Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 Tahun 2014
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 21/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Diubah dengan :

Permen PUPR No. 32/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Permen PUPR No. 20/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Mencabut :

Download :
PermenPUPR20-2014.pdf

Abstrak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2014 Tahun 2014
Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah melalui Kredit/Pembiayaan Pemilik Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 21/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Mencabut :

Download :
PermenPUPR21-2014.pdf

Abstrak

Kota Jambi

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 5 Tahun 2014
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan, Permukiman

Abstrak

PENYELENGGARAAN - PERUMAHAN - KAWASAN PERMUKIMAN

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2014/NO.5

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ABSTRAK:

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar agar masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan dan rumah susun yang sehat, aman, terjangkau, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Jambi diperlukan peningkatan penyelenggaraan dan penyediaan perumahan dan permukiman; Dalam rangka efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan bagi penyediaan perumahan, dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan Kota Jambi, maka penyediaan perumahan dapat pula diarahkan melalui pembangunan rumah susun; Untuk melaksanakan peraturan-perundangan tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; PP No. 9 Tahun 1987; PP No. 4 Tahun 1988; UU No. 27 Tahun 1999; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; Perda No. 5 Tahun 2002; Perda No. 6 Tahun 2002; Perda No. 7 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2005; Perda No. 10 Tahun 2008
Perwali ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi: Penyelenggaran Perumahan; Persyaratan Pembangunan; Waktu Pelayanan Perizinan; Peningkatan Kualitas; Petugas Teknis; Sistem Informasi; Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Susun; Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan; Perencanaan, Pembangunan dan Jenis-Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman; Penyediaan dan Penyerahan PSU Perumahan, Pemukiman dan Rumah Susun; Verifikasi terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan Diserahkan; Jangka Waktu Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; Hak, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelolaan PSU yang telah Diserahkan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan PSU; Sanksi Administratif

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2014.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Ahli Bangunan Gedung dan Tim Sertifikasi Laik Fungsi; Sertifikat Laik Fungsi; Lembaga Penjamin; Persyaratan dan besaran tarif sewa; Formulasi Teknis Perhitungan Nilai Konversi, diatur dengan Keputusan Walikota.
57 hlm.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perumahan, Permukiman

Abstrak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 Tahun 2017
Penyediaan Rumah Khusus

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Mencabut :

Download :
PermenPUPR20-2017.pdf

Abstrak

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantaraan Perdagangan Properti

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perumahan, Permukiman

Download :
Permendag No. 105 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 106/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perantaraan Perdagangan Properti

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perumahan, Permukiman

Download :
Permendag No. 106 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 107/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/482008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2017 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

Mengubah :

Download :
Permendag No. 107 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kota Cirebon

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2017
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Perumahan, Permukiman

Download :
PERDA92017.pdf

Abstrak

Kota Cimahi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2017
PENYEDIAAN, PENYERAHAN PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH KOTA

Kebijakan Pemerintah Perumahan, Permukiman

Download :
uu-1576135791.pdf

Abstrak

Kota Cimahi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2017
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perumahan, Permukiman

Download :
uu-1576135839.pdf

Abstrak

Kabupaten Bekasi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2017
PENYELENGGARAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN, RUMAH SUSUN, DAN PERNIAGAAN DI KABUPATEN BEKASI

Perumahan, Permukiman

Download :
PERDA nomor-9-tahun-2017--ld-utilitas.pdf

Abstrak

Kota Sukabumi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2017
PENATAAN TEMPAT INDEKOS ATAU RUMAH KONTRAKAN

Perekonomian Kebijakan Pemerintah Perumahan, Permukiman

Abstrak

Kota Sukabumi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016
PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Perumahan, Permukiman

Abstrak

Kota Cimahi

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 36 Tahun 2017
TATA TERTIB DAN TATA CARA PENGHUNIAN, RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman Perumahan, Permukiman

Download :
uu-1579665233.pdf

Abstrak

Kabupaten Garut

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2017
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perumahan, Permukiman

Abstrak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39/PRT/M/2015 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 13/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Mengubah :

Download :
PermenPUPR39-2015.pdf

Abstrak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 42/PRT/M/2015 Tahun 2015
Bantuan Uang Muka Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 21/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Download :
PermenPUPR42-2015.pdf

Abstrak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2015 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 21/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Diubah dengan :

Permen PUPR No. 32/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Mengubah :

Permen PUPR No. 20/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Download :
PermenPUPR20-2015.pdf

Abstrak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2015 Tahun 2015
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 21/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Mengubah :

Permen PUPR No. 20/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Permen PUPR No. 20/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Download :
PermenPUPR32-2015.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.05/2010 Tahun 2010
Tata CaraPenyediaan,Pencairan,dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Perumahan, Permukiman

Download :
PMK Nomor 130 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 26 Tahun 2018
Pedoman Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Kesehatan Lingkungan Hidup Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman Perumahan, Permukiman

Download :
66_PERGUB NO 26 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Pedoman

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BD 2018/26

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka upaya percepatan penyediaan sanitasi untuk peningkatan kualitas kawasan perkotaan di Daerah Provinsi Jawa Barat, dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Kelompok Kerja Sanitasi Daerah Provinsi Jawa Barat; b. bahwa pelaksanaan tugas pemantauan dan evaluasi percepatan penyediaan sanitasi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012,Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017
Terdiri dari 9 Pasal, 5 BAB yaitu KETENTUAN UMUM , PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI , PETUNJUK TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI, WAKTU PELAKSANAAN, PELAPORAN , KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
mengatur mengenai PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
29 halaman

Kabupaten Kuningan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 28 Tahun 2017
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kabupaten Kuningan

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Perumahan, Permukiman

Download :
28 TAHUN 2017 (JUKNIS BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI)0001.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.06/2014 Tahun 2014
Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

Standar/Pedoman Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PMK No. 189/PMK.06/2014 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

Download :
PMK Nomor 168 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.06/2014 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2014 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

Standar/Pedoman Perumahan, Permukiman

Status Peraturan :

Mengubah :

PMK No. 189/PMK.06/2014 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

Download :
PMK Nomor 203 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 181 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.

Hasil Pencarian Menemukan 181 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 181 peraturan (dalam 0,003 detik)