Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Tulang Bawang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 41 Tahun 2011
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan Ketatanegaraan, Kenegaraan Struktur Organisasi

Download :
PERBUP Nomor 41 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014
Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Permenkumham No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download :
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2012
Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mencabut :

Download :
Permenkumham Nomor 23 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 183 Tahun 1954
Pengesahan Peraturan Daerah Kota Makasar

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.183 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 189 Tahun 1954
Pengangkatan Pejabat Sekretaris Panitia Negara Perbaikan Makanan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.189 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 229 Tahun 1954
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.229 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 231 Tahun 1954
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat H.Rusli Abdul Hamid

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.231 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 232 Tahun 1954
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Chairuddin Sjahadat

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.232 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2015
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
6_PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

PEDOMAN - PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN - KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2015/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ABSTRAK:

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial, budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi , melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa; Dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkokoh integrasi nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diselenggarakan forum pembauran kebangsaan di daerah. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 34 Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Pergub No. 5 Tahun 2007.
Perbup ini mengatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi: Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan; Forum Pembauran Kebangsaan; Masa Kepengurusan dan Pengukuhan; Pengawasan dan Pelaporan; serta Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam Perbup ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
9 hlm.

Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 6 Tahun 2016
Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Di Provinsi Sumatera Utara

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan Struktur Organisasi

Download :
Pergub No. 6 Tahun 2016.pdf

Abstrak

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2016/No.6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Di Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa/kelurahan diatur dengan Peraturan Gubernur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Utara;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh, 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah, 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara.
mengatur tentang: ketentuan umum, penyelenggaraan pembauran kebangsaan, pembentukan forum pembauran kebangsaan, tugas dan fungsi forum pembauran kebangsaan dan dewan pembina, keanggotaan dan pengurus FPK, pembina FPK, pembinaan dan pelaporan, pendanaan dan pertanggungjawaban, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun 2011 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 Hlm

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 2016
Hari Lahir Pancasila

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres Nomor 24 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 2015
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres Nomor 2 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 31 Tahun 2016
Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama Pada Bagian Depan Rupiah Kertas Dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perbankan, Lembaga Keuangan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres Nomor 31 Tahun 2016 (Distribusi II) (1).pdf

Abstrak

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 101 Tahun 2017
PEMBEBASAN, KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING, PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
NO.101.pdf

Abstrak

PAJAK DAERAH - PERWAKILAN NEGARA ASING/LEMBAGA INTERNASIONAL

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 101, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 61027

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBEBASAN, KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING, PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL

ABSTRAK:

Bahwa untuk menyesuaikan ketentuan mengenai pembebasan pajak daerah berdasarkan asas timbal balik (reciprocitas) sebagaimana diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2010, pembebasan Pajak Daerah bagi badan atau perwakilan Lembaga internasional yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, Pergub No. 124 Tahun 2009 perlu disempurnakan.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 1982; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2010; Permenkeu No. 147/PMK.07/2010; serta Permenkeu No. 148/PMK.07/2010.
Peraturan ini berisi tentang ruang lingkup; pendelegasian kewenangan pembebasan pajak; obyek pajak; subyek pajak; pembebasan pajak; kelebihan pembayaran pajak; serta penagihan pajak.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
Pada saat Pergub ini mulai berlaku, Pergub No. 124 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pergub ini terdiri atas 25 hlm, termasuk 5 hlm Lampiran.

Kota Probolinggo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 17 Tahun 2017
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efektivitas, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan dalam penyelenggaraan suatu acara kenegaraan dan acara resmi telah ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; c. bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam pelaksanaan dipandang perlu disesuaikan.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan lembaran negara Nomor 5166); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 6. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80).
1. Keprotokolan diatur berdasarkan asas kebangsaan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan timbal balik; 2. Penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera; 3. Penyelenggaraan acara kenegaraan dapat dilaksanakan di daerah atau di luar daerah. Acara kenegaraan yang dimaksud, diselenggarakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo berkoordinasi dengan panitia penyelenggara. 4. Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi; 5. Tamu negara, tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Pemerintah Daerah mendapat pelayanan keprotokolan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
14 Halaman

Kabupaten Muna Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2016
Buku Registrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Muna Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Perbup Muna Barat No.17 Tahun 2016 .pdf

Abstrak

buku registrasi-produk hukum

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Buku Registrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

Bahwa pengregistrasian produk hukum daerah merupakan salah satu kegiatan pengadministrasian agar produk hukum daerah dapat tertata dan tertib administrasi; Bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Buku Registrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengadministrasian Produk Hukum Daerah beserta Ruang Lingkupnya

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman

Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2017
Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mencabut :

Download :
Permenkes Nomor 13 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Sumbawa

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2015
PENCABUTAN 6 (ENAM) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan Kebijakan Pemerintah

