Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.05/2020 Tahun 2020
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

APBN COVID-19 / Corona

Download :
43_PMK.05_2020.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020 Tahun 2020
Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah COVID-19 / Corona

Download :
38_PMK.02_2020.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.07/2020 Tahun 2020
Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

APBD APBN COVID-19 / Corona

Download :
36_PMK.07_2020.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.04/2020 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukaj Serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Mengubah :

PMK No. 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

Download :
83_PMK.04_2020.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.04/2020 Tahun 2020
Insentif Tambahan Untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat Dan/Atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/COVID 19)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan COVID-19 / Corona

Download :
31_PMK.04_2020.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.07/2020 Tahun 2020
Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah COVID-19 / Corona

Download :
46_PMK.07_2020.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

APBN Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download :
Inpres Nomor 4 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.04/2020 Tahun 2020
Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal Atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal Dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional COVID-19 / Corona

Download :
45_PMK.04_2020.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.09/2020 Tahun 2020
Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Download :
75_PMK.09_2020.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2020
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Mencabut :

KEPPRES No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
KEPPRES No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
PERPRES No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
PERPRES No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019
PERPRES No. 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
PERPRES No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
KEPPRES No. 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association Of Saoutheast Asian Nations
PERPRES No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
PERPRES No. 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
PERPRES No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
PERPRES No. 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
KEPPRES No. 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi
PERPRES No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif
KEPPRES No. 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi
KEPPRES No. 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor
KEPPRES No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi
KEPPRES No. 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan
KEPPRES No. 24 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor
KEPPRES No. 53 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 Tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan
KEPPRES No. 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor
KEPPRES No. 16 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001
KEPPRES No. 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization
KEPPRES No. 80 Tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
KEPPRES No. 143 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 Tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan
KEPPRES No. 133 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 Tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
KEPPRES No. 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan
KEPPRES No. 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
KEPPRES No. 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization
KEPPRES No. 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri

Download :
Perpres Nomor 82 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

APBD APBN Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perpajakan COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Ditetapkan dengan :

UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Mengubah :

UU No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Download :
Perpu Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Kebijakan - Keuangan Negara - Sistem Keuangan - pENANGANAN - COVID 19 - MENGHADAPI - ANCAMAN - MEMBAHAYAKAN - PEREKONOMIAN NASIONAL - STABILITAS - SISTEM KEUANGAN

2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 1, LN.2020/NO.87, TLN NO.6485, JDIH.SETNEG.GO.ID : 31 HLM.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

ABSTRAK:

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesej ahteraan masyarakat. Dengan implikasi yang besar tersebut, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Selain itu, implikasi pandemi COVID- 19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.
Dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) ini adalah Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
Perpu ini mengatur mengenai kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka: (1) penanganan COVID-19 dan/atau (2) menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Dalam Perpu ini juga mengatur mengenai adanya sanksi kepada perorangan ataupun korporasi yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau menghambat pelaksanaan kewenangan Lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpu ini.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
Beberapa Pasal dalam 12 Undang-undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perpu ini.

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

APBD APBN Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Status Peraturan :

Menetapkan :

PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Download :
UU Nomor 2 Tahun 2020.pdf

Abstrak

PENETAPAN - PERPU - Kebijakan - Keuangan Negara - Sistem Keuangan - pENANGANAN - COVID 19 - MENGHADAPI - ANCAMAN - MEMBAHAYAKAN - PEREKONOMIAN NASIONAL - STABILITAS - SISTEM KEUANGAN

2020

Undang-undang (UU) NO. 2, LN.2020/NO.134, TLN NO.6516, JDIH.SETKAB.GO.ID : 22 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

ABSTRAK:

Implikasi pandemi COVID- 19 telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, selain itu itu terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Untuk mengatasi kegentingan memaksa, presiden telah menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020
Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perpajakan Perekonomian COVID-19 / Corona

Abstrak

Fasilitas - Pajak Penghasilan - Penanganan - Corona Virus Disease - Covid-19

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 29, LN.2020/NO.148, TLN NO.6526, JDIH.SETKAB.GO.ID : 18 HLM.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

ABSTRAK:

Untuk merespon dampak penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) di Indonesia diperlukan dasar hukum atas dukungan masyarakat dalam bentuk sumbangan dan ketersediaan tenaga Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan, mendorong industri Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan menjaga stabilitas pasar saham dalam bentuk fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penanganan dampak (COVID-19) dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
PP ini mengatur mengenai fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penanganan Covid-19 yang meliputi: 1) tambahan pengurangan penghasilan neto; 2) sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto; 3) tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan; 4) penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta; dan 5) pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 32 Tahun 2020
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI WABAH CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kebijakan Pemerintah Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Download :
2020pg00320032.pdf

Abstrak

pedoman-program

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD 2020/32

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI WABAH CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT

ABSTRAK:

bahwa penyebaran pandemi wabah Coronavirus Disease- 19 (Covid-19) telah berdampak ekonomi bagi masyarakat kehidupan dan penghidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian; b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat, perlu pengaturan tersendiri terhadap Program Padat Karya dengan sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi atau melalui mekanisme bantuan keuangan; c. bahwa Program Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b dilaksanakan dengan memberdayakan potensi dan sumber daya masyarakat lokal setempat, untuk menciptakan lapangan kerja sementara, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan sebagai akibat dampak pandemi Covid-19; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Padat Karya Dengan Keikutsertaan Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi Wabah Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 , Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 , Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020
KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PERENCANAAN PROGRAM PADAT KARYA, PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PADAT KARYA, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM PADAT KARYA, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI WABAH CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT
30 hlm

Kabupaten Gorontalo Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2020
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi selama Pandemi Coronan Virus Disease 2019 (covid-19)

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Abstrak

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI SELAMA PANDEMI CORONAN VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2020/NO.417

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi selama Pandemi Coronan Virus Disease 2019 (covid-19)

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 142/28/IV/2020 tentang Penetapan Jumlah Penerimaan Manfaat Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No.11 Tahun 2007; UU No.24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.21 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; PP Pengganti UU No.1 Tahun 2020; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.20 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020; Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020; Perbub Gorontalo No.10 Tahun2020; Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No.114/II/III/2020; Surat Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo No.142/28/IV/2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Sosial Dan Ekonomi Selama Pandami Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 35 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Download :
2020pg00320035.pdf

Abstrak

kesehatan

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD 2020/35

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat; b. bahwa terdapat penambahan beberapa program sebagai upaya mengurangi beban masyarakat yang terdampak ekonomi, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016, Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020
beberapa ketentuan diubah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2020
JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT
12 halaman

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 34 Tahun 2020
PEDOMAN PENGGALANGAN DAN PENYALURAN BANTUAN MASYARAKAT UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA BARAT

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Download :
2020pg00320034(1).pdf

Abstrak

pedoman Pengadaan Barang/Jasa

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 34, BD 2020/34

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGGALANGAN DAN PENYALURAN BANTUAN MASYARAKAT UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA BARAT

ABSTRAK:

bahwa penyebaran pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Barat semakin masif, sehingga diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan Covid-19; b. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat, sehingga untuk tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas diperlukan peraturan tersendiri; c. bahwa pengaturan penggalangan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, merupakan pedoman dalam penyediaan sumber dana dan barang dari masyarakat, serta mengarahkan proses pemanfaatan bantuan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggalangan dan Penyaluran Bantuan Masyarakat Untuk Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Daerah Prvoinsi Jawa Barat Nomor 14 tahun 2019
KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, TATA KELOLA BANTUAN MASYARAKAT , PENYETORAN HASIL PENGGALANGAN DANA MASYARAKAT, PENGELOLAAN BANTUAN BERUPA BARANG, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, INFORMASI DAN PUBLIKASI , KETENTUAN PENUTUP Terdiri dari19 Pasal ,

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
PEDOMAN PENGGALANGAN DAN PENYALURAN BANTUAN MASYARAKAT UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA BARAT
11 hlm

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 17 Tahun 2020
PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PERALATAN DAN BAHAN KESEHATAN UNTUK PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT

Kesehatan Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Download :
2020pg00320017.pdf

Abstrak

pedoman-kesehatan

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, BD 2020/17

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PERALATAN DAN BAHAN KESEHATAN UNTUK PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di wilayah Jawa Barat, diperlukan peralatan dan bahan kesehatan dengan teknis pembayaran sesuai prosedur kondisi kedaruratan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas; b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi kebutuhan untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berupa peralatan dan bahan kesehatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pembayaran Peralatan dan Bahan Kesehatan untuk Penanganan Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019
pelaksanaan pengadaan peralatan dan bahan kesehatan dalam kondisi darurat bencana

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PERALATAN DAN BAHAN KESEHATAN UNTUK PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT
4 hlm

