Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 4902 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019
Sumber Daya Air

Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Download :
UU Nomor 17 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Sumber Daya - Air

2019

Undang-undang (UU) NO. 17, LN.2019/NO.190, TLN NO.6405, JDIH.SETNEG.GO.ID : 50 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Sumber Daya Air

ABSTRAK:

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2019.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Angka I Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota: (a). huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 1 Suburusan Sumber Daya Air (SDA) kolom 3 huruf b, kolom 4 huruf b, dan kolom 5 huruf b; (b). huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor I Sub-Urusan Geologi kolom 3 huruf a, kolom 4 huruf b, dan kolom 5, yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Provinsi Bengkulu

Diakses 79 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2019
Pengelolaan Air Tanah

Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perda Provinsi 2019-4 Pengelolaan Air Tanah.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN AIR TANAH

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Air Tanah

ABSTRAK:

air tanah merupakan sumber daya alam karunia Tuhan Yang Maha Esa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap makhluknya harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan secara bijaksana untuk sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata; pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha yang semakin meningkat harus memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan sumberdaya air dalam ruang dan waktu tertentu, baik jumlah maupun kualitasnya. untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya air tanah maka pengelolaan air tanah harus diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, terencana dan berwawasan lingkungan.
Pasal 18 Ayat 6 UUD 1945 UU No. 9 Tahun 1967 UU No. 11 Tahun 1974 UU No. 5 Tahun 1990 UU No. 26 Tahun 2007 UU No. 28 Tahun 2009 UU No. 32 Tahun 2009 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 20 Tahun 1968 PP No. 82 Tahun 2001 PP No. 27 Tahun 2012 PP No. 121 Tahun 2015 PP No. 122 Tahun 2015 PP No. 28 Tahun 2018 PERPRES No. 97 Tahun 2014 PERPRES No. 10 Tahun 2017 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 PERMEN ESDM No. 2 Tahun 2017 PERMEN ESDM No. 20 Tahun 2017 PERDA PROVINSI BENGKULU No. 2 Tahun 2012 PERDA PROVINSI BENGKULU No. 1 Tahun 2014 PERDA PROVINSI BENGKULU No. 1 Tahun 2017
Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan asas: a. kelestarian; b.keseimbangan; c. kemanfaatan umum; d. fungsi sosial dan nilai ekonomi; e. keterpaduan dan keserasian; f. keadilan; g. kemandirian;dan h. transparansi dan akuntabilitas. Ruang lingkup Pengelolaan Air Tanah dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. wewenang dan tanggung jawab; b. pengelolaan air tanah; c. kegiatan pengelolaan; d. perizinan air tanah; e. pembinaan,pengawasan dan pengendalian; f. fasili tasi; g. koordinasi; h. kerjasama; i. peran serta masyarakat; j. larangan; k. penyidikan; 1. ketentuan pidana; m. ketentuan lain-lain; n. ketentuan peralihan;dan o. ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2019.
38 Halaman

Provinsi Sulawesi Barat

Diakses 67 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2019
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

DAS

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2019/No 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

ABSTRAK:

DAS merupakan urat nadi dalam mendukung ketahanan sosial dan ekonomi serta menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar khususnya dan masyarakat lain pada umumnya; daya dukung daerah aliran sungai dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun kualitasnya sehingga menyebabkan terganggunya perekonomian, tata kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan; berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
UU No 5 Tahun 1960; UU No 5 Tahun 1990; UU No 41 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2013; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 37 Tahun 2014; PP No 45 Tahun 2004; PP N0 6 Tahun 2007; PP No 76 Tahun 2008.
dalam peraturan ini diatur tentang pengeloaan Daerah Aliran Sungai dengan berdasarkan azas partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian, transparan dan akuntabel serta sebagai pedoman dalam mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Peraturan Gubernur pelaksaan Peraturan Daerah ini
Penjelasan: 8 hlm

Provinsi Kalimantan Selatan

Diakses 52 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2019
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perda Nomor 2 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakat akibat penurunan daya dukung daerah aliran sungai termasuk kejadian bencana, yang dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat; bahwa di Kalimantan Selatan telah terjadi penurunan daya dukung daerah aliran sungai yang ditandai dengan terjadinya banjir, tanah longsor, erosi, sedimentasi dan kekeringan, sehingga diperlukan regulasi sebagai pedoman untuk melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai untuk meningkatkan daya dukungnya; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan daerah aliran sungai; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Wilayah Pengelolaan DAS; 3. Perencanaan; 4. Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 5. Pengelolaan DAS yang Dipulihkan Daya Dukungnya; 6. Pengelolaan DAS yang Dipertahankan Daya Dukungnya; 7. Kewajiban dan Larangan 8. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS; 9. Insentif dan Disinsentif; 10. Sistem Informasi Pengelolaan DAS; 11. Koordinasi dan Kerja Sama; 12. Monitoring dan Evaluasi; 13. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; 14. Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat; 15. Penyelesaian Sengketa; 16. Pendanaan; 17. Sanksi Administrasi; 18. Ketentuan Penyidikan; 19. Ketentuan Pidana; 20. Ketentuan Peralihan; dan 21. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
26 halaman

Provinsi Banten

Diakses 204 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2019
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
2019_Perda_02.pdf

Abstrak

pengembangan dan pengelolaan - sistem pengelolaan - air minum

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air

ABSTRAK:

Dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh air minum yang berkualitas dan tercukupi perlu pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum yang terencana, terprogram dan berkelanjutan.
Pasal 18 ayat 6; UU No 23 Th 2000; UU No 11 Th 1974; UU No 32 Th 2009; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 122 Th 2015; PP No 82 Th 2001; PP No 121 Th 2015; PP No 12 Th 2017; PP No 28 Th 2018; PP No 2 Th 2018; Permen Dagri No 80 Th 2015.
1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Spam; 3. Kebijakan Penyelenggaraan SPAM; 4. SPAM JP dan SPAM BJP; 5. Sumber Air Baku dan Wilayah Pelayanan; 6. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM; 7. Wewenang dan Tanggung Jawab; 8. Hak dan Kewajiban Pelanggan; 9. Pendanaan; 10. kerjasama; 11. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; 12. Pembinaan dan Pengawasan; 13. Sanksi Administratif; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
38 halaman

Provinsi Lampung

Diakses 76 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 29 Tahun 2014
PENGELOLAAN AIR TANAH

Lingkungan Hidup Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
P_LAMPUNG_29_2014.pdf.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN AIR TANAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN AIR TANAH

ABSTRAK:

a. bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air dan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan sehingga perlu dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (2J Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, maka pengelolaannya perlu diatur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2011 21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014
Pengelolaan arr tanah dise1enggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014.

Provinsi Lampung

Diakses 27 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2011
IRIGASI

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2011.pdf

Abstrak

irigasi

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IRIGASI

ABSTRAK:

mendukung produktivitas usaha tani untuk meningkatkan produksi pertanian dan menunjang ketahanan pangan di provinsi lampung, perlu diatur pembangunan, pengelolaan dan peningkatan sistem jaringan irigasi
1. undang-undang nomor 5 tahun 1960 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 3. undang-undang nomor 8 tahun 1981 4. undang-undang nomor 7 tahun 1984 5. undang-undang nomor 5 tahun 1990 6. undang-undang nomor 12 tahun 1992 7. undang-undang nomor 12 tahun 1994 8. undang-undang nomor 7 tahun 1996 9. undang-undang nomor 39 tahun 1999 10. undang-undang nomor 41 tahun 1999 11. undang-undang nomor 17 tahun 2003 12. undang-undang nomor 1 tahun 2004 13. undang-undang nomor 7 tahun 2004 14. undang-undang nomor 18 tahun 2004 15. undang-undang nomor 25 tahun 2004 16. undang-undang nomor 31 tahun 2004 17. undang-undang nomor 32 tahun 2004 18. undang-undang nomor 33 tahun 2004 19. undang-undang nomor 11 tahun 2005 20. undang-undang nomor 26 tahun 2007 21. undang-undang nomor 32 tahun 2009 22. undang-undang nomor 41 tahun 2009 23. undang-undang nomor 1 tahun 2011 24. undang-undang nomor 12 tahun 2011 25. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1982 26. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 27. peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1991 28. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1996 29. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 30. peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 31. peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 33. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 34. peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2006 35. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 36. peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 37. peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2008 38. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2008 39. peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2011 40. peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007 41. peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30/PRT/M/2007 tahun 2007 42. peraturan menteri pekerjaan umum nomor 31/PRT/M/2007 tahun 2007 43. peraturan menteri pekerjaan umum nomor 32/PRT/M/2007 tahun 2007 44. peraturan menteri pekerjaan umum nomor 33/PRT/M/2007 tahun 2007 45. peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 46. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007 47. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009 48. peraturan daerah provinsi lampung nomor 12 tahun 2009 49. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 2009 50. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2010
peraturan daerah ini memutuskan tentang irigasi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2011.

