Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 1337 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Perindustrian

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

Download :
PP Nomor 34 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1531 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018
Pemberdayaan Industri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

Download :
PP Nomor 29 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 252 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 2018
Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perindustrian

Download :
Keppres Nomor 24 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Provinsi Sulawesi Tengah

Diakses 130 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2018
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018-2038

Perindustrian

Download :
PERDA 6 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

REncana pembangunan industri sulawesi tengah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/NO.107, TLD NO.93

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018-2038

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengaturan: a. Industri ungulan Provinsi; b. RPIP Tahun 2018-2038; c. pelaksanaan; dan d. pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
6 halaman; Penjelasan 3 halaman; Lampiran 121 halaman.

Kota Jayapura

Diakses 39 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2007
Perizinan Industri

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian

Download :
PERDA 7 TAHUN 2007_TTG PERIZINAN INDUSTRI.pdf

Abstrak

Kabupaten Simalungun

Diakses 28 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2006
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri

Pajak dan Retribusi Daerah Perindustrian

Download :
perda simalungun no. 17 thn 2006.pdf

Abstrak

Kabupaten Temanggung

Diakses 83 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2018
PENYELENGGARAAN PELAYANAN METROLOGI LEGAL

APBD Hak Asasi Manusia Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pengadaan Barang/Jasa Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

Abstrak

PELAYANAN_PENYELENGGARAAN_METROLOGI LEGAL

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD NO.1/2018. TLD NO. 88

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN METROLOGI LEGAL

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan metrologi legal kepada masyarakat perlu diatur penyelenggaraanya. Maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal.
Dasar hukum yang mengatur Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal , UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah , UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi UTTP, PP No. 26 tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera, PP No. 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk , Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011, Perda Kabupaten Temanggung No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal, Asas Penyelengaraan Pelayanan Metrologi Legal, Pelaksana Pelayanan Metrologi Legal, UTTP, Tera dan/atau Tera Ulang, Peran serta masyarakat, Kerjasama Daerah dalam Pelayanan Metrologi Legal, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2018.
13 hlm

Kabupaten Temanggung

Diakses 57 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2017
Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kesehatan Lingkungan Hidup Perindustrian

Abstrak

AIR limbah_domestik-pengelolaan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD No. 13/2017, TLD No. 81

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan Peraturan daerah ini adalah: Bahwa lingkungan yang bai dan sehat, serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD RI Tahun 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Perda Kabupaten temanggng No. 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Perda Kabupaten Temanggung No. 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, Perda Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031, Perda Kabupaten temanggung No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Perda Kabupaten Temanggung No. 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten temanggung Tahun 2013-2018
Materi di dalam Peraturan Daerah ini adalah: Ketentuan Umum, Asas Tujuan dan Ruang Lingkup, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyelenggaraan SPAL, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama dan Kemitraan, Pembiayaan, Izin Pembuangan Air Limbah, Larangan, Sanksi Administrasi, Retribusi Jasa Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
29 hlm

Kabupaten Bantul

Diakses 91 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2018
Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian

Status Peraturan :

Mengubah :

PERDA Kab. Bantul No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Abstrak

PERDAGANGAN - IZIN - PERUBAHAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2018/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim industri, iklim perdagangan dan kemudahan berusaha agar mampu mendukung pengembangan potensi daerah dan perekonomian masyarakat perlu memberikan kemudahan, kepastian hukum dan perluasan kesempatan berusaha; Bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan baru yang mengatur perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan perlu dilakukan perubahan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011
Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan BAB III diubah, Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, dan Pasal 5D, Ketentuan Pasal 6 dihapus, Ketentuan Pasal 7 diubah, Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C, Ketentuan Bagian Kelima, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 9 diubah, Ketentuan Bagian Ketujuh, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 20 dihapus, Ketentuan Pasal 21 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 32A diubah, Ketentuan Pasal 42 diubah, Ketentuan Pasal 68 diubah, Ketentuan Pasal 69 diubah, Ketentuan Pasal 72 diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
Mengubah Perda Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah Halaman: 23 HLM; Penjelasan: 5 halaman

Kabupaten Timor Tengah Utara

Diakses 34 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2010
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

Abstrak

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

ABSTRAK:

bahwa otonomi Daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; bahwa dalam rangka perizinan di bidang industri sesuai kewenangan yang diberikan, maka perlu mengatur tentang pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 17 Tahun 1986; PP No. 13 Tahun 1995; PP No. 27 Tahun 1999; Peraturan Menteri Perindustrian No. 07/M-IND/Per/5/2005; Peraturan Menteri Perindustrian No. 19/M-IND/Per/5/2006; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11Tahun 2006; Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/Per/6/2008; Perda Kabupaten TTU No. 8 tahun 2008
Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umuml; II. Maksud dan Tujuan; III. Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan tanda Daftar Industri; IV. Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan tanda Daftar Industri; V. Pencabutan Izin; VI. Ketentuan Biaya Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan tanda Daftar Industri; VII. Ketentuan Pidana; VIII. Ketentuan Peralihan; IX. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2010.
19 Halaman

