Hasil Pencarian
Menemukan 379 peraturan (dalam 0,013 detik)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2022
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Ampul Gelas/Kaca dan Vial Gelas/Kaca untuk Obat Suntik Secara Wajib
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Perindustrian
- Download :
- 2022pmperin0111.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2018
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar
Perindustrian
- Download :
- PERBUP BMS NOMOR 21 TAHUN 2018.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017
Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian
Diubah dengan :
-
Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara
-
Permen ESDM No. 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara
-
Permen ESDM No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara
-
Permen ESDM No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara
- Download :
- Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 101 Tahun 2019
Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Industri
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU
- Download :
- Perbup_No_101_Tahun_2019.pdf
Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 54 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Perindustrian
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 47 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Perindustrian
- Download :
- 47-2016-Perbup_No_47_Tahun_2016.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 74 Tahun 2018
Pembentukan Unit Pengelola Pasar Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian
- Download :
- Perbup 74 Tahun 2018.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 13 Tahun 2009
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumedang
Kepegawaian, Aparatur Negara Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Perindustrian
- Download :
- PERBUP Nomor 13 Tahun 2009.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Perindustrian
Mengubah :
-
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 16 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2018
Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perindustrian
- Download :
- Perda No 1 2018 Tera Ulang.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 49 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang
Struktur Organisasi Perindustrian
Mengubah :
-
Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang
Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 3 Tahun 2016
PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU
Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian
- Download :
- PERWALI NOMOR 3 TAHUN 2016.docx
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2020
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen
Perindustrian Standar/Pedoman
- Download :
- Permenperin_No._41_Tahun_2020_1.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
Cipta Kerja
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kehutanan dan Perkebunan Kesehatan Ketenagakerjaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi Pendidikan Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Pangan, Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian Perumahan, Permukiman Cipta Kerja
Mengubah :
-
UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan -
UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) -
UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
-
UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
-
UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
-
UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
-
UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
-
UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
-
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
-
UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
-
UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
-
UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
-
UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
-
UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
-
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
-
UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
-
UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
-
UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
-
UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
-
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
-
UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
-
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
-
UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
-
UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
-
UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
-
UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
-
UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
-
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
-
UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
-
UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
-
UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
-
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
-
UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
-
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
-
UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
-
UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
-
UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
-
UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
-
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
-
UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
-
UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
-
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
-
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
-
UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
-
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
-
UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
-
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
-
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
-
UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
-
UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
-
UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
-
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
-
UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
-
UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
-
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
-
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
-
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
-
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
-
UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
-
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
-
UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
-
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
-
UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
-
UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
-
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
-
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
-
UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
-
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
-
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
-
UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
-
UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
-
UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
-
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
-
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
-
UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
-
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
-
UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
-
UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
-
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
-
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
-
UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
-
UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
-
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
-
UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
-
UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
-
Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
- Download :
- UU_Nomor_11_Tahun_2020-compressed.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 30.K Tahun 2008
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Perindustrian Koperasi, UMKM
- Download :
- PERBUP 30.K TAHUN 2008.pdf
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53 Tahun 2020
Standar Industri Hijau Untuk Industri Kaca Pengaman Diperkeras
Perindustrian Standar/Pedoman
- Download :
- Permenperin_No._53_Tahun_2020_1.pdf
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010
Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian
Dicabut dengan :
-
Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
-
Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara
- Download :
- Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2010.pdf
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.05/2001 Tahun 2001
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 Tentanng Keringan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perindustrian
Mengubah :
-
PMK No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
-
PMK No. 47/PMK.04/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri jasa
-
KMK No. 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa
- Download :
- KMK_28_2001.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 62 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Perindustrian
- Download :
- perbup_nomor_62_tahun_2021.pdf
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020
Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi
Perindustrian
- Download :
- Permenperind_No._16_Tahun_2020__.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 46 Tahun 2018
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Samosir
Ketenagakerjaan Struktur Organisasi Perindustrian
- Download :
- PERBUP-NO-46-TAHUN-2018.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 103 Tahun 2019
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri
Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian Standar/Pedoman
- Download :
- Perbup_No_103_Tahun_2019.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 92 Tahun 2020
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi Perindustrian
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2008
Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian
Dicabut dengan :
-
Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Download :
- Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2008.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2018
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Pemuda dan Olah Raga Perindustrian