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Diakses 50 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2018
PENGELOLAAN AIR TANAH

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2018 (AIR TANAH).pdf

Abstrak

tanah-air-pengelolaan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2018/No. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN AIR TANAH

ABSTRAK:

bahwa Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi mempunyai wewenang untuk pengelolaan air tanah; bahwa ketersediaan air tanah pada prinsipnya terbatas sehingga pengelolaannya perlu diatur dan ditata oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf b
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah tersebur berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Perencanaan, Pendayagunaan dan Konservasi; III. Sanksi Administratif; IV. Penerbitan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Juru Bor; V. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah; VI. Peran Serta Masyarakat; VII. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; VIII. Kerja Sama; IX. Penyidikan; X. Ketentuan Pidana; XI. Pendanaan; XII. Ketentuan Peralihan; XIII. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
43 halaman; 17 halaman penjelasan

Kabupaten Lebong

Diakses 11 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2016
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tebo Emas

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERDA_NO_6_TAHUN_2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Enrekang

Diakses 43 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2017
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Enrekang

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perda Enrekang Nomor 3 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Enrekang

Diakses 39 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 01 Tahun 2017
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Massenrempulu Kabupaten Enrekang

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perda Enrekang Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Lebak

Diakses 110 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2019
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Irigasi

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perda No. 1 Th. 2019.pdf

Abstrak

peraturan daerah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Ld.2019/01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Irigasi

ABSTRAK:

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Ps 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 14 Th 1950; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015.
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Irigasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2019
4 Halaman

Kota Tidore Kepulauan

Diakses 25 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2013
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
66. Perda 12_2013 Perubahan Perda 9_2008 Pendirian PDAM.pdf

Abstrak

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 147

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan

ABSTRAK:

Urusan daerah di bidang sumber daya air serta pengembangan sarana dan prasarana air bersih mempunyai fungsi dan peran penting di dalam memenuhi kebutuhan dasar, peningkatan kelangsungan hidup serta meberi rasa keadilan bagi masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan perubahan maka perlu dilakukan penyesuaian terkait perkuatan struktur permodalan perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan petimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan.
UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 3 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Kepmendagri No. 50 Tahun 1999; Perda No. 9 Tahun 2008.
Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2008 tentang pendirian perusahaan daerah air minum Kota Tidore Kepulauan. Diatur tentang Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5); Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4A

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2013.
Peraturan daerah ini merubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), menambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), dan menyisipkan 1 (satu) Pasal baru diantara Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu Pasal 4A.
6 Halaman.

Kota Tidore Kepulauan

Diakses 13 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2008
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

Perizinan, Pelayanan Publik Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
57. Perda 9_2008 Pendirian PDAM Kota Tikep.pdf

Abstrak

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 74

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

ABSTRAK:

