Hasil Pencarian - ditemukan 246 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 62 kali

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - Tahun 1945
UUD 1945 dan Amandemen

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat
Diakses 2137 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2010
Keprotokolan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol

  Pemerintah Pusat
Diakses 4659 kali

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat
Diakses 70 kali

Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008
Wilayah Negara

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat
Diakses 1976 kali

Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta

  Pemerintah Pusat
Diakses 763 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006
Pemerintahan Aceh

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

  Pemerintah Pusat
Diakses 303 kali

Undang-undang (UU) Nomor 56 Tahun 1999
Rakyat Terlatih

Pertahanan dan Keamanan Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat
Diakses 576 kali

Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999
Hubungan Luar Negeri

Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat
Diakses 1073 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1999
Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum

Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum

  Pemerintah Pusat
Diakses 674 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1996
Perairan Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
    Mencabut ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3)

  Pemerintah Pusat
Diakses 350 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1987
Protokol

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

  Pemerintah Pusat
Diakses 1061 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1985
Referendum

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum

  Pemerintah Pusat
Diakses 602 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1983
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat
Diakses 156 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1980
Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

  Pemerintah Pusat
Diakses 506 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1973
Landas Kontinen Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

  Pemerintah Pusat
Diakses 470 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1972
Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Mengubah :

  1. UU No. 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang
  2. UU No. 24 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
  3. UU No. 23 Tahun 1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2858) Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci Menjadi Undang-Undang
  4. UU No. 14 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena"
  5. UU No. 5 Tahun 1963 tentang Tanda Kehormatan Bintang Jasa
  6. UU No. 14 Tahun 1961 tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara
  7. UU No. 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat No. 7 Tahun 1958 Tentang Penggantian Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagaimana Termaktub Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 154), Sebagai Undang-Undang
  8. UU No. 65 Tahun 1958 tentang Pemberian Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma

  Pemerintah Pusat
Diakses 160 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

  Pemerintah Pusat
Diakses 80 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1962
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1962 Tentang Penerimaan dan Penggunaan Warga Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut-Serat Dalam Perjuangan Pembebasan Irian barat (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 21) Menjadi Undang-Undang

Pertahanan dan Keamanan Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Menetapkan :

  1. PERPU No. 3 Tahun 1962 tentang Penerimaan Dan Penggunaan Warga-Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut-Serta Dalam Perjuangan Pembebasan Irian Barat