Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 518 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2011
Akuntan Publik

Kebijakan Akuntansi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
UU 5 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2321 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010
Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1257 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005
Standar Akuntansi Pemerintahan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Download :
PP NO 24 TH 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 253 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 2017
Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Mengubah :

KEPPRES No. 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KEPPRES No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KEPPRES No. 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KEPPRES No. 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Download :
Keppres No 28 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 111 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 2014
Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada International Forum Of Independent Audit Regulators

Kebijakan Akuntansi

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 132 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 2013
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

KEPPRES No. 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Download :
Keppres 21 2013.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 167 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

KEPPRES No. 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Download :
Keppres 3 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 124 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 2005
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kebijakan Akuntansi

Download :
KEPPRES NO 2 TH 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 203 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 84 Tahun 2004
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

KEPPRES No. 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KEPPRES No. 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Download :
KEPPRES No.84 TH 2004.pdf

Abstrak

Kementerian Keuangan

Diakses 422 kali

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.05/2018 Tahun 2018
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Kebijakan Akuntansi

Download :
PMK Nomor 83 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Diakses 90 kali

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 107 Tahun 2018
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 97 Tahun 2011 Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (Psak) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 97 Tahun 2011 Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (Psak) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Download :
PM_107_TAHUN_2018.pdf

Abstrak

Kementerian Perhubungan

Diakses 104 kali

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2018
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DiLingkungan Kementerian Perhubungan

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenhub No. 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Download :
PM_55_TAHUN_2018.pdf

Abstrak

Provinsi Jawa Timur

Diakses 516 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG DANA CADANGAN

Kebijakan Akuntansi

Download :
PD_9-2016.pdf

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG DANA CADANGAN

ABSTRAK:

Dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah terhadap besaran penganggaran Dana Cadangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan perubahan besaran Dana Cadangan pada tiap tahun anggaran.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 46); 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48).
(1) Dana Cadangan berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Penyisihan atas penerimaan daerah dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 3 (tiga) tahun anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017; 3. Besaran Dana Cadangan sebagaimana ditetapkan sebanyak Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut: a. Tahun Anggaran 2015 sebanyak Rp 0,00 (nol rupiah); b. Tahun Anggaran 2016 sebanyak Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah); dan c. Tahun Anggaran 2017 sebanyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah). 4. Dalam hal Dana Cadangan tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Diakses 302 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2008
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Abstrak

Kabupaten Halmahera Tengah

Diakses 249 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2014
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Akuntansi

Download :
PERDA KAB. HALTENG NOMOR 9 