Hasil Pencarian
Menemukan 935 peraturan (dalam 0,004 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2005
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Pengadaan Besi Baja

BUMN

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 36 Tahun 1979 tentang Pengadaan Besi Baja

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2003
Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2002
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1996
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan I

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1990
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 189 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Wijaya Karya

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1996
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII

BUMN Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
  2. PP No. 8 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  3. PP No. 74 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan
  4. PP No. 64 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1996
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat
  Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2016 Tahun 2016
Pendaftaran Penilai Pemerintah untuk Tujuan Revaluasi Aset bagi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang Melakukan Penawaran Umum di Pasar Modal

BUMN BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 345 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Aneka Bhakti

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1971
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 9 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1984
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Medan

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2003
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik

Badan Layanan Umum BUMN

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1992
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 237 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Pelabuhan Daerah I

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1984
Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan

BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 9 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. PP No. 18 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pengerukan