Hasil Pencarian
Menemukan 369 peraturan (dalam 0,006 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Perindustrian
  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017
Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara
  2. Permen ESDM No. 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara
  3. Permen ESDM No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara
  4. Permen ESDM No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara

  Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 101 Tahun 2019
Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Industri

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

  Kota Depok

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 54 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Perindustrian

  Kabupaten Humbang Hasundutan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 47 Tahun 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Perindustrian

  Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 74 Tahun 2018
Pembentukan Unit Pengelola Pasar Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

  Kabupaten Sumedang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 13 Tahun 2009
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumedang

Kepegawaian, Aparatur Negara Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Perindustrian

  Kabupaten Bandung Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Perindustrian

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PERBUP Kab. Bandung Barat No. 16 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

  Kabupaten Bandung Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2018
Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah Perindustrian

  Kabupaten Magelang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 49 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang

Struktur Organisasi Perindustrian

Status Peraturan :

Mengubah :


  1. Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang

  Kabupaten Banjarnegara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 74 Tahun 2019
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Perindustrian Koperasi, UMKM

  Kota Palu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 3 Tahun 2016
PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU

Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian

  Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2020
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen

Perindustrian Standar/Pedoman

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
Cipta Kerja

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kehutanan dan Perkebunan Kesehatan Ketenagakerjaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi Pendidikan Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Pangan, Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian Perumahan, Permukiman Cipta Kerja

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
    Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
    Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  3. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  4. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
  5. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  6. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  7. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  8. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  9. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  10. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  11. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  12. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  13. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
  14. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  15. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  16. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  17. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  18. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  19. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  20. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  21. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  22. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  23. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
  24. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  25. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  26. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  27. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  28. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  29. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
  30. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  31. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
  32. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  33. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  34. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  35. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  36. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  37. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  38. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  39. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  40. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  41. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
  42. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  43. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  44. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  45. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  46. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  47. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  48. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  49. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  50. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  51. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  52. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  53. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  54. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  55. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  56. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  57. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  58. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  59. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  60. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  61. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  62. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  63. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
  64. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  65. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  66. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  67. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  68. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  69. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  70. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
  71. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
  72. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  73. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  74. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  75. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  76. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  77. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  78. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  79. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  80. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  81. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  82. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  83. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  84. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  85. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  86. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)

  Kabupaten Purworejo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 30.K Tahun 2008
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purworejo

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Perindustrian Koperasi, UMKM

  Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53 Tahun 2020
Standar Industri Hijau Untuk Industri Kaca Pengaman Diperkeras

Perindustrian Standar/Pedoman

  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010
Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perindustrian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
  2. Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Dan Batubara

  Kementerian Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.05/2001 Tahun 2001
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 Tentanng Keringan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perindustrian

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PMK No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
  2. PMK No. 47/PMK.04/2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri jasa
  3. KMK No. 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa

  Kabupaten Rokan Hulu

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 62 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Struktur Organisasi Perindustrian

  Kota Magelang

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 54 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perindustrian

Status Peraturan :

Mengubah :


  1. Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

  Kementerian Perindustrian
  Kabupaten Temanggung

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 78 Tahun 2017
Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung

Struktur Organisasi Perindustrian Koperasi, UMKM

  Kabupaten Samosir
  Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 103 Tahun 2019
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Industri

Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian Standar/Pedoman