Provinsi Kalimantan Utara

Diakses 18 kali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 55 Tahun 2017
Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Bidang Insdustri dan Jasa

Lingkungan Hidup Perindustrian

Download :
PERGUB-55-2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Seluma

Diakses 11 kali

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 22 Tahun 2017
Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Seluma

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Perindustrian

Download :
PERBUP NO 22 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Humbang Hasundutan

Diakses 42 kali

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 47 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Perindustrian

Download :
47-2016-Perbup_No_47_Tahun_2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Bintan

Diakses 6 kali

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI DI KABUPATEN BINTAN

Perindustrian Standar/Pedoman

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN, PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS LPG TABUNG 3 KG BERSUBSIDI DI KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan program Konversi Minyak Tanah ke Liquifed Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg bersubsidi agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan menjamin ketersediaan pasokan LPG di Kabupaten Bintan, perlu di atur petunjuk teknis pelaksanaan, pengawasan dan pendistribusian Liquifed Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg bersubsidi bagi rumah tangga dan usaha mikro. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang petunjuk teknis Pelaksanaan, Pengawasan dan Pendistribusian Liquifed Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Bersubsidi di Kabupaten Bintan.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/K/30/MEM/2000; Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 021 Tahun 2007; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3174/K/12/MEN/2007 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011; dan Nomor 5 Tahun 2011.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Lpg Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Kabupaten Bintan dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Bintan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
10 halaman.

Kabupaten Bengkulu Selatan

Diakses 26 kali

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2018
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan

Struktur Organisasi Perindustrian

Download :
perbup no 11 tahun 2018.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bengkulu Selatan

ABSTRAK:

Dalam rangka kebutuhan organisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah kabupaten terutama di bidang perdagangan, perlu dibentuk UPT. Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Perbup No. 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kabupaten bengkulu selatan, pembentuka UPYD ditetapkan dengan peraturan bupati. Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja UPTD pada dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kabupaten bengkulu selatan.
UU Darurat No. 4 Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 2 Tahun 1981, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Permendag No. 50/MDag/PER/10/2009, Perda No. 9 Tahun 2016, Perbup No. 44 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja UPTD pada dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kabupaten bengkulu selatan. Dimuat ketentuan umum, pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, tata kerja, jabatan perangkat daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
Peraturan ini terdiri atas 8 hlm, Lampiran : 1 Lamp.

Kabupaten Muna Barat

Diakses 22 kali

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 127 Tahun 2015
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna Barat

Struktur Organisasi Perindustrian

Download :
Perbup Muna Barat No.127 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Dinas Perindustrian dan Perdagangan-Tugas dan Fungsi-Penjabaran

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 127, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015; b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati. c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna Barat.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, TATA KERJA, PENGANGKATAN DALAM JABATAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2015.
11

Kabupaten Bone Bolango

Diakses 3 kali

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 43 Tahun 2014
Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Bone Bolango 2014-2018

Perindustrian

Abstrak

Kota Binjai

Diakses 26 kali

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 37 Tahun 2018
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Perindustrian

Download :
Perwal No. 37 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BD.2018/No.37

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, telah ditetapkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai; Bahwa telah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai serta sehubungan dengan hasil evaluasi tugas, fungsi dan tata kerja pada lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai diketahui terdapat beberapa kewenangan yang tidak merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai; Bahwa dalam efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi,, dana tata kerja Dinas Tenaga dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai, perlu perubahan terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam teks diatas; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam teks diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
4 hlm

Kota Bogor

Diakses 140 kali

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 12 Tahun 2018
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Bogor

Ketenagakerjaan Perindustrian

Download :
Perwalkot 12_2018.pdf

Abstrak

program jaminan sosial ketenagakerjaan

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD 2018/7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Bogor

ABSTRAK:

Dalam rangka menurunkan tingkat risiko hilang atau turunnya penghasilan pekerja akibat risiko sosial, risiko kecelakaan kerja, kematian, dan risiko hari tua, serta mendorong kepada pemberi kerja dan pekerja untuk mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja dan pekerja dan untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud perlu adanya peran serta Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Bogor
UU No 13 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 14 Tahun 1993 sebagaimana yang telah diubah dengan PP No 84 Tahun 2013; PP No 85 Tahun 2013; PP No 86 Tahun 2013; PP No 44 Tahun 2015; PP No 45 Tahun 2015; PP No 46 Tahun 2015; PERPRES No 109 Tahun 2013; KEPRES No 22 Tahun 1993; Peraturan MenKeu No 240/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 26 Tahun 2015; Peraturan Menteri ketenagakerjaan No 29 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 23 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 35 Tahun 2016
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di kota Bogor, dengan sistematika sebagai berikut ini : 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 4. Peran serta Pemerintah Daerah Kota Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 5. Pembiayaan; 6. Sanksi; 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
20 Hlm

Hasil Pencarian - ditemukan 19 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2017.