Hasil Pencarian
Menemukan 47 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
Cipta Kerja

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kehutanan dan Perkebunan Kesehatan Ketenagakerjaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi Pendidikan Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian Perumahan, Permukiman Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Mengubah :

  1. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  2. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
  3. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  4. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  5. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  6. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  7. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  8. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  9. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  10. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  11. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
  12. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  13. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  14. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  15. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  16. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  17. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  18. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  19. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  20. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  21. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
  22. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  23. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  24. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  25. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  26. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  27. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
  28. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  29. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
  30. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  31. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  32. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  33. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  34. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  35. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  36. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  37. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  38. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  39. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
  40. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  41. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  42. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  43. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  44. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  45. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  46. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  47. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  48. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  49. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  50. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  51. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  52. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  53. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  54. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  55. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  56. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  57. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  58. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  59. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  60. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  61. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
  62. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  63. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  64. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  65. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  66. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  67. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  68. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
  69. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
  70. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  71. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  72. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  73. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  74. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  75. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  76. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  77. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  78. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  79. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  80. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  81. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  82. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
  2. PERPRES No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
  3. PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021
Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021
Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

Penanaman Modal dan Investasi Perpajakan Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan
  2. PP No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  3. PP No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
  4. PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2021
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Penanaman Modal dan Investasi Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan Cipta Kerja

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan, Permukiman Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah

Mengubah :

  1. PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2021
Penyelenggaraan Rumah Susun

Perizinan, Pelayanan Publik Perumahan, Permukiman Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Cipta Kerja

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2021
Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lalu Lintas, Jalan Koperasi, UMKM Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
  2. PP No. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
  3. PP No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
  4. PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021
Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Agraria, Pertanahan Perumahan, Permukiman Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia
  2. PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah

Mengubah :

  1. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Agraria, Pertanahan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  2. PERPRES No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  3. PERPRES No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  4. PERPRES No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  5. PERPRES No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021
Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Agraria, Pertanahan Penanaman Modal dan Investasi Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021
Penyelenggaraan Penataan Ruang

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
  2. PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Mengubah :

  1. PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil Terluar

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
  2. PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
  3. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air
  4. PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
  5. PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut

Mengubah :

  1. PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021
Penyelenggaraan Kehutanan

Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan
  2. PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
  3. PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan
  4. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
  5. PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
  6. PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
  7. PP No. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi
  8. PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  9. PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
  10. PP No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan

Mengubah :

  1. PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara
  2. PP No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan
  3. PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2021
Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Penanaman Modal dan Investasi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021
Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Penanaman Modal dan Investasi Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut

Mengubah :

  1. PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
  2. PP No. 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup
  2. PERPRES No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Mengubah :

  1. PP No. 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang