Hasil Pencarian
Menemukan 334 peraturan (dalam 0,006 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2017 Tahun 2017
Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat

Subsidi, PSO

  Kabupaten Garut

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 241 Tahun 2011
Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Garut Tahun 2011

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

  Kabupaten Sumedang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 114 Tahun 2009
Alokasi Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dan Perikanan Tahun 2010 Di Kabupaten Sumedang

Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

  Kabupaten Ogan Komering Ilir

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2019
Pemberian Subsidi Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Tahun Anggaran 2019

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Subsidi, PSO

  Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 99 Tahun 2016
POLA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG

APBD Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

  Kabupaten Kepulauan Aru

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2018
Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Subsidi, PSO

  Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 114 Tahun 2017
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)

Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permenhub No. 29 Tahun 2018 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
  2. Permenhub No. 71 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
  3. Permenhub No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
  4. Permenhub No. 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Publik Service Obligation)

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.02/2015 Tahun 2015
Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Subsidi, PSO

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PMK No. 183/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
  2. PMK No. 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 117 Tahun 2021
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Subsidi, PSO

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PERPRES No. 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
  2. PERPRES No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
  3. PERPRES No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

  Kabupaten Cianjur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 30 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Cianjur Tahun 2014

Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

  Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2016
Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Subsidi, PSO

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2021
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Subsidi, PSO Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPRES No. 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

  Kabupaten Cirebon

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2015
Kebutuhan, Penyaluran Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Peternakan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2015

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Perlindungan Konsumen Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

  Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2013
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Permenhub No. 5 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi
  2. Permenhub No. 43 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.02/2017 Tahun 2017
Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik

Subsidi, PSO

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 18/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
  2. PMK No. 174/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
  3. PMK No. 162/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2011 Tahun 2011
Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi

APBN Subsidi, PSO

  Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2020
Penetapan Jenis Barang yang Diangkut Dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Subsidi, PSO Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permendag No. 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

  Kota Bekasi

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 59 Tahun 2018
Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal Trans Patriot Yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD Transportasi Darat/Laut/Udara Subsidi, PSO

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PERWALI Kota Bekasi No. 08A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Umum Massal Trans Patriot Yang Dananya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

  Kabupaten Ogan Ilir

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 36 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Subsidi, PSO Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan :

Mengubah :


  1. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.02/2010 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Subsidi, PSO

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PMK No. 32/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan
  2. PMK No. 124/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan, Pertanggungjawaban Dana Subsidi Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat

  Kota Sabang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 27 Tahun 2018
PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA SABANG

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Subsidi, PSO Air, Sistem Penyediaan Air Minum

  Kota Bandung

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 154 Tahun 2014
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2014

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Subsidi, PSO