Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 101 Tahun 2019
Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Industri

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Perbup_No_101_Tahun_2019.pdf

Abstrak

Kerjasama-pemerintah-program-pembangunan-industri

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 101

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Industri

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan IndustrI Kabupaten Pemalang Tahun 2019 2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Industri.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 28 Tahun 2018; Perda No. 10 Tahun 2017; Perda No. 1 Tahun 2019; Perda No. 5 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Penanggulangan Pelacuran dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Subjek Kerja Sama Pembangunan Industri, Objek dan Jenis Kerja Sama Pembangunan, Penyelenggaraan Kerja Sama Pembangunan Industri, Hasil Kerja Sama Pembangunan Industri, Penyelesaian Perselisihan, Berakhirnya Kerja Sama Pembangunan Industri, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
7 halaman

Kota Cimahi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 25 Tahun 2003
Pedoman Kerjasama Daerah

Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Nomor 25 Tahun 2003_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang PED.pdf

Abstrak

Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 74 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

Kehutanan dan Perkebunan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Pergub_No_74_Tahun_2020_Sulsel.pdf

Abstrak

kerja sama pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 74, BD.2020/No.74

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

ABSTRAK:

dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan Pemanfaatan Hutan, perlu Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/NEMLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 58) diubah sebagai berikut: Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5 dan angka 7 Pasal 1 diubah, di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3a dan angka 3b, di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 7a dan angka 7b, dan angka 12, angka 14 dan angka 15 dihapus, serta disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 22a,

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
14 Halaman

Kota Bandung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2004
Pendirian Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
04.Tahun 2004.pdf

Abstrak

Kabupaten Karawang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 53 Tahun 2020
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
53._Perbup_53_TH_2020_.pdf

Abstrak

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Download :
2020pmppn002.pdf

Abstrak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2018 Tahun 2018
Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jaringan Irigasi

Pengadaan Barang/Jasa Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2015
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenhub No. 193 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Download :
PM_43_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Bandung Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 23 Tahun 2009
Kerja Sama Desa

Desa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
2009_23.pdf

Abstrak

Kabupaten Batubara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2021
Persyaratan Dan Kriteria Kerjasama Dengan Pengelola Media Cetak Dan Media Daring, Radio Dan Televisi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Abstrak

PERSYARATAN-KERJASAMA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2021/ NO. 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Dan Kriteria Kerjasama Dengan Pengelola Media Cetak Dan Media Daring, Radio Dan Televisi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

ABSTRAK:

Untuk publikasi dan informasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu melakukan kerjasama dengan media cetak dan media daring, radio dan televisi untuk mempermudah mempublikasikan atau menginformasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Persyaratan dan Kriteria; Prinsip kerjasama dan Kontrak Payung; Tata Cara Kerja sama; Ruang Lingkup dan Jenis Kerja Sama; Etika Kerja sama; Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 1a Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Kriteria Kerjasama dengan Pengelola Media Cetak dan Media Daring, Radio dan Televisi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Hlmn. Lampiran 6 Hlmn.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Pasar Tradisional

Pengadaan Barang/Jasa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Mencabut :

Perka LKPP No. 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Pasar Tradisional

Download :
Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2016_910_1.pdf

Abstrak

Kota Depok

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2021
Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok

Air, Sistem Penyediaan Air Minum Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Abstrak

Kabupaten Purworejo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 45 Tahun 2015
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Purworejo

Pariwisata dan Kebudayaan Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
PERBUP 45 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Kendal

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 50 Tahun 2013
Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Kendal

Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
perbup_50_2013.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.08/2021 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 /PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Mengubah :

PMK No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Download :
32_PMK.08_2021.pdf

Abstrak

PERUBAHAN – PROGRAM PEN – BADAN USAHA PENJAMINAN

2021

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) NO. 32/PMK.08/2021, BN.2021/NO. 254, https:jdih.kemenkeu.go.id : 14 Hlm

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 /PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

ABSTRAK:

Bahwa guna memenuhi tuntutan kebutuhan dan perkembangan hukum penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 131, TLN No. 6514) sebagaimana telah diubah dengan PP 43 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 186, TLN No. 6542), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745), Permenkeu RI 98/PMK.08/2020 (BN Tahun 2020 No. 842).
Penjaminan Pemerintah diberikan terhadap kewajiban finansial atas Pinjaman modal kerja yang diterima oleh Pelaku Usaha. Kewajiban finansial meliputi tunggakan pokok Pinjaman dan/atau bunga/imbalan sehubungan dengan Pinjaman modal kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian penjaminan/sertifikat penjaminan. Penerima Jaminan merupakan perbankan dengan kriteria bank umum dan bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK. Besaran Nilai Penjaminan yang dapat dijamin, dituangkan dalam perjanjian penjaminan/sertifikat penjaminan antara Penjamin dengan Penerima Jaminan. Nilai Penjaminan yang dapat diberikan oleh Penjamin, dapat lebih kecil dari plafon Pinjaman. Dalam rangka pelaksanaan penugasan Penjaminan Pemerintah, LPEI berhak mendapatkan IJP yang dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri dengan ketentuan untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), IJP yang dibayarkan sebesar 100% (seratus persen), untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), IJP yang dibayarkan sebesar 100% (seratus persen), atau untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

CATATAN:

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Mengubah PMK Nomor 98/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
29 HLM, Lampiran halaman 15 - 29.

