Hasil Pencarian
Menemukan 829 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 74 Tahun 2012
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERGUB Prov. DIY No. 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
  2. PERGUB Prov. DIY No. 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

  Kabupaten Jombang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 22 Tahun 2014
Kebijakan Akuntansi Pemkab Jombang

Kebijakan Akuntansi

  Kabupaten Halmahera Tengah

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2014
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Akuntansi

  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 112 Tahun 2015
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PERGUB Prov. DIY No. 74 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

  Kota Pasuruan
  Kabupaten Probolinggo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2014
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

  Kabupaten Probolinggo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 27 Tahun 2014
Kebijakan Akuntansi Kabupaten Berbasis Akrual

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

  Kabupaten Probolinggo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 32 Tahun 2014
Standar Kodefikasi Rekening Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

  Kabupaten Lamongan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2014
Kebijakan Akuntansi Pemerintahan kabupaten Lamongan

Kebijakan Akuntansi

  Kabupaten Lamongan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 17 Tahun 2014
Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Lamongan

Kebijakan Akuntansi

  Kota Blitar

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 18 Tahun 2014
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

Kebijakan Akuntansi

  Kota Blitar

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 78 Tahun 2014
KEBIJAKAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

Kebijakan Akuntansi

  Kabupaten PALI

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 92 Tahun 2014
Sistem Akuntansi

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

  Kabupaten Malang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 40 Tahun 2013
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang

Kebijakan Akuntansi

  Kabupaten Malang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2012
Sistem Akuntansi Badan Layanan umum Daerah Kabupaten Malang

Badan Layanan Umum Kebijakan Akuntansi

  Kabupaten Sekadau
  Kabupaten Sekadau

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 32 Tahun 2014
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014

Kebijakan Akuntansi

  Kabupaten Sekadau

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 37 Tahun 2014
Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sekadau

Kebijakan Akuntansi

  Kota Batu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 43 Tahun 2015
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BATU

Kebijakan Akuntansi

  Kota Batu

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 46 Tahun 2014
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Kebijakan Akuntansi

  Kabupaten Mempawah

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2014
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pontianak

Kebijakan Akuntansi

  Kabupaten Bungo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 20 Tahun 2014
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

Kebijakan Akuntansi

  Provinsi Gorontalo

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 39 Tahun 2014
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PERGUB Prov. Gorontalo No. 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Gorontalo

  Kabupaten Nganjuk