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 36 Tahun 2020
PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Kesehatan Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Download :
2020pg00320036(1).pdf

Abstrak

pedoman-kesehatan

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 36, BD 2020/36

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Provinsi Jawa Barat, Menteri Kesehatan telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/289/2020; b. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diperlukan untuk menekan penyebaran Covid-19 secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease-19 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 , Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, ,Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 , Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 , Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 104/2020 , Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 289/2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019
terdiri dari 8 BAB dan 27 pasal KETENTUAN UMUM , PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR, KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB , SUMBER DAYA PENANGGULANGAN COVID-19 , PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN , SANKSI, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
21 hlm

Kabupaten Gorontalo Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 8 Tahun 2020
Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

Kesehatan Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Abstrak

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2020/NO.418

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Kepetusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/279/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menindak lanjuti ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.4 Tahun 1984; UU No.38 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2018; PP penganti UU No.1 Tahun 2020; PP No.40 Tahun 1991; PP No.21 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.7 Tahun 2020; Keputusan Presiden No.11 Tahun 2020; Permenkes No.949/Menkes/SK/VII/2004; Permenhub No.PM 18 Tahun 2020; Permenhub RI No.25 Tahun 2020; Permenkes No.9 Tahun 2020; Keputusan Kepala BNPB No.9.A Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BNPB No.13.A Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07?Menkes/104/2020; Keputusan Menkes RI No.HK.01/07/Menkes/279/2020; SE Menag No.6 Tahun 2020; Maklumat Kepala Kepolisian RI No.MAK/2/III/2020; Perbub Gorontalo No.15 Tahun 2020; Keputusan Gubernur Gorontalo Np.139/31/IV/2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan PSBB, Kegiatan Tertentu yang Dilaksanakan, Hak dan Kewajiban Serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB, Sumber Daya Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, serta Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2020.
Terdiri dari 31 halaman tanpa lampiran

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 40 Tahun 2020
PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI, DAN DAERAH KOTA BEKASI

Kesehatan Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Download :
2020pg00320040.pdf

Abstrak

pedoman-kesehatan

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, BD 2020/40

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI, DAN DAERAH KOTA BEKASI

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020, pelanggaran terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Wilayah Bodebek) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Bodebek, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020,Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 104/2020, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 248/2020, Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020
Terdiri dari 5 Bab, 19 Pasal KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN , SANKSI PELANGGARAN PSBB, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ,KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
PEDOMAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI, DAN DAERAH KOTA BEKAS
14 halaman

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 26 Tahun 2020
JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUSX DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perekonomian Kebijakan Pemerintah COVID-19 / Corona

Download :
2020pg00320026(1).pdf

Abstrak

Kabupaten Sumedang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 40 Tahun 2020
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Kesehatan Standar/Pedoman COVID-19 / Corona

Abstrak

pembatasan-sosial-berskala besar

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD 2020/40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

Penyebaran corona virus disease 2019 yang telah meningkat dan meluas di wilayah Kabupaten Sumedang dengan dampak yang signifikan pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat, Dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 perlu dilaksanakan dengan memperkuat upaya penanganan kesehatan, membatasi kegiatan tertentu, pergerakan orang dan/atau barang, meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi dan menan.gani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran corona virus disease 2019. dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sehingga perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, . Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020.
Peraturan ini memuat tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Terdiri atas 11 Bab dan 45 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2019.
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 halaman

Kabupaten Sumedang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 28 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah COVID-19 / Corona

Abstrak

standar-satuan-harga

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2020/28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus yang terus meningkat dan meluas dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan kesejahteraan masyarakat, perlu penanganan dan penanggulangan secara cepat dengan didukung oleh anggaran yang memadai. Serta dalam rangka pengelolaan anggaran agar dapat berjalan efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan untuk membiayai setiap program dan kegiatan, perlu menetapkan standar biaya dan standar satuan harga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, standar satuan harga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011, Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Standar Satuan Harga Khusus Bencana Non Alam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020. Terdiri atas 6 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
17 halaman.

Kabupaten Sumedang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 31 Tahun 2020
Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Abstrak

jaring-pengaman-sosial

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2020/31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Sumedang menyebabkan dampak psikologis dan mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menetapkan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020.
Peraturan ini memuat tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019. Terdiri atas 9 Bab dan 15 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
8 halaman.

Hasil Pencarian
Menemukan 63 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.

Hasil Pencarian Menemukan 63 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 63 peraturan (dalam 0,002 detik)