Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Pasar Tradisional

Pengadaan Barang/Jasa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Perka LKPP No. 8 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Pasar Tradisional

Download :
Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2015
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhan

Perizinan, Pelayanan Publik Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Permenhub No. 166 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 15 Tahun 2015 Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhanan

Download :
PM_15_Tahun_2015.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan

Perizinan, Pelayanan Publik Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Mengubah :

Permenhub No. 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhan

Download :
PM_166_Tahun_2015.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2016
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antar Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian Umum

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Permenhub No. 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 15 Tahun 2016 Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum

Download :
PM_15_Tahun_2016.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2015
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenhub No. 193 Tahun 2015 tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Download :
PM_43_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 193 Tahun 2015
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenhub No. 43 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

Download :
PM_193_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.08/2020 Tahun 2020
Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Mencabut :

PMK No. 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Download :
180_PMK.08_2020.pdf

Abstrak

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019
Model Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Pengadaan Barang/Jasa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 10 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Karawang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2019
Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
perda_12_th_20191.pdf

Abstrak

kerjasama-daerah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2019/No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Jawa Tengah melalui kerja sama daerah; b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 10 Tahun 1950, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 201, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk Kerja Sama, Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Bagian, Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri, Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
27 hlm

Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 74 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

Kehutanan dan Perkebunan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Pergub_No_74_Tahun_2020_Sulsel.pdf

Abstrak

kerja sama pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 74, BD.2020/No.74

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

ABSTRAK:

dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan Pemanfaatan Hutan, perlu Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/NEMLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 58) diubah sebagai berikut: Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5 dan angka 7 Pasal 1 diubah, di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3a dan angka 3b, di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 7a dan angka 7b, dan angka 12, angka 14 dan angka 15 dihapus, serta disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 22a,

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
14 Halaman

Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 101 Tahun 2019
Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Industri

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Perbup_No_101_Tahun_2019.pdf

Abstrak

Kerjasama-pemerintah-program-pembangunan-industri

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 101, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 101

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Industri

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan IndustrI Kabupaten Pemalang Tahun 2019 2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Industri.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 28 Tahun 2018; Perda No. 10 Tahun 2017; Perda No. 1 Tahun 2019; Perda No. 5 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Penanggulangan Pelacuran dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Subjek Kerja Sama Pembangunan Industri, Objek dan Jenis Kerja Sama Pembangunan, Penyelenggaraan Kerja Sama Pembangunan Industri, Hasil Kerja Sama Pembangunan Industri, Penyelesaian Perselisihan, Berakhirnya Kerja Sama Pembangunan Industri, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
7 halaman

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.08/2021 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 /PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Mengubah :

PMK No. 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Download :
32_PMK.08_2021.pdf

Abstrak

PERUBAHAN – PROGRAM PEN – BADAN USAHA PENJAMINAN

2021

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) NO. 32/PMK.08/2021, BN.2021/NO. 254, https:jdih.kemenkeu.go.id : 14 Hlm

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 /PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

ABSTRAK:

Bahwa guna memenuhi tuntutan kebutuhan dan perkembangan hukum penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 131, TLN No. 6514) sebagaimana telah diubah dengan PP 43 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 186, TLN No. 6542), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745), Permenkeu RI 98/PMK.08/2020 (BN Tahun 2020 No. 842).
Penjaminan Pemerintah diberikan terhadap kewajiban finansial atas Pinjaman modal kerja yang diterima oleh Pelaku Usaha. Kewajiban finansial meliputi tunggakan pokok Pinjaman dan/atau bunga/imbalan sehubungan dengan Pinjaman modal kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian penjaminan/sertifikat penjaminan. Penerima Jaminan merupakan perbankan dengan kriteria bank umum dan bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK. Besaran Nilai Penjaminan yang dapat dijamin, dituangkan dalam perjanjian penjaminan/sertifikat penjaminan antara Penjamin dengan Penerima Jaminan. Nilai Penjaminan yang dapat diberikan oleh Penjamin, dapat lebih kecil dari plafon Pinjaman. Dalam rangka pelaksanaan penugasan Penjaminan Pemerintah, LPEI berhak mendapatkan IJP yang dibayarkan oleh Pemerintah melalui Menteri dengan ketentuan untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), IJP yang dibayarkan sebesar 100% (seratus persen), untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), IJP yang dibayarkan sebesar 100% (seratus persen), atau untuk Pelaku Usaha dengan Nilai Penjaminan lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

CATATAN:

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Mengubah PMK Nomor 98/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
29 HLM, Lampiran halaman 15 - 29.

Kabupaten Banyumas

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2020
Kerja Sama Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
8 th 2020.pdf

Abstrak

kerjasama-daerah

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2020/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerja Sama Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak lain berdasarkan nilai keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan dan kearifan lokal; b. bahwa Kerja Sama Daerah diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas; c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kerja sama daerah sesuai kondisi dan kebutuhan daerah perlu adanya pengaturan mengenai Kerja Sama Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kerja sama daerah dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
30 hlm

Kota Batam

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 41 Tahun 2021
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 32 TAHUN 2017 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DARAH KOTA BATAM

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
2021Perwako041.pdf

Abstrak

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pentunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir BPKAD Kota Batam

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD.2021/No.828

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 32 TAHUN 2017 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DARAH KOTA BATAM

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meminimalisir terjadinya tungakan pinjaman dana bergulir pada UPT pengelolaan dana bergulir BPKAD, Perlu dilakukan perubahan persyaratan yang telah ditentukan khususnya terkait jaminan yang diagunkan oleh pelaku usaha mikro dan koperasi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Pentunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir BPKAD Kota Batam

