Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Tangerang Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2020
Pengelolaan Rumah Susun Sewa

Perumahan, Permukiman

Download :
Perda No. 4.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA.

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2020 Nomor 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa

ABSTRAK:

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 20 Th 2011; UU No 23 Th 2011 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permen PUPR No 01/PRT/M/2018 yg telah diubah dg Permen PUPR No 19/PRT/M/2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Rusunawa; 3. Hak, Kewajiban Dan Larangan; 4. Pendanaan; 5. Peran Serta Masyarakat; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
21 halaman

Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 72 Tahun 2021
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup Struktur Organisasi Perumahan, Permukiman

Download :
PERBUP NO. 72 TH 2021.pdf

Abstrak

Kabupaten Karanganyar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 81 Tahun 2017
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Perumahan, Permukiman

Download :
Peraturan Bupati Karanganyar 2017 Nomor 81.pdf

Abstrak

Kabupaten Sumedang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 58 Tahun 2018
Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Permukiman

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman Perumahan, Permukiman

Abstrak

Kabupaten Bandung

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2010
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Rumah Susun (RUSUN)

Perumahan, Permukiman

Abstrak

Kota Gorontalo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 23 Tahun 2020
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Pemukiman

Perumahan, Permukiman

Abstrak

penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, BD.2020/No. 23

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Pemukiman

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk dalam rangka mewujudkan pengelolaan beberapa prasarana, saran dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman serta untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.1 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.88 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2016; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permen Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan Dan Pemukiman termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang LIngkup, Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas yang Diserahkan, Wewenang, Tata Cara Penyerahan, Pemanfaatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas, Pengawasan Dan Pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Terdiri dari 48 halaman dengan lampiran

Kabupaten Bogor

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 94 Tahun 2020
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Struktur Organisasi Perumahan, Permukiman

Abstrak

Kota Semarang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 81 Tahun 2021
Pencabutan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Bibit Taman Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Bibit Taman Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Download :
perwal81_2018(ketik).pdf

Abstrak

pencabutan-organisasi-perumahan-permukiman

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 81, BD.2018/No.81

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Bibit Taman Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Bibit Taman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang perlu ditinjau kembali; b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Kebun Bibit Taman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan walikota ini mencabut Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Bibit Taman Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Bibit Taman Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
3 hlm

Kabupaten Sikka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2021
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Perumahan, Permukiman

Download :
Perda 6 2021 Perumahan Kumuh.pdf

Abstrak

KUMUH-PERMUKIMAN-PERUMAHAN

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2021/ No. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan hak bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak bagi masyarakat melalui pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Kabupaten Sikka memiliki komitmen dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara komprehensif sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; bahwa sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah maka perlu menetapkan peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU. No. 69 Tahun 1958; UU. No. 23 Tahun 2014.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Kelembagaan; III. Pendataan, Perencanaan, Kebijakan dan Strategi; IV. Penyelenggaraan Fungsi Operasionalisasi, Koordinasi, dan Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Rumah, Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian, dan Kawasan Permukiman; V. Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; VI. Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; VII. Persetujuan Bangunan Gedung; VIII. Peran Masyarakat; IX. Pendanaan; X. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
33 halaman; 6 halaman penjelasan

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 52 Tahun 2020
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN DI KABUPATEN SAMBAS

Perumahan, Permukiman

Download :
Perbup_52_2020.pdf

Abstrak

PERUMAHAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/NO.53, LL Kab. Sambas : 7 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS OLEH PENGEMBANG PERUMAHAN DI KABUPATEN SAMBAS

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersedian terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh Pengembang Perumahan; bahwa perlu dilakukan pengelolaan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Oleh Pengembang Perumahan di Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2002, UU No.26 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.36 Tahun 2005, PP No.34 Tahun 2006, PP No.64 Tahun 2016, Permendagri No.9 Tahun 2009, Perda Kabupaten Sambas No.12 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.17 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kewajiban Pengembang Perumahan Terhadap Prasarana Sarana Utilitas Perumahan; Tata Cara Penyerahan Lahan Fasum dan Fasos; Pemanfaatan Lahan Fasos; Kewajiban Dinas Teknis Terhadap Lahan Fasum dan Fasos; Sanksi; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
7 HAL

Kabupaten Tulang Bawang Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2020
Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Pemukiman Subbidang Rumah Swadaya

Standar/Pedoman Perumahan, Permukiman

Download :
PERBUB NMR 25 THN 2020.pdf

Abstrak

pedoman-standar-juknis-petunjuk teknis

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, JDIH Tulang bawang barat

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Dan Pemukiman Subbidang Rumah Swadaya

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam rangka untuk kelamcaran pelaksanaan dan pemberian bantuan agar tepat sasaran dan tepat guna maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan keuangan DAK Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004); 8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257); 9. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172); 10. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403); 11. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor lO/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 735); 12. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 226); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 45); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 9); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 15);
Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di Bidang Perumahan dan Permukiman Subbidang Rumah Swadaya yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, seirana, dan utilitas umum. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK. Dinas menyiapkan penyusunan dokumen rencana strategis DAK kurun waktu 5 (lima) tahun yang terdiri dari penanganan rumah tidak layak huni, penanganan backlog, penanganan kumuh, serta penanganan bencana alam. DAK Bidang perumahan dan permukiman subbidang penyediaan rumah swadaya melalui bantuan stimulan rumah swadaya mempunyai menu kegiatan sebagai berikut: a. pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya termasuk upah tukang; b. pembangunan baru berkelompok dalam 1 (satu) hamparan; c. peningkatan kualitas rumah secara swadaya termasuk upah tukang; dan d. pembangunan jalan lingkungan bagi kelompok penerima bantuan yang telah melakukan pembangunan baru dalam 1 (satu) hamparan. DAK Bidang perumahan dan permukiman subbidang penyediaein rumah swadaya memiliki kriteria teknis yang digunakan sebagai komponen penilaian teknis. Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Setelah menerima pemberitahuan dari PPKD kepada Dinas untuk menyusun rancangan DPA-OPD yang dirinci sasaran, program dan kegiatan, dan rencana penarikan dana. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan DAK dilaksanakan oleh gubemur sebagai wakil pemerintah pusat. Bupati membentuk tim koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri atas unsur OPD terkait. Bupati melalui kepala dinas terkait melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya Dinas harus menyampaikan laporan triwulan DAK. Kepala dinas harus melaporkan secara elektronik melalui E-Monitoring DAK setiap ada perubahan data dan informasi. Kepala badan perencanaan pembangunan daerah harus menyusun laporan triwulan dengan menggunakan laporan triwulan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi selaku kepala tim koordinasi daerah menyusun rekapitulasi laporan triwulan dengan menggunakan laporan triwulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.
-
-
10

Kabupaten Musi Banyuasin

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 289 Tahun 2021
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin

Struktur Organisasi Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin

Download :
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 289 Tahun 2021.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI - URAIAN TUGAS-FUNGSI - DINAS perumahan dan kawasan permukiman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 289, BD.2021 /No.289

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin

ABSTRAK:

Dalam penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 061/4022/VII/2021 tanggal 17 Desember 2021 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tersebut.
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2016; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permen PUPR No. 32/PRT/M/2016; PermenPAN-RB No. 17 Tahun 2021; PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 9 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum; Kedudukan; Tugas dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepegawaian; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin
20 hlm, 1 Lampiran 1 hlm.

Kabupaten Pati

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 76 Tahun 2018
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan ANggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Mengubah :

PERBUP Kab. Pati No. 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati

Abstrak

DPRD - TUNJANGAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD No. 76/ 2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan ANggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 2 Mei 2018 Nomor : 180/816/2018 perihal usulan perubahan tunjangan perumahan dan Kajian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP & Rekan Nomor : 2018.04.25/L.K.DPRDPTI/RMP/001 tanggal 25 April 2018 Perihal Jasa Konsultansi Appraisal Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Perubahan pada Pasal 2 dan perubahan pada Pasal 3.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
5 hlm

Kota Bekasi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2017
Perumahan Skala Kecil Mandiri

Perumahan, Permukiman

Download :
Perda_05_2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Kebumen

