Hasil Pencarian
Menemukan 401 peraturan (dalam 0,014 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 150 Tahun 1961
Penganugerahan Bintang Darma Kepada Kolonel Mumford

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 373 Tahun 1961
Anugerah Tanda Kehormatan Bintang Dharma Pada Perwira Angkatan Laut

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 1990
Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1989
Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Bogota, Colombia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1970
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014
Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. Permenkumham No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 137 Tahun 1961
Penganugerahan Bintang Darma Kepada Letnan Kolonel Rudolfo Rufing

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1970
Pelaksanaan Uu Nomor 15 Tahun 1969, Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Daerah Propinsi Irian Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
  2. PP No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
  3. PP No. 28 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Untuk Daerah Propinsi Irian Barat

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1951
Penunjukan Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Executive Noard Unicef di New York

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1951
Pengangkatan Mr. Sartono Menjadi Pembentuk Kabinet

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 136 Tahun 1961
Penganugerahan Bintang Darma Kepada Letnan Kolonel J.F.Whidborn

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008
Wilayah Negara

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. Permenkumham No. 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 172 Tahun 1961
Penganugerahan Bintang Gerilya Kepada Jenderal Vo Nguyen Giap

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1986
Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Harare, Zimbabwe

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1982
Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2005
Staf Khusus Presiden

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden
  2. PERPRES No. 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden
  3. PERPRES No. 56 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden
  4. PERPRES No. 97 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1983
Pembukaan Hubungan Diplomatik Dengan Brunei

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 91 Tahun 2000
Pemberian Remisi

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 2015
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat