sesuai ketentuan pasal 18 oeraturan presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang satu data indonessia ,perlu ditindaklajuti dalam bentuk peraturan Gubenur yang menjadi dasar dan arah penyelengaraan satu data tingkat provinsi Sumatera Selatan
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No 25 Tahun 1959;UU No 16 Tahun 197;UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016;UU No 14 Tahun 2008;UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU NO 15 Tahun 2019;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014lPP No 51 Tahun 1999;PP No 11 Tahun 2001;PP No 61 Tahun 2010;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Perpres No 39 Tahun 2019;Peremendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;Permendagri No 3 Tahun 2017;Permendagri No 86 Tahun 2017 ;Pergub No 82 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Ruang Lingkup,Kedudukan ,Kebijakan dan Strategi,Prinsip Satu Data,Penyelengaraan Satu data,Sumbaer daya Manusia,Insentif dan disintif,Pembinaan dan Kerjasama,Pendanaan ,Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2021.
21 Hlm

Kabupaten Bengkulu Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2021
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bengkulu Selatan

Statistik

Download :
PERBUP_Nomor_7_SATU_DATA_20201.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bengkulu Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bengkulu Selatan
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09); 14. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 42);
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.
10

Kabupaten Rembang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2020
Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang

Arsip Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Statistik

Download :
PERBUP_12_2020_SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN REMBANG.pdf

Abstrak

data-indonesia-kabupaten

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pengelolaan statistik sektoral, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Satu data indonesia dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut : a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data; b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata; c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk. Penyelenggara satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh : a. pembina data; b. walidata; dan c. produsen data. Penyelenggaraan satu data indonesia tingkat Kabupaten Rembang terdiri : a. perencanaan data; b. pengumpulan data; c. pemeriksaan data; dan d. penyebarluasan data. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021.
13 hlm

Kabupaten Pati

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 30 Tahun 2020
Sistem Online Pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KTP-El

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keluarga, Perlindungan Anak Statistik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Abstrak

sistem-akta-ktp el

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Online Pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KTP-El

ABSTRAK:

bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat, tepat dan mudah, perlu dilakukan pendaftaran akta kelahiran, akta kematian dan KTP-el secara online.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : (1) Sistem online pendaftaran Akta Kelahiran, Akta Kematian dan KTP-el dilakukan melalui layanan aplikasi TARJILU OKKE. (2) Layanan Aplikasi TARJILU OKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Akta Kelahiran; b. Akta Kematian; c. KTP-el, meliputi : 1. KTP-el hilang; 2. KTP-el rusak; 3. Surat Keterangan pengganti KTP-el yang belum dicetak.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2020.
10 hlm

Badan Pusat Statistik

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020
Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik

Statistik

Status Peraturan :

Mencabut :

Perka BPS No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018
Perka BPS No. 90 Tahun 2018 tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan BPS No. 1 Tahun 2020 tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik

Download :
Perka-No-3-Tahun-2019.pdf

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Perka BPS No. 90 Tahun 2018 tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018

Mengubah :

Perka BPS No. 55 Tahun 2017 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017

Download :
Perka-no-29-tahun-2018.pdf

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017
Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan BPS No. 90 Tahun 2018 tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018

Diubah dengan :

Perka BPS No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017

Mencabut :

Perka BPS No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016
Perka BPS No. 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016

Download :
Perka-No-55-Tahun-2017.pdf

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2015
Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Perka BPS No. 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016

Diubah dengan :

Perka BPS No. 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015

Mencabut :

Perka BPS No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2014
Perka BPS No. 151 Tahun 2014 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2014

Download :
Perka-BPS-No-90-Tahun-2015.pdf

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2014

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Perka BPS No. 90 Tahun 2015 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015

Mengubah :

Perka BPS No. 151 Tahun 2014 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2014

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016
Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Perka BPS No. 55 Tahun 2017 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017

Diubah dengan :

Perka BPS No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016

Mencabut :

Perka BPS No. 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015
Perka BPS No. 90 Tahun 2015 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 44 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2015 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Perka BPS No. 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016

Mengubah :

Perka BPS No. 90 Tahun 2015 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015

Download :
Perka-No-44-tahun-2016.pdf

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2018
Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan BPS No. 1 Tahun 2020 tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik

Mencabut :

Perka BPS No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017
Perka BPS No. 55 Tahun 2017 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017

Download :
Perka-no-90-tahun-2018.pdf

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 17 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Perka BPS No. 55 Tahun 2017 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017

Mengubah :

Perka BPS No. 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016

Download :
Perka-No-17-Tahun-2017.pdf

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 151 Tahun 2014
Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2014

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Perka BPS No. 90 Tahun 2015 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2015

Diubah dengan :

Perka BPS No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2014

Mencabut :

Perka BPS No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2013
Perka BPS No. 50 Tahun 2013 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2013

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 40 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2013

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Perka BPS No. 151 Tahun 2014 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2014

Mengubah :

Perka BPS No. 50 Tahun 2013 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2013

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 52 Tahun 2012
Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2012

Statistik

Abstrak

Badan Pusat Statistik

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 50 Tahun 2013
Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2013

Statistik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Perka BPS No. 151 Tahun 2014 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2014

Diubah dengan :

Perka BPS No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2013

Abstrak

Kabupaten Kapuas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2021
Penyelenggaraan Komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Statistik

Abstrak

komunikasi, informatika, persandian dan statistik

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Komunikasi, informatika, Persandian dan Statistik

ABSTRAK:

bahwa komunikasi, informatika, persandian dan statistik merupakan kebutuhan bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
a. pengelolaan komunikasi dan informasi; b. pengelolaan SPBE dan nama domain; c. pengelolaan persandian keamanan informasi; d. pengelolaan data statistik sektoral; dan e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
56

Kabupaten Paser

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 66 Tahun 2020
Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

Statistik

Download :
66 PENYENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK.pdf

Abstrak

DATA GENDER DAN ANAK-PENYELENGGARAAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2020/No.66

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraan data gender dan anak oleh Pemerintah Daerah diperlukan suatu pedoman penyelenggaraan yang memuat tentang penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan; Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 15 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan data gender dan anak.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009; PP No.15 Tahun 2008; Perda Kab. Paser No.5 tahun 2019.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, meliputi: 1. Jenis data; 2. Pengelolaan data; 3. Penyelenggaraan; 4. Pembiayaan; dan 5. Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
27 hlm.

Kabupaten Paser

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 43 Tahun 2020
Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Statistik

Download :
43 PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.pdf

Abstrak

STATISTIK SEKTORAL-PEDOMAN PENYELENGGARAAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2020/No.43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral

ABSTRAK:

Penyelenggaraan statistik sektoral merupakan kegiatan statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Daerah; Untuk melaksanakan ketentuan UU No.23 Tahun 2014 pasal 17 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah, Derah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.51 Tahun 1999.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral, meliputi: a. unsur penyelenggara; b. mekanisme penyelenggaraan; c. kerja sama; dan d. pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
10 hlm.

Kabupaten Balangan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2020
Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah

Statistik

Download :
NO 26 TAHUN 2020 PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH.pdf

Abstrak

Kota Bontang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 21 Tahun 2019
Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Statistik

Download :
PERWALI NOMOR 21 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

pedoman - statistik

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2019/NO.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral

ABSTRAK:

Untuk memenuhi kebutuhan statistik daerah sebagai penunjang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, perlu penyelenggaraan data statistik sektoral, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 PPerka BPS Nomor 9 Tahun 2009, dimana statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tahapan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Penerapan Interoperabilitas Data, Penyelenggaraan, Insentif, Koordinasi, Kerja Sama dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Pembinaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
24 hlm.

Kota Depok

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 72 Tahun 2021
Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Statistik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
72. PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA DEPOK.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 27 peraturan (dalam 0,004 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.

Hasil Pencarian Menemukan 27 peraturan (dalam 0,004 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 27 peraturan (dalam 0,004 detik)