Hasil Pencarian - ditemukan 443 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 542 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016
Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perbankan Perekonomian

  Pemerintah Pusat
Diakses 116 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2015
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Perekonomian

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERPU No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

  Pemerintah Pusat
Diakses 2262 kali

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012
Pangan

Perekonomian

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

  Pemerintah Pusat
Diakses 112 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011
Mata Uang

Perbankan Perekonomian

  Pemerintah Pusat
Diakses 307 kali

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2009
Kawasan Ekonomi Khusus

Perekonomian

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
  2. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

  Pemerintah Pusat
Diakses 1189 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

  Pemerintah Pusat
Diakses 235 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987
Kamar Dagang dan Industri

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Perekonomian

  Pemerintah Pusat
Diakses 119 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1985
Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

  Pemerintah Pusat
Diakses 179 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1984
Perindustrian

Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

  Pemerintah Pusat
Diakses 171 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1970
Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

  Pemerintah Pusat
Diakses 109 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1967
Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966, tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966 No. 36).

Perekonomian

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

  Pemerintah Pusat
Diakses 120 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1966
Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966

APBN Perekonomian

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966

Mengubah :

  1. UU No. 22 Tahun 1965 tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966

  Pemerintah Pusat
Diakses 186 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1966
Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Mencabut :

  1. UU No. 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

  Pemerintah Pusat
Diakses 111 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1955
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-Undang *)

Perekonomian

Status Peraturan :

Menetapkan :

  1. UUDrt No. 2 Tahun 1954 tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan

  Pemerintah Pusat
Diakses 102 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1954
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 25 Tahun 1953) untuk Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Untuk Indonesia Tahun 1948 No. 141)" Sebagai Undang-Undang

Perekonomian

Status Peraturan :

Menetapkan :

  1. UUDrt No. 6 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad untuk Indonesia 1948 Nomor 141)