Hasil Pencarian
Menemukan 93 peraturan (dalam 0,015 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021
Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permendag No. 97 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang
  2. Permendag No. 58 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong
  3. Permendag No. 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizininan Di Bidang Perdangangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang
  4. Permendag No. 09 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdangangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Morotai
  5. Permendag No. 51 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan
  6. Permendag No. 50 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
  7. Permendag No. 49 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Bitung
  8. Permendag No. 34 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Kepada Adminstrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe
  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M- DAG/PER/8/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
  10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/MDAG/PER/8/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
  11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/MDAG/PER/9/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu
  12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

  Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2021
Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution dan Standar Teknologi International Mobile Telecommunication-2020

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenkominfo No. 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat danaAtau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
Cipta Kerja

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kehutanan dan Perkebunan Kesehatan Ketenagakerjaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi Pendidikan Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Pangan, Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian Perumahan, Permukiman Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
    Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
    Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  3. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  4. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
  5. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  6. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  7. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  8. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  9. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  10. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  11. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  12. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  13. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
  14. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  15. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  16. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  17. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  18. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  19. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  20. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  21. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  22. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  23. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
  24. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  25. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  26. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  27. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  28. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  29. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
  30. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  31. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
  32. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  33. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  34. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  35. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  36. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  37. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  38. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  39. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  40. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  41. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
  42. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  43. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  44. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  45. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  46. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  47. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  48. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  49. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  50. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  51. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  52. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  53. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  54. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  55. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  56. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  57. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  58. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  59. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  60. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  61. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  62. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  63. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
  64. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  65. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  66. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  67. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  68. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  69. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  70. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
  71. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
  72. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  73. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  74. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  75. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  76. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  77. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  78. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  79. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  80. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  81. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  82. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  83. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  84. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  85. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  86. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2021
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal di Kawasan Ekonomi Khusus

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Ketentuan yang mengatur mengenai pendirian Perguruan Tinggi lembaga negara lain di KEK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Luar Negeri

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
Pengupahan

Ketenagakerjaan Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan, Permukiman Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
  2. PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2021
Penyelenggaraan Rumah Susun

Perizinan, Pelayanan Publik Perumahan, Permukiman Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2021
Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik Desa Badan Usaha Milik Desa Cipta Kerja

  Kabupaten Purworejo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2008
Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Transmigrasi, Daerah Tertinggal Cipta Kerja

  Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

  Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2022
Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran

Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja Ketenaganukliran, Nuklir

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Peraturan Bapeten No. 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran

  Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2021
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 – 2026

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Cipta Kerja

  Kementerian Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021
Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Cipta Kerja

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021
Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2021
Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
  2. PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang
  2. PERPRES No. 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup
  3. PERPRES No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2021
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Sektor Kebudayaan

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik Cipta Kerja

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  2. PP No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  3. PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021
Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Koperasi, UMKM Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  2. PERPRES No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  3. PERPRES No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  4. PERPRES No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  5. PERPRES No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

  Kota Pangkal Pinang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2021
PENATAAN DAN PEMBINAAN GUDANG

Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERDA Kota Pangkal Pinang No. 7 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Gudang

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021
Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permendag No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor
  2. Permendag No. 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor
  3. Permendag No. 45 Tahun 2019 tentang Barang Dilarang Ekspor
  4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

  Kementerian Pariwisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021
Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi Cipta Kerja