Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 150 Tahun 1961
Penganugerahan Bintang Darma Kepada Kolonel Mumford

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 150 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Kota Madiun

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2020
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 3/D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat harus mendapat penghormatan; b. bahwa untuk menghormati kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat Pemerintahan Daerah serta dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20l9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan; 3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Ruang lingkup Pengaturan Hak Potokoler Pimpinan dan Anggota Dewan, yang meliputi: a. acara resmi; b. tata tempat; c. tata upacara; d. tata penghormatan; dan e. tata pakaian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
23 Halaman

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 373 Tahun 1961
Anugerah Tanda Kehormatan Bintang Dharma Pada Perwira Angkatan Laut

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 373 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 1990
Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Download :
PP NO 62 TH 1990.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1989
Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Bogota, Colombia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
KEPPRES NO 15 TH 1989.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1970
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975

Download :
pp no 001 tahun 1970.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014
Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

Permenkumham No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download :
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 322 Tahun 1961
Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Para Pengikut Gerakan Permesta Dibawah Pimpinan Kawilarang, Laurens Saerang Dan Somba yang Memenuhi Panggilan Pemerintah Kembali Kepangkuan Ibu Pertiwi

Pertahanan dan Keamanan, Militer Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 322 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 137 Tahun 1961
Penganugerahan Bintang Darma Kepada Letnan Kolonel Rudolfo Rufing

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 137 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1970
Pelaksanaan Uu Nomor 15 Tahun 1969, Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Daerah Propinsi Irian Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Partai Politik dan Pemilu Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
PP No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
PP No. 28 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Untuk Daerah Propinsi Irian Barat

Download :
pp no 003 tahun 1970.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1951
Penunjukan Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Executive Noard Unicef di New York

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Kepres No.54 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1958
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-Undang

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 8 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Undang-Undang- Darurat- No. 9- Tahun- 1954- tentang- Perubahan- Nama- Propinsi- Sunda- Kecil- Menjadi- Propinsi- Nusa- Tenggara-Lembaran-Negara- Tahun- 1954- No. 66- Sebagai- Undang-Undang

1958

Undang-undang (UU) NO. 8, LN. 1958 No. 18, TLN No. 1545, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1954 tentang Perubahan Nama Propinsi Sunda Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 66) Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan pasal 96 ayat1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telahmenetapkan Undang-undang Darurat No.9 tahun 1954 tentangpengubahan nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi NusaTenggara (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 66)b.Bahwa Peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;
Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.Undang-undangNo.29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun1957 No. 101).
Peraturanyang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.9 tahun1954 tentang pengubahan nama Propinsi Sunda-Kecil menjadi PropinsiNusa Tenggara (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 66), ditetapkansebagai undang-undang. Dalam segenap undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan di mana tercantum kata "Sunda-kecil", kata itu dibaca "NusaTenggara".

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 1958.
-
-
6

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1950
Pembubaran Delegasi Republik Indonesia Serikat, Deputasi Indonesia Dan Deputasi Indonesia Serikat

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.16 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1951
Pengangkatan Mr. Sartono Menjadi Pembentuk Kabinet

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Kepres No.44 Tahun 1951.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 136 Tahun 1961
Penganugerahan Bintang Darma Kepada Letnan Kolonel J.F.Whidborn

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 136 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008
Wilayah Negara

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
UU Nomor 43 Tahun 2008.pdf

Abstrak

wilayah-negara

2008

Undang-undang (UU) NO. 43, LN.2008/NO.177, TLN NO.4925, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Wilayah Negara

ABSTRAK:

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya; bahwa pengaturan wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara.
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. RUANG LINGKUP WILAYAH NEGARA 4. HAK-HAK BERDAULAT 5. KEWENANGAN 6. KELEMBAGAAN 7. PERAN SERTA MASYARAKAT 8. LARANGAN 9. KETENTUAN PIDANA 10. KETENTUAN LAIN-LAIN 11. KETENTUAN PERALIHAN 12. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008.
-
Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola dan sekretariat tetap di tingkat pusat diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola di tingkat daerah diatur dengan peraturan daerah.
22

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Mengubah :

Permenkumham No. 1 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download :
Permenkumham Nomor 25 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 172 Tahun 1961
Penganugerahan Bintang Gerilya Kepada Jenderal Vo Nguyen Giap

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 172 Tahun 1961.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1986
Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Harare, Zimbabwe

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
KEPPRES NO 23 TH 1986.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1982
Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No 14 TH 1982.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2005
Staf Khusus Presiden

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPRES No. 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden
PERPRES No. 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden
PERPRES No. 56 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden
PERPRES No. 97 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden