Hasil Pencarian - ditemukan 584 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 17 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Hak Asasi Manusia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

  Pemerintah Pusat
Diakses 324 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

  Pemerintah Pusat
Diakses 143 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 9010 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

APBD APBN Perizinan, Pelayanan Publik Kebijakan Pemerintah

  Pemerintah Pusat
Diakses 77 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1979
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Bidang Pengusahaan Dan Pengembangan Industri Pupuk Urea

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Kebijakan Pemerintah

  Pemerintah Pusat
Diakses 94 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1959
Penetapan Harga Mata Uang Rupiah

Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 9 Tahun 1967 tentang Penarikan Kembali Nilai Lawan Rupiah

  Pemerintah Pusat
Diakses 76 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1959
Pengubahan dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 Tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 27 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1960, Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 Setelah Diubah dan Ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1959 Tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indoensia

Mengubah :

  1. PP No. 38 Tahun 1958 tentang Pendaftaran Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kementerian Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat
Diakses 58 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 144 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 59 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1957
Penetapan Peraturan Penyelesaian Pemerintah Terhadap Pendidikan Pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pendidikan Kebijakan Pemerintah

  Pemerintah Pusat
Diakses 63 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1957
Perubahan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1957

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 5 Tahun 1957 tentang Panitia Negara Pertimbangan Keuangan

  Pemerintah Pusat
Diakses 93 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1957
Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 dan No. 12 Tahun 1954

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 12 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perindustrian kepada Propinsi-Propinsi
  2. PP No. 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi Propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah-Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil
  3. PP No. 51 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Di Sumatera
  4. PP No. 45 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Sosial Kepada Propinsi
  5. PP No. 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Daripada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan; Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Propinsi
  6. PP No. 46 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Tengah
  7. PP No. 45 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Tengah
  8. PP No. 44 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Tengah

  Pemerintah Pusat
Diakses 88 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1956
Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 52 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1956
Penetapan Kota Besar Bandung sebagai Tempat Rapat-Rapat Konstituante

Kebijakan Pemerintah

  Pemerintah Pusat
Diakses 72 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1955
Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah

Perbankan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 38 Tahun 1954 tentang Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah
  2. PP No. 20 Tahun 1953 tentang Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah

  Pemerintah Pusat
Diakses 66 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1953
Perubahan "Jachtverordening Java En Madura 1940" (Staatsblad 1940 Nr 247)

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 22 Tahun 1953 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1953 (Lembaran-Negara Nomor 28 Tahun 1953 ) dan Penetapan Pengubahan "Jachtverordening Java En Madoera 1940" (Staatsblad 1940 Nr. 247)

  Pemerintah Pusat
Diakses 103 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1951
Opcenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 43 Tahun 1952 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nr 58 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nr 85 Tahun 1951) Mengenai Opseten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat

  Pemerintah Pusat
Diakses 99 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1951
Perubahan Rayon Kemahalan

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 26 Tahun 1952 tentang Pengubahan Jumlah Persentase Tunjangan Kemahalan Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 77 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1951
Tarip Uang Tera

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 5 Tahun 1962 tentang Tarip Uang Tera

Diubah dengan :

  1. PP No. 36 Tahun 1958 tentang Melengkapi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1951 Tentang Tarip Uang Tera