Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Konawe Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2015
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETUP DESA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

Desa Sistem Pengendalian Intern Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Perbup Konut No. 05 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Cirebon

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2018
Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
bd_perbup_cirebon_keprotokolan.pdf

Abstrak

Kabupaten Muna Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2016
Buku Registrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Muna Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Perbup Muna Barat No.17 Tahun 2016 .pdf

Abstrak

buku registrasi-produk hukum

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Buku Registrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Muna Barat

ABSTRAK:

Bahwa pengregistrasian produk hukum daerah merupakan salah satu kegiatan pengadministrasian agar produk hukum daerah dapat tertata dan tertib administrasi; Bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Buku Registrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Muna Barat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengadministrasian Produk Hukum Daerah beserta Ruang Lingkupnya

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman

Kabupaten Sijunjung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2013
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Perda No 17 Tahun 2013 ttg Perubahan SOTK Dinas.pdf

Abstrak

Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 66 Tahun 2015
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
PERGUB.66.2015.pdf

Abstrak

petunjuk - pelaksanaan - perjalanan - dinas

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BD.2015/NO.66, TLD No.66

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu disesuaikan dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efesiensi dan evektivitas pengelolaan keuangan daerah khususnya belanja perjalanan dinas, perlu diatur petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.71 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2008; PP No.19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dnegan PP No.23 Tahun 2011; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.11 Tahun 2011; Permendagri No.1 Tahun 2014; Permendagri No.52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.77 Tahun 2015; Permenkeu No.65/PMK.02/2015; Perda No.06 Tahun 2008; Perda No.07 Tahun 2008; Perda No.08 Tahun 2008; Perda 09 Tahun 2008; Perda No.10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Perda No.8 Tahun 2012; Perda No.13 Tahun 2008; Perda No.10 Tahun 2014; Pergub No.40 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Permerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup perjalanan dinas, prinsip perjalanan dinas, perjalanan dinas jabatan, perjalanan dinas pindah, tata cara pelaksanaan perjalanan dinas, larangan perjalanan dinas, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
22 hlm

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 183 Tahun 1954
Pengesahan Peraturan Daerah Kota Makasar

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.183 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 189 Tahun 1954
Pengangkatan Pejabat Sekretaris Panitia Negara Perbaikan Makanan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.189 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 229 Tahun 1954
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.229 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 231 Tahun 1954
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat H.Rusli Abdul Hamid

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.231 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 232 Tahun 1954
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Chairuddin Sjahadat

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.232 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2015
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Mencabut :

PERPRES No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
PERPRES No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Download :
Perpres Nomor 17 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018
Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenkumham No. 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Keprotokolan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Download :
Permenkumham Nomor 31 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014
Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Permenkumham No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download :
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2012
Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mencabut :

Download :
Permenkumham Nomor 23 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mengubah :

Permenkumham No. 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Download :
Permenkumham Nomor 25 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Kota Probolinggo

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 17 Tahun 2017
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efektivitas, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan dalam penyelenggaraan suatu acara kenegaraan dan acara resmi telah ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; c. bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam pelaksanaan dipandang perlu disesuaikan.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan lembaran negara Nomor 5166); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 6. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 80).
1. Keprotokolan diatur berdasarkan asas kebangsaan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dan timbal balik; 2. Penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi dilaksanakan sesuai dengan aturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera; 3. Penyelenggaraan acara kenegaraan dapat dilaksanakan di daerah atau di luar daerah. Acara kenegaraan yang dimaksud, diselenggarakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo berkoordinasi dengan panitia penyelenggara. 4. Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu mendapat tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi; 5. Tamu negara, tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Pemerintah Daerah mendapat pelayanan keprotokolan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal balik, norma-norma dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan internasional.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
14 Halaman

Kota Bengkulu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 24 Tahun 2018
Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bengkulu

Ketatanegaraan, Kenegaraan Struktur Organisasi

Download :
PERWAL NO. 24 TAHUN 2018 TTG POLA HUBUNGAN KERJA.pdf

Abstrak

POLA HUBUNGAN KERJA, JALUR KOORDINASI, HARMONISASI, SINKRONISASI DAN KONSULTASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bengkulu

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan menciptakan sinergitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bengkulu, dipandang perlu menetapkan Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bengkulu. Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bengkulu.
UU No. 6 Drt. Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 5 Tahun 2014, UU NO. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 42 Tahun 2016, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016.
Peraturan Walikotaini mengatur tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, Harmonisasi, Sinkronisasi dan Konsultasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bengkulu. Dimuat tentang ketentuan umum, kedudukan dan tugas, pola hubungan kerja, jalur koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan konsultasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah, staf ahli,

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan ini terdiri atas 28 hlm, Lampiran : 1 Lamp.

Kabupaten Bogor

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 61 Tahun 2018
Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2018/61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan produk hukum daerah yang berkualitas, yang dibentuk berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan muatan materi yang responsif atas perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Untuk memudahkan perangkat daerah dalam menyusun dan mengusulkan produk hukum daerah yang berkualitas, diperlukan pedoman pembentukan produk hukum daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2018; Perpres No. 87 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menkumham dan Mendagri No. 20 dan No. 77 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Peraturan DPRD Kab. Bogor No. 1 Tahun 2014; Peraturan Bupati Bogor No. 42 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3. Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Bentuk Produk Hukum Daerah; 5. Peraturan Daerah; 6. Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama; 7. Peraturan DPRD; 8. Keputusan Bupati; 9. Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD; 10. Penyebarluasan; 11. Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; 12. Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Berupa Keputusan; 13. Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Mencabut Produk Hukum Daerah Lain; 14. Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah yang Merubah Produk Hukum Daerah Lain; 15. Keputusan Kepala Perangkat Daerah Berdasarkan Pendelegasian Wewenang dari Bupati; 16. Teknik Penyusunan Keputusan yang Mengatur Pemberian Perizinan dan Nonperizinan; 17. Penggunaan Kertas, Penulisan, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; 18. Format Produk Hukum Daerah; 19. Partisipasi Masyarakat; 20. Ketentuan Lain-Lain; 21. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Perbup Bogor No. 71 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
79 halaman (lampiran 19 halaman)

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mencabut :

PERPRES No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
PERPRES No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
PERPRES No. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional

Download :
Perpres Nomor 87 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2015
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

PERPRES No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
PERPRES No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Download :
Perpres Nomor 12 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2015
Kementerian Ketenagakerjaan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

PERPRES No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
PERPRES No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
PERPRES No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Download :
Perpres Nomor 18 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Banyuwangi

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 7 Tahun 2012
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Salinan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 6 Tahun 2015
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
6_PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

PEDOMAN - PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN - KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2015/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ABSTRAK:

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial, budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi , melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa; Dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkokoh integrasi nasional serta menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diselenggarakan forum pembauran kebangsaan di daerah. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 34 Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Pergub No. 5 Tahun 2007.
Perbup ini mengatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi: Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan; Forum Pembauran Kebangsaan; Masa Kepengurusan dan Pengukuhan; Pengawasan dan Pelaporan; serta Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2015.
Dengan berlakunya Perbup ini, maka Perbup Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam Perbup ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
9 hlm.

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2014
Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Open Goverment Partnership

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres Nomor 13 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 2013
Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Institute For Applied System Analysis

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres 01 2013.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 263 peraturan (dalam 0,002 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.

Hasil Pencarian Menemukan 263 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 263 peraturan (dalam 0,002 detik)