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
4 hlm

Kota Bogor

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 38 Tahun 2018
Tata Cara Kerja Sama Daerah Kota Bogor

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
20190308041435.pdf

Abstrak

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2021
Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Permendag Nomor 29 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2020 Tahun 2020
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Struktur Organisasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Status Peraturan :

Mencabut :

Permen BUMN No. PER-06/MBU/12/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Permen BUMN No. PER-10/MBU/07/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Download :
No 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2020

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-01/MBU/03/2020, BN 2020/NO. 340; PERATURAN.GO.ID: 67 HLM

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan tata kelola pengaturan proses penambahan penyertaan modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
l. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); Undang-Undang Republik Nomor 39 Tahun 2008 tentang Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Kementerian Negara (Lembaran Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235); 10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER01jMBUj03j2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 340);
Mengatur tentang ketentuan umum; Pengusulan tambahan PMN; Pelaporan penggunaan tambahan PMN; Pemantauan penggunaan tambahan PMN; Perubahan penggunaan tambahan PMN; Ketentuan lain-lain; Sanksi dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
Mencabut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER08 IMBUI 0612015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 832), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-II/MBU 109/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1487)
18 halaman dengan lampiran

Kabupaten Siak

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2020
Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan

APBD Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Perbup No.23 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Provinsi Lampung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2021
KERJASAMA DAERAH

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
kerja-sama-daerah.pdf

Abstrak

kerjasama Daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KERJASAMA DAERAH

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Lampung melalui kerja sama daerah; dengan diundangkannya PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 14 Tahun 2013 tentang Kerjasama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangankeadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu dicabut.
Pasal 18 ayat (6) Uud 1945, UU No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah UU No.25 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat I Sumatera Selatan; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP No. 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; PP nO. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BArang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Permendagri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri; Perda Provinsi Lampung No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Penyelenggara kerjasama Daerah dimasksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan: meningkatkan pelayanan publik, menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembalgunan daerah, menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat; mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masingmasing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik; mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama; menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan; memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama; mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD; meningkatkan efektifrtas dan elisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi; mempercepat penguasaart ilmu pengetahuan; dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi: Keda Sama Daerah dengan Daerah lain; Kerja Sama Daerah dengaa pihak Ketiga; Keda Sama Daerah dengan pemerintah Daerah di luar negeri; dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di luar negeri.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.

Kabupaten Majene

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2020
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Stimulus Penguatan Modal Usaha kepada Pelaku UMKM yang Terkena Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease-2019 Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Perbup Nomor 11 Tahun 2020.pdf

Abstrak

pelaku umkm - pemberian stimulus - petunjuk teknis

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2020/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Stimulus Penguatan Modal Usaha kepada Pelaku UMKM yang Terkena Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease-2019 Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2020

ABSTRAK:

Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan statusnya sebagai kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan memerlukan prioritas penganggaran untuk penanganan penyebarannya sehingga telah dilakukan pengutamaan penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing); Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian bantuan stimulus pelaku UMKM yang terdampak pandemic (COVID-19), dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.20 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.17 Tahun 2013; PP No.21 Tahun 2020; Keppres No.9 Tahun 2020; Keppres No.11 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Persyaratan dan Prosedur Penerima Bantuan, Sasaran Bantuan Penguatan Modal Usaha Kepada Pelaku UMKM, Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Serta Pendanaan Stimulus Penguatan Modal Usaha

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
13 hlm

Kabupaten Brebes

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 33 Tahun 2021
Mekanisme Tata Kelola Penerimaan Biaya Pemeliharaan (Retensi 5%) yang Tidak Diajukan Pencairannya Oleh Pihak Ketiga

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Perbup Brebes No. 33 Tahun 2021.pdf

Abstrak

mekanisme-penerimaan-biaya-pemeliharaan-pihak ketiga

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Brebes Tahun 2021 No. 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Tata Kelola Penerimaan Biaya Pemeliharaan (Retensi 5%) yang Tidak Diajukan Pencairannya Oleh Pihak Ketiga

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan pertimbangan rekanan / pihak ketiga tidakmengajukan pencairan biaya pemeliharaan (retensi 5%) melebihi batas waktu yang telah ditentukan selama 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak jatuh tempo masa pemeliharaan, perlu adanya pedoman yang mengatur mekanisme tatakelola penerimaan biaya pemeliharaan (retensi 5%) yang tidak diajukan pencairannya oleh pihak ketiga
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Tata Kelola Penerimaan Biaya Pemeliharaan (Retensi 5%) yang Tidak Diajukan Pencairannya Oleh Rekanan/Pihak Ketiga; dan Pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
8 hlm

Kabupaten Pekalongan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 58 Tahun 2020
Tata Cara Kerja Sama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan

Kesehatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
PB2020-58.pdf

Abstrak

Kerjasama-rsud

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan guna peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara kerja sama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip kerja sama, bentuk kerja sama, pelimpahan kewenangan penandatangan perjanjian kerja sama, hasil kerja sama, pemantauan dan evaluasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
10 Halaman

Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 53 Tahun 2020
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
53._Perbup_53_TH_2020_.pdf

Abstrak

Kabupaten Karawang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 57 Tahun 2012
Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download :
Perbup Nomor 57 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 63 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.

Hasil Pencarian Menemukan 63 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 63 peraturan (dalam 0,002 detik)