Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Pasar Tradisional

Pengadaan Barang/Jasa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Perka LKPP No. 8 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Pasar Tradisional

Download :
Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2015
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhan

Perizinan, Pelayanan Publik Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Permenhub No. 166 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 15 Tahun 2015 Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhanan

Download :
PM_15_Tahun_2015.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan

Perizinan, Pelayanan Publik Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Mengubah :

Permenhub No. 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhan

Download :
PM_166_Tahun_2015.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2016
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antar Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Permenhub No. 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 15 Tahun 2016 Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum

Download :
PM_15_Tahun_2016.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2015
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenhub No. 193 Tahun 2015 tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Download :
PM_43_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 193 Tahun 2015
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenhub No. 43 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Download :
PM_193_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.08/2020 Tahun 2020
Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Mencabut :

PMK No. 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Download :
180_PMK.08_2020.pdf

Abstrak

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019
Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Pengadaan Barang/Jasa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 10 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Karawang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2019
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
perda_12_th_20191.pdf

Abstrak

kerjasama-daerah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2019/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Jawa Tengah melalui kerja sama daerah; b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 10 Tahun 1950, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 201, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk Kerja Sama, Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Bagian, Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri, Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
27 hlm

Kabupaten Pekalongan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 58 Tahun 2020
Tata Cara Kerja Sama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan

Kesehatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
PB2020-58.pdf

Abstrak

KERJASAMA-RSUD

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2020/No.58

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan guna peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara kerja sama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip kerja sama, bentuk kerja sama, pelimpahan kewenangan penandatangan perjanjian kerja sama, hasil kerja sama, pemantauan dan evaluasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
10 hlm

Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 74 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

Kehutanan dan Perkebunan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Pergub_No_74_Tahun_2020_Sulsel.pdf

Abstrak

kerja sama pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 74, BD.2020/No.74

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

ABSTRAK:

dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan Pemanfaatan Hutan, perlu Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/NEMLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 58) diubah sebagai berikut: Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5 dan angka 7 Pasal 1 diubah, di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3a dan angka 3b, di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 7a dan angka 7b, dan angka 12, angka 14 dan angka 15 dihapus, serta disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 22a,

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
14 Halaman

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.08/2021 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 /PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Mengubah :

PMK No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Download :
32_PMK.08_2021.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 53 Tahun 2020
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
53._Perbup_53_TH_2020_.pdf

Abstrak

Kabupaten Karawang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 57 Tahun 2012
Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Perbup Nomor 57 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Kota Bekasi

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 46 Tahun 2015
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Di Kota Bekasi

Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Perwal_46_2015.pdf

Abstrak

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021
Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kabupaten Karawang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2021
Kerja Sama Daerah

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
PERDA NO 1 2021.pdf

Abstrak

Kota Bogor

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 38 Tahun 2018
Tata Cara Kerja Sama Daerah Kota Bogor

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
20190308041435.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 19 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2015.

Hasil Pencarian Menemukan 19 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 19 peraturan (dalam 0,002 detik)