Kabupaten Klaten

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2022
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perekonomian Kebijakan Pemerintah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Abstrak

kerja sama daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2022/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Subyek KSDD Bab III Obyek KSDD Bab IV Kategori KSDD Bab V Bentuk KSDD Bab VI Dokumen Kerja Sama Daerah Bab VII Tahapan Kerja Sama Bab VIII Monitoring dan Evaluasi Bab IX Penyelesaian Perselisihan Bab X Bantuan Kerja Sama Antar Daerah Bab XI Kelengkapan Dokumen Usulan Rencana KSDD kepada TKKSD Bab XII Kelembagaan Kerja Sama Daerah Bab XIII Inovasi Manajemen KSDD Bab XIV Asosiasi Daerah Bab XV Pembinaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
31 hlm

Kabupaten Boyolali

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Desa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Salinan_2022_PERBUP_KAB__BOYOLALI_37.pdf

Abstrak

kerja sama desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2022/NO.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Keija Sama Desa, dan untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan keija sama desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Keija Sama Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Bab III Pembentukan BKAD atau Pihak yang Disepakati Bab IV Mekanisme MAD Bab V Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
28 hlm

Kota Pekalongan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2022
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
2022perda3375002.pdf

Abstrak

kerja sama daerah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/NOMOR.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

ABSTRAK:

bahwa Kerja Sama Daerah merupakan bagian urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan mengoptimalkan potensi daerah guna peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka melaksanakan Kerja Sama Daerah yang efisien, efektif, sinergi, saling menguntung dan akun tabel diperlukan pengaturan Kerja Sama yang berkepastian hukum dan berkeadilan dalam suatu Peraturan Daerah; bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu pengaturan Kerja Sama Daerah dalam suatu Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan Bab III Bentuk Kerja Sama Bab IV Penyelenggaraan Bab V Sinergi Bab VI Naskah Kesepakatan Bersama, PKS dan Nota Kesepakatan Bab VII Kelembagaan Bab VIII Monitoring dan Evaluasi Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Pendanaan Bab XI Penyelesaian Perselisihan Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
38 hlm

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019
Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Pengadaan Barang/Jasa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 10 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Pekalongan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 58 Tahun 2020
Tata Cara Kerja Sama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan

Kesehatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
PB2020-58.pdf

Abstrak

Kerjasama-rsud

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan guna peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara kerja sama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip kerja sama, bentuk kerja sama, pelimpahan kewenangan penandatangan perjanjian kerja sama, hasil kerja sama, pemantauan dan evaluasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
10 Halaman

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2021
Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Permendag Nomor 29 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kabupaten Gorontalo Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2021
Retribusi Jasa Usaha

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
PERDA NO 3 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

retribusi jasa usaha

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD/03/2021

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentual pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi jasa Usaha
Dasar hukum peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Tahun 1945; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.10 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP N0.51 Tahun 2002; PP No.69 Tahun 2010;.
Dalam peraturan ini diatur tentang Objek, Subjek, wajib Retribusi, dan jenis Retribusi Jasa Usaha, Retribusi pemakaian kekayaan daerah,Retribusi pasar Grosi dan/ atau Pertokoan, Retribusi tempat Pelelangan, Retribusi terminal, Retribusi khusus tempat parkir, Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/Villa,Retribusi rumah potong hewan, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi Penyebrangan di air, Retribusi penjualan produksi usaha daerah Termasuk didalamnya mengatur tentang Tata cara perhitungan Retribusi, Prinsip dan sasaran penetapan Retribusi dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
Terdiri dari 57 halaman dengan lampiran

Kota Jambi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2021
Kerja Sama Daerah

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
peraturan_daerah_no_3_tahun_2021.pdf

Abstrak

Kerja sama daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerja Sama Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan; b. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi, perlu dibentuk produk hukum daerah yang mengatur tentang Kerja Sama Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Menimbang : Mengingat : SALINAN Copyright : https://jdih.jambikota.go.id 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2021.
61

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2020 Tahun 2020
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Struktur Organisasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Mencabut :

Permen BUMN No. PER-06/MBU/12/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Permen BUMN No. PER-10/MBU/07/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Download :
PER-01-MBU-03-2020 (2).pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2020

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-01/MBU/03/2020, BN 2020/NO. 340; PERATURAN.GO.ID: 67 HLM

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan tata kelola pengaturan proses penambahan penyertaan modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
l. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); Undang-Undang Republik Nomor 39 Tahun 2008 tentang Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Kementerian Negara (Lembaran Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235); 10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER01jMBUj03j2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 340);
Mengatur tentang ketentuan umum; Pengusulan tambahan PMN; Pelaporan penggunaan tambahan PMN; Pemantauan penggunaan tambahan PMN; Perubahan penggunaan tambahan PMN; Ketentuan lain-lain; Sanksi dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
Mencabut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER08 IMBUI 0612015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 832), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-II/MBU 109/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1487)
18 halaman dengan lampiran

Hasil Pencarian
Menemukan 94 peraturan (dalam 0,037 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.

Hasil Pencarian Menemukan 94 peraturan (dalam 0,037 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 94 peraturan (dalam 0,037 detik)