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 36 Tahun 2017
Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perumahan, Permukiman

Abstrak

Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2021
Mekanisme Pelaksanaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perumahan, Permukiman

Download :
Perbup_16_2021.pdf

Abstrak

dana alokasi khusus

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2021/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menunjang pemenuhan perumahan dan permukiman yang layak dan aman bagi masyarakat, perlu adanya upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui pemberian Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman; bahwa agar pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun mekanisme pelaksanaan keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman; bahwa berdasar ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, perlu mengatur Mekanisme Pelaksanaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksanaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Bab III Pelaksanaan Fisik Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Bab IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
37 hlm

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Mengubah :

Permen PUPR No. 13/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Download :
PermenPUPR39-2015.pdf

Abstrak

Kota Batam

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2011
RUMAH SUSUN

Perumahan, Permukiman

Download :
Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.pdf

Abstrak

rumah susun

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RUMAH SUSUN

ABSTRAK:

Untuk ketertiban kehidupan dilingkungan rumah susun serta guna lebih menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara pembangunan dan para penghuni dalam hal pemilikan atau penyewaan satuan rumah susun, penggunaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 16 Tahun 1985 ; UU Nomor 53 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 44 Tahun 2007; UU Nomor 1 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 50 Tahun 1986; PP Nomor 4 Tahun 1988; PP Nomor 44 Tahun 1994; PP Nomor 24 Tahun 1997; PP Nomor 68 Tahun 1999; PP Nomor 28 Tahun 2000; PP Nomor 29 Tahun 2000; PP Nomor 30 Tahun 2000; PP Nomor 36 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005;
Untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal di kawasan perkotaan khususnya Kota Batam maka rumah susun yang dibangun oleh pemerintah menjadi altematif untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang berpenghasilan rendah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2011.
46 hlm

Kabupaten Banjarnegara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 96 Tahun 2018
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara

Lingkungan Hidup Struktur Organisasi Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara

Download :
96.pdf

Abstrak

organisasi tugas dan fungsi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD.2018/No.96

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf d dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Bab III Tugas dan Fungsi Bab IV Tata Kerja Bab V Ketentuan Lain-Lain Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
44 hlm

Provinsi Jambi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2019
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2019-2039

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perumahan, Permukiman

Abstrak

RENCANA - PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN - PERUMAHAN - KAWASAN PERMUKIMAN - PROVINSI JAMBI - TAHUN 2019-2039

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2019/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2019-2039

ABSTRAK:

Guna menjamin terselenggaranya pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat perlu perencanaan pembangunan dan pengembangan permukiman; Untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf f dan Pasal 17 huruf b UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, berwenang untuk menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang- undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 29 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 64 Tahun 2016; PP No. 2 Tahun 2018; Permenpera No. 12 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 10 Tahun 2013
Perda ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Tahun 2019-2039, meliputi: Perencanaan dan Kedudukan; Sistematika Dokumen RP3KP; Penyelenggaraan RP3KP; Jangka Waktu; Peran Serta Masyarakat; Kerja Sama; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah; peran serta masyarakat; tata cara pembinaan dan pengawasan, diatur dengan Peraturan Gubernur
17 hlm.; Penjelasan 5 hlm.; Lampiran 65 hlm.

Kabupaten Malang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 54 Tahun 2020
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan, Permukiman

Download :
Perbup 54 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2013
Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta Permukiman Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2011-2013
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Sektor Permukiman Pasacbencana Erupsi Gunung Merapi 2010 dan Banjir Lahar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Download :
Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Kabupaten Bogor

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 93 Tahun 2018
Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun

Perumahan, Permukiman

Download :
93.pdf

Abstrak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 Tahun 2018
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun

Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Mencabut :

Permen PUPR No. 14 Tahun 2021 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik
Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Selaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun

Abstrak

Kabupaten Karanganyar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 91 Tahun 2006
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2006

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Desa Standar/Pedoman Perumahan, Permukiman

Download :
Perbup 91 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 578 peraturan (dalam 0,017 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2010.

Hasil Pencarian Menemukan 578 peraturan (dalam 0,017 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 578 peraturan (dalam 0,017 detik)