Urusan Daerah di bidang sumber daya air serta pengembangan sarana dan prasarana air bersih mempunyai fungsi dan peran penting di dalam memenuhi kebutuhan dasar, peningkatan kelangsungan hidup serta memberi rasa keadilan bagi masyarakat. Pengelolaan sumber daya air, pengembangan sarana dan prasarana air bersih memiliki potensi dan prospek yang sangat terbuka dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penataan organ pelaksana beserta perangkat lainnya melalui pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore Kepulauan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Kepmendagri No. 50 Tahun 1999.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pendirian dan Kedudukan, Kekayaan, Tujuan dan Kegiatan Usaha, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang, Penunjukan Pejabat Sementara, Dewan Pengawas, Pegawai, Dana Pensiun, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rug Pegawai, Tahun Buku, Anggaran Perusahaan, Laporan Pertanggung Jawaban Hasil Usaha Berkala Kegiatan Perusahaan, Laporan Perhitungan Tahunan, Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pemberian Jasa Produksi, Pemeriksaan, Asosiasi, Pembinaan, Pembubaran, Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2008.
30 Halaman, Penjelasan: 3 Halaman.

Kabupaten Pinrang

Diakses 47 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 03 Tahun 2017
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Irigasi

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NO 3-2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Pinrang

Diakses 46 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 1990
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perda Kab Pinrang Nomor 12 Tahun 1990.pdf

Abstrak

Kabupaten Halmahera Barat

Diakses 7 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2019
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat dalam Mendukung Program Air Bersih pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

BUMD Penanaman Modal dan Investasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perda Halbar No. 4 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM MENDUKUNG PROGRAM AIR BERSIH PADA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)-PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun 2019 Nomor 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat dalam Mendukung Program Air Bersih pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah untuk mendukung kegiatan PDAM Kabupaten Halmahera Barat dalam bentuk proyek air bersih sambungan rumah langganan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program hibah air bersih dan sanitasi dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang R.I cq Direktur Jenderal Cipta Karya, maka perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat dalam Rangka Mendukung Program Air Bersih pada Masayarakat Beroenghasilan Rendah (MBR)
Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No, 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 48 Tahun 2016; Permenkeu No. 31/PMK.05/2016; Perda Kabupaten Halmahera Barat No. 4 Tahun 2011; Perda Kabupaten Halmahera Barat No. 4 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat dalam Rangka Mendukung Program Air Bersih pada Masayarakat Beroenghasilan Rendah (MBR) dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyertaan modal; pelaksanaan penambahan penyertaan modal; pengelolaan dan pertanggungjawaban; pembinaan dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
5 Halaman; Penjelasan: 1 Halaman.

Kabupaten Sarolangun

Diakses 33 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2017
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERDA NO 9 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

pengelolaan air limbah domestik

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan bersih dari air limbah yang berasal dari rumah tangga serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka Pemerintah Daerah perlu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan berupaya untuk memberikan pengelolaan air limbah domestik secara berkelanjutan; bahwa dalam rangka memperkuat, Mensosialisasikan dan menerapkan upaya perilaku hidup bersih,, sehat dan terbebas dari pencemaran lingkungan dan sumber air dari dampak negatif air limbah domestik dengan kondisi buang air besar sembarangan (BABS) dan belum memadainya pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Sarolangun, maka perlunya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Sarolangun; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan air limbah merupakan sub urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah, maka diperlukan kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta kewajiban masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan No. P.68/menlhk/Setjen/kum.1/8/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2017; PERDA No. 3 Tahun 2004; PERDA No. 5 Tahun 2016
PERDA ini Mengatur Mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik; Meliputi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Penyelenggaraan; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban; Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik; Peran Serta Masyarakat; Kerjasama; Pembiayaan; Insentif dan Desinsentif; Perizinan; Pembinaan dan Pengawasan; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
23 hlmn; 1 pnjlsn

Kabupaten Purbalingga

Diakses 22 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2017
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi

Pertanian dan Peternakan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perda Nomor 12 Tahun 2017.doc

Abstrak

PENCABUTAN-PERATURAN-IRIGASI

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No 12/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUUXI/2013 terkait pembatalan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi, sudah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka perlu dicabut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2013 tentang Irigasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
3 hlm

Kabupaten Purbalingga

Diakses 34 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2017
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Perda Nomor 10 Tahun 2017.doc

Abstrak

PENCABUTAN-PERDA-PENGELOLAAN-AIR

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD No 10/2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah tidak sesuai dengan Lampiran Romawi I huruf CC angka I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/89 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
3 hlm

Hasil Pencarian - ditemukan 153 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.