Hasil Pencarian
Menemukan 701 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2020
Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

Mencabut :

  1. PP No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2005
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Pengadaan Besi Baja

BUMN

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 36 Tahun 1979 tentang Pengadaan Besi Baja

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 76 Tahun 2003
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

BUMN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 104 Tahun 2003
Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2002
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. KEPPRES No. 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 2002
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara

BUMN Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 89 Tahun 2002
Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

BUMN Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 76 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 Tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 2001
Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas

BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 2001
Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 126 Tahun 1999 tentang Tim Kebijakan Reformasi Badan Usaha Milik Negara
  2. KEPPRES No. 103 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 83 Tahun 2001
Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

APBN BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 122 Tahun 2001
Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 24 Tahun 2001 tentang Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2006
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

BUMN Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Mengubah :

  1. PP No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
  2. PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2006
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2004
Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara

BUMN Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2004
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Aset

BUMN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perbankan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 61 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Persero Di Bidang Pengelolaan Asset

Mencabut :

  1. PP No. 47 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Kekayaan