Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2014
PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN ARUS LALU LINTAS DI WILAYAH PERKOTAAN KABUPATEN BANYUWANGI

Lalu Lintas, Jalan

Download :
PERBUP_NO_25_TAHUN_2014_TTG_JARINGAN_JALAN_DAN_ARUS_LL.pdf

Abstrak

Kabupaten Purbalingga

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 28 Tahun 2018
Penetapan Arus Lalu Lintas Dua Arah Pada Ruas Jalan Jenderal Soedirman Bagian Barat Kabupaten Purbalingga

Lalu Lintas, Jalan

Download :
Perbup Nomor 28 Tahun 2018.pdf

Abstrak

LALULINTAS

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD No 28/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Arus Lalu Lintas Dua Arah Pada Ruas Jalan Jenderal Soedirman Bagian Barat Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan fungsi jalan dan menumbuhkan pusat pusat perekonomian baru pada Ruas Jalan Jenderal Soedirman bagian barat, maka perlu diberlakukan arus lalu lintas dua arah sampai dengan Lingkar Alun-alun Purbalingga selama 24 (dua puluh empat) jam yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Arus Lalu Lintas Dua Arah Pada Ruas Jalan Jenderal Soedirman Bagian Barat Kabupaten Purbalingga;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, arus Lalu Lintas dua arah pada Ruas Jalan Jenderal Soedirman Bagian Barat Kabupaten Purbalingga, Pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
5 hlm

Kota Cimahi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2006
Retribusi Jasa Umum Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pajak dan Retribusi Daerah Lalu Lintas, Jalan

Download :
062_Nomor 6 Tahun 2006_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang .pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2012
Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis Compressed Natural Gas (CNG) pada Kendaraan Bermotor

Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan Teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas Pada Kendaraan Bermotor

Download :
pm_no._39_tahun_2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 1994
Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tandes – Kebomas Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 75 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
KEPPRES No. 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol

Download :
Keputusan_Presiden_no_82 TH 1994.pdf

Abstrak

Kota Tidore Kepulauan

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 21 Tahun 2018
JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan

Abstrak

angkutan kota-Jaringan trayek

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 469.

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN KOTA

ABSTRAK:

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana angkutan penumpang umum, maka perlu menata rute jaringan trayek angkutan kota pada semua jaringan trayek angkutan kota di Kota Tidore Kepulauan; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota di Kota Tidore Kepulauan;
UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyelenggaraan jaringan trayek angkutan kota, kewajiban membayar tarif pelayanan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk penumpang angkutan kota, dan Kepala Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap jaringan trayek.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018.
4 Halaman, Lampiran: 2 halaman

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019
Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download :
PM_12_TAHUN_2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Serdang Bedagai

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2018
Penyelenggaraan Jalan

Lalu Lintas, Jalan

Download :
a2045dc4ddf0bd5c7a6a439bd70632ef.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN JALAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2018/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Jalan

ABSTRAK:

Jalan sebagai prasarana sistem transportasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan di berbagai bidang, untuk mewujudkan tercapainya pelayanan prasarana transportasi bagi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya peranan jalan secara optimal; Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan desa; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT/M/2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013.
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN; RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN; PERAN, BAGIAN-BAGIAN, DAN PEMANFAATAN BAGIAN JALAN; STATUS DAN FUNGSI JALAN; PENETAPAN DAN PENGENDALIAN KELAS JALAN; PERLENGKAPAN JALAN; PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN; MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
56

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 19 Tahun 1979
Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan (Freeway) Jakarta Bogor Ciawi Menjadi Jalan Tol Jagorawi Dan Besarnya Uang Tol

Lalu Lintas, Jalan

Download :
keppres No. 19 Tahun 1979.pdf

Abstrak

Kabupaten Lumajang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2020
Kawasan Tertib Lalu Lintas

Lalu Lintas, Jalan

Download :
Perbup_No__5_2020_tentang_Kawasan_Tertib_Lalu_Lintas.pdf

Abstrak

LALU LINTAS

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2020 No 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya, serta untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan bagi pengguna jalan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
Ketentuan umum; Lokasi Pengawasan dan Pemantauan; Kewajiban; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2020.

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012
Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenhub No. 28 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api

Download :
pm_no._60_tahun_2012.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019
Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Mencabut :

Kepmenhub Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

Download :
PM_60_TAHUN_2019_rev.pdf

Abstrak

Kota Depok

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 62 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Lalu Lintas, Jalan

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, BD 2020/63

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 124 Tahun 2016 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. bahwa guna menunjang pelaksanaan Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjang dengan pembentukan lembaga oleh Pemerintah Daerah Kota yang berperan sebagai fasilitator dalam mendorong peran serta masyarakat sebagai upaya pengembangan kebijakan dan implementasi sistem transportasi yang berkelanjutan, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 124 Tahun 2016 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
Terdiri dari 2 pasal

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 124 Tahun 2016
mengatur mengenai perubahan atas peraturan wali kota depok nomor 124 tahun 2016 tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan
8 halaman

Kabupaten Kapuas Hulu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2015
Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Di Kabupaten Kapuas Hulu

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Abstrak

LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2015/NO.15, TLD No.15, LL KAB KAPUAS HULU: 32 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan Di Kabupaten Kapuas Hulu

ABSTRAK:

bahwa dengan perkembangan kegiatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang semakin meningkat, perlu dilakukan upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang transportasi, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 (Ayat 6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Uu No. 27 Tahun 2009, UU No. 23 TAhun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.73 Tahun 2004, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 26 Tahun 2012, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 52 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sarana, Pengujian Kendaraan, Tata Cara Berlalu Lintas, Perizinan, Fasilitas Untuk penyandang Cacat dan atau Orang Sakit, Analisis Dampak Lalu Lintas, Sistem Informasi dan Statistik, forum Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan Kabupaten Kapuas Hulu, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Peran Serta Masyarakat, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2015.
32 halaman dan 5 halaman penjelasan

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1993
Angkutan Jalan

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Download :
PP No. 41 Th 1993.pdf

Abstrak

Kabupaten Pangandaran

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2019
Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum

Lalu Lintas, Jalan

Download :
PERDA NOMOR 7 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 4 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Sambas

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download :
Perbup_4_2018 ttg Perubahan Jaringan Trayek Angkutan Umum.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN SAMBAS

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2018/NO.4, TBD No.4, LL KAB. SAMBAS: 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Sambas

ABSTRAK:

bahwa jaringan trayek angkutan umum di Kabupaten Sambas telah diatur dalam peraturan bupati Sambas Nomor 15 Tahun 2007;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.22 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.32 Tahun 2011, PP No.74 Tahun 2014, Kepmenhub No.KM35 Tahun 2003, Perda No.11 Tahun 2011, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.15 Tahun 2007;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 Bupati Nomor 15 Tahun 2007;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 5 halaman penjelasan;

Kota Bontang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2020
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Mencabut :

PERDA NO.13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Ijin Usaha Angkutan Barang

Download :
PERDA NOMOR 7 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

lalu lintas-angkutan jalan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2020 NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 26 ayat (2), Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Pasal 73 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.7 Tahun 2000; UU NO.22 Tahun 2009; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.32 Tahun 2011; PP NO.55 Tahun 2012; PP NO.79 tahun 2013; PP NO.74 Tahun 2014
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Penyelenggaraan LLAJ bertujuan untuk: a. terwujudnya Lalu Lintas secara tertib, lancar, aman, selamat, dan terpadu dengan moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian di Daerah; b. terwujudnya masyarakat yang beretika dalam berlalu lintas; dan c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan jembatan untuk memberikan pelayanan Lalu Lintas dan menunjang kelancaran distribusi ke berbagai wilayah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
Mencabut PERDA NO.13 Tahun 2007
67 hlm.

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1990
Penetapan Ruas Jalan Padalarang - Cileunyi Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tol

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 75 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol
KEPPRES No. 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Jalan Tol

Abstrak

Kabupaten Bulukumba

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016
Pedoman Pemberian Nama Jalan

Lalu Lintas, Jalan

Abstrak

lalau lintas - jalan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3, TLD NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan

ABSTRAK:

a. bahwa jalan merupakan salah satu prasarana perhubungan yang pada hakekatnya merupakan unsur penting dalam mengusahakan kehidupan masyarakat; b. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan perlu diatur serta ditetapkan nama jalan yang ada di Kabupaten Bulukumba; c. d. bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan; bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 224); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21);
Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan atas: a. Jalan Nasional; b. Jalan Provinsi; c. Jalan Kabupaten; d. Jalan Kota; dan e. Jalan Desa; (1) Setiap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berada dalam Daerah wajib mempunyai nama Jalan. (2) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2016.
12 halaman

Kota Bandung

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 364 Tahun 2018
Penugasan Penyelenggaraan Light Rail Transit Kota Bandung

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download :
Perwal 364 Tahun 2018_13_07_2018_06_53_36.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 1988
Pengoperasian Jalan Tol Jakarta-Cikampek Seksi B Dan C (Cibitung-Karawang-Cikampek) Untuk Uji Coba Dan Penetapan Besarnya Tarip Tol Uji Coba

Lalu Lintas, Jalan

Download :
KEPPRES NO 31 TH 1988.pdf

Abstrak

Kabupaten Bangka Selatan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2021
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Lalu Lintas, Jalan

Download :
Perda Basel 12-2021.pdf

Abstrak

penyelenggaraan - pengujian - kendaraan bermotor

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2021/NO. 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK:

Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan dalam rangka menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, serta meminimalisasi pencemaran lingkungan khususnya polusi udara yang bersumber dari kendaraan bermotor. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berkaitan dengan kewenangan daerah di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu mengatur Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini maka perlu disesuaikan.
Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; dan UU No. 23 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup; pengujian kendaraan bermotor; UPT; Tenaga Penguji; uji berkala; fasilitas dan peralatan PKB; prosedur dan tata cara uji berkala; bukti lulus uji; permohonan keberatan; pemeriksaan dan pengawasan operasional; penyidikan; serta ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.
40 hlm. (Penjelasan 5 hlm.)

Kabupaten Toli-Toli

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2012
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Pajak dan Retribusi Daerah Lalu Lintas, Jalan

Download :
RANCANGAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM.pdf

Abstrak

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/NO.11, TLD NO.104

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka diperlukan upaya untuk menggali sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan; bahwa Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum;
Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2012.
Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 35 Tahun 2001
10 halaman; Penjelasan 3 halaman

Kabupaten Purwakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2012
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan :

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Download :
LD NO 5 THN 2012 TTG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.pdf

Abstrak

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK:

Guna mendukung operasional Pengujian Kendaraan Bermotor dan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai retribusinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g dan Pasal 156 ayat (1) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Pengujian Kendaran Bermotor, 3. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi, 4. Golongan Retribusi, 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, 6. Prinsip Penetapan Tarif Retribusi, 7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, 8. Wilayah Pungutan, 9. Tata Cara Pemungutan dan Pemanfaatan Retribusi, 10. Tata Cara Pembayaran Retribusi, 11. Sanksi Administratif, 12. Tata Cara Penagihan, 13. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, 14. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa, 15. Peninjauan Tarif Retribusi, 16. Penyidikan, 17. Ketentuan Pidana, dan 18. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2012.
18 Halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 967 peraturan (dalam 0,018 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 1994.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 1993.

Hasil Pencarian Menemukan 967 peraturan (dalam 0,018 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 967 peraturan (dalam 0,018 detik)