Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 62 kali

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - Tahun 1945
UUD 1945 dan Amandemen

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

Undang UNdang dasar- negara republik indonesia-tahun 1945

1945

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen NO. -,

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen tentang UUD 1945 dan Amandemen

ABSTRAK:

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
-
BAB I Bentuk dan Kedaulatan BAB II Majelis Permusyawaratan Rakyat BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara BAB IV Dewan Pertimbangan Agung BAB V Kementerian Negara BAB VI Pemerintah Daerah BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat BAB VIIA Dewan Perwakilan Daerah BAB VIIB Pemilihan Umum BAB VIII Hal Keuangan BAB VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan BAB IX Kekuasaan Kehakiman BAB IXA Wilayah Negara BAB X Warga Negara Dan Penduduk BAB XA Hak Asasi Manusia BAB XI Agama BAB XII Pertahanan Dan Keamanan Negara BAB XIII Pendidikan Dan Kebudayaan BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial BAB XV Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan BAB XVI Perubahan Undang-Undang Dasar Aturan Peralihan Aturan Tambahan

CATATAN:

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
28

Pemerintah Pusat

Diakses 81 kali

Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003
Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 2002

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
ketetapan-mpr-ri-nomor-i-mpr-2003-1325650924.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2137 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2010
Keprotokolan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol

Download :
UU Nomor 9 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 4659 kali

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 24 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 70 kali

Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008
Wilayah Negara

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 43 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 221 kali

Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2007
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 48 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1976 kali

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

Download :
UU Nomor 29 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 763 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006
Pemerintahan Aceh

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2006.pdf

Abstrak

PEMERINTAHAN DAERAH - ACEH - OTONOMI DAERAH

2006

Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2006/NO.62, TLN NO.4633, LL SETNEG : 145 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Aceh

ABSTRAK:

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu dibentuk UU tentang Pemerintahan Aceh.
Dasar hukum UU ini adalah : Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara; UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang; UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dalam UU ini diatur mengenai pembagian daerah Aceh dan kawasan khusus. Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota, Kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, Kecamatan dibagi atas mukim, dan Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong. Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di Aceh dan/atau kabupaten/kota untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus. Selain mengatur mengenai pembagian daerah, UU ini juga mengatur mengenai kewenangan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2006.
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan nomor putusan 35/PUU-VIII/2010.
Penjelasan : 41 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 303 kali

Undang-undang (UU) Nomor 56 Tahun 1999
Rakyat Terlatih

Pertahanan dan Keamanan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 56 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 576 kali

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999
Hubungan Luar Negeri

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 37 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1073 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1999
Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum

Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 674 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1996
Perairan Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Mencabut ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3)

Download :
UU Nomor 6 Tahun 1996.pdf

Abstrak

PERAIRAN - TERITORIAL INDONESIA

1996

Undang-undang (UU) NO. 6, LN. 1996, LL SETNEG : 19 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perairan Indonesia

ABSTRAK:

Untuk menetapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-Undang yang baru.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1),Pasal 20 ayat (1),dan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
Dalam UU ini diatur mengenai wilayah perairan Indonesia. Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Selain mengatur mengenai batas wilayah perairan, diatur juga mengenai hak lintas bagi kapal-kapal asing. Kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan: 1) melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; atau 2) berlaku ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 1996.
Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 17 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 350 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1987
Protokol

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Download :
UU Nomor 8 Tahun 1987.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1061 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1985
Referendum

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1985.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 602 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1983
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1983.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 156 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1980
Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Download :
UU Nomor 10 Tahun1980.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 506 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1973
Landas Kontinen Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 1 Tahun 1973.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 470 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1972
Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Mengubah :

UU No. 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang
UU No. 24 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
UU No. 23 Tahun 1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2858) Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci Menjadi Undang-Undang
UU No. 14 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena"
UU No. 5 Tahun 1963 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa
UU No. 14 Tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara
UU No. 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang
UU No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1972.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 160 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

Download :
UU Nomor 13 Tahun 1971.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 80 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1962
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1962 Tentang Penerimaan dan Penggunaan Warga Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut-Serat Dalam Perjuangan Pembebasan Irian barat (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 21) Menjadi Undang-Undang

Pertahanan dan Keamanan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Menetapkan :

PERPU No. 3 Tahun 1962 tentang Penerimaan Dan Penggunaan Warga-Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut-Serta Dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Download :
UU Nomor 17 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian - ditemukan 246 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Ketetapan MPR ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2003.