Download :
04. Perda No. 4 Th. 2015 ttg Pencabutan 6 Perda .pdf

Abstrak

Ketatanegaraan - PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN 6 (ENAM) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2001 tentangSumber Pendapatan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 23 Tahun 2010 tentang Peraturan Perundang-Undangan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 25 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Dapat Diserahkan pada Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan mengenai Desa, sehingga perlu dicabut.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai berikut: a. Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 329); b. Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 331); c. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 332); d. Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 20); e. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Peraturan Perundang-Undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 563); dan f. Nomor 25 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Dapat Diserahkan pada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 565); 6 (enam) Peraturan Daerah dimaksud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 27 Juli 2015.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015.
Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai berikut: a. Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 329); b. Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 331); c. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 332); d. Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 20); e. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Peraturan Perundang-Undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 563); dan f. Nomor 25 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Dapat Diserahkan pada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 565).
-
4

Kota Mataram

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 20 Tahun 2015
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
PERWAL NOMOR 20 TAHUN 2015_opt.pdf

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara - TATA NASKAH DINAS

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, Bagian Hukum Pemkot Mataram

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

ABSTRAK:

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas dilingkungan pemerintah daerah; Peraturan Walikota Mataram Nomor : 6/PERT/2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram tidak sesuai lagi dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti
UU No. 4 Tahun 1993, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007 Perpres No. 87 Tahun 2014, Permendagri No. 54 Tahun 2009, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kota Mataram No. 5 Tahun 2008, Perda Kota Mataram No. 19 Tahun 2011
Ketentua Umum, Tata Naskah Dinas, Naskah Dinas, Penggunaan dan Kewenangan atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, dan Pejabat, Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas, Stempel, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas, Papan Nama, Perubahan dan Pencabutan, Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentua Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2015.
Dicabut - Peraturan Walikota Mataram Nomor 6/PERT/2006
-
89

Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 66 Tahun 2015
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
PERGUB.66.2015.pdf

Abstrak

petunjuk - pelaksanaan - perjalanan - dinas

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BD.2015/NO.66, TLD No.66

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu disesuaikan dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efesiensi dan evektivitas pengelolaan keuangan daerah khususnya belanja perjalanan dinas, perlu diatur petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.71 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No.19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dnegan PP No.23 Tahun 2011; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.11 Tahun 2011; Permendagri No.1 Tahun 2014; Permendagri No.52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.77 Tahun 2015; Permenkeu No.65/PMK.02/2015; Perda No.06 Tahun 2008; Perda No.07 Tahun 2008; Perda No.08 Tahun 2008; Perda 09 Tahun 2008; Perda No.10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Perda No.8 Tahun 2012; Perda No.13 Tahun 2008; Perda No.10 Tahun 2014; Pergub No.40 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Permerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup perjalanan dinas, prinsip perjalanan dinas, perjalanan dinas jabatan, perjalanan dinas pindah, tata cara pelaksanaan perjalanan dinas, larangan perjalanan dinas, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
22 hlm

Kabupaten Cirebon

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2016
Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
2016_10_perda_tata_cara_pembentukan_peraturan_daerah-.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.Thn 2016/No. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

ABSTRAK:

Sehubungan dengan ketentuan mengenai pembentukan peraturan Daerah selalu berkembang dinamis, dan untuk menjamin kepastian hokum dalam pembentukan produk hukum Daerah diperlukan pedoman berdasarkan tata cara dan metode yang pasti, kaidah-kaidah yang baku dan standar, serta agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu disusun pedoman pembentukan peraturan Daerah dimaksud. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, dimana ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 sudah tidak sesuai lagi dengan tata cara pembentukan peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, oleh karenanya peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.
UU No 14 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PERPRES No 87 Tahun 2014; PERATURAN BERSAMA MENKUMHAM dan MENDAGRI No 20 dan 77 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Asas Pembentukan dan Materi Muatan Penyusunan Peraturan Daerah 3. Penyelenggaraan Pembentukan Peraturan Daerah 4. Penomoran dan Autentifikasi 5. Penyebarluasan 6. Partisipasi Masyarakat 7. Pembiayaan 8. Ketentuan Lain 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
PERDA Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2010.
58 Halaman (Penjelasan 18 Halaman dan Lampiran 18 Halaman)

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2016
Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Ketatanegaraan, Kenegaraan Pemilihan Umum Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

PERPRES No. 167 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download :
Perpres Nomor 16 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2015
Organisasi Kementerian Negara

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

Download :
Perpres_07_2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 9 Tahun 2015
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Mencabut :

PERPRES No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Download :
Perpres Nomor 9 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2015
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Diubah dengan :

PERPRES No. 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Mencabut :

PERPRES No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja

Download :
Perpres Nomor 10 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 304 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2016.

Hasil Pencarian Menemukan 304 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 304 peraturan (dalam 0,003 detik)