Hasil Pencarian
Menemukan 627 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian


  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Pengadaan Barang/Jasa Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

APBN Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 2020
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kesehatan Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Pertahanan dan Keamanan COVID-19 / Corona

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

APBD APBN Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perpajakan COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Mengubah :

  1. UU No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
  2. UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
  3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  5. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  6. UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
  7. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  8. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
  9. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  10. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
  11. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  12. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  13. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  14. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

  Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2020
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PERPRES No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Mencabut :

  1. PERPRES No. 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

  Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020
Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Perbankan, Lembaga Keuangan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

  Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020
Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Transportasi Darat/Laut/Udara COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenhub No. 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  2. Permenhub No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 6 Tahun 2020
Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenko Perekonomian No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
  2. Permenko Perekonomian No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020
Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

APBD APBN COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 Tahun 2020
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

Perpajakan COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.03/2020 Tahun 2020
Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019

Perpajakan COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

  Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 17 Tahun 2020
Pedoman Teknis Pembayaran Peralatan Dan Bahan Kesehatan Untuk Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Di Jawa Barat

Kesehatan Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

  Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 26 Tahun 2020
Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Di Jawa Barat

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PERGUB Prov. Jawa Barat No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) Di Jawa Barat

  Kementerian Keuangan
  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020
Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PMK No. 83/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
  2. PMK No. 149/PMK.04/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020
Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

APBN Perekonomian COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

Diubah dengan :

  1. PMK No. 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
  2. PMK No. 145/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.07/2020 Tahun 2020
Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

APBD APBN COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020

  Kementerian Keuangan