Hasil Pencarian
Menemukan 939 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2014
Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Kebijakan Pemerintah

  Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  Kabupaten Sidenreng Rappang
  Kota Tidore Kepulauan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2013
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Penanaman Modal dan Investasi Kebijakan Pemerintah

  Kota Tidore Kepulauan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 Tahun 2013
Penyertaan Modal Pemerintahah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan daerah Maluku dan Maluku Utara

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

  Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 20 Tahun 2012
PELAKSANAAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

  Provinsi Kalimantan Utara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 39 Tahun 2014
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM HIDROMETEOROLOGI, HIDROLOGI DAN HIDROGEOLOGI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kebijakan Pemerintah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

  Provinsi Kalimantan Utara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 40 Tahun 2014
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kebijakan Pemerintah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

  Kementerian Keuangan

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 239/PMK.08/2012 Tahun 2012
Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PMK No. 139/PMK.08/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

  Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tahun 2014
Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Peraturan OJK No. 19 /POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

  Kabupaten Belitung Timur

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2014
Penyelenggaraan Perhubungan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah

  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2013 Tahun 2013
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kebijakan Pemerintah Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan :

Mencabut :

  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2011
Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim

Pertanian dan Peternakan Kebijakan Pemerintah

  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 13 Tahun 2011
Penghematan Energi dan Air

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. INPRES No. 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air

  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2013
Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013

Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Pemerintah

  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2013
Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Kebijakan Pemerintah

  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2014
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014

Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Pemerintah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1953
Perubahan "Jachtverordening Java En Madura 1940" (Staatsblad 1940 Nr 247)

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 22 Tahun 1953 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Nomor 28 Tahun 1953 ) dan Penetapan Pengubahan "Jachtverordening Java En Madoera 1940" (Staatsblad 1940 Nr. 247)

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 162 Tahun 1954
Pemanggilan Anggota Delegasi dari Belanda

Kebijakan Pemerintah

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 210 Tahun 1953
Perubahan Ketentuan Penyelenggaraan Zegelverodening 1921

Kebijakan Pemerintah

  Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 19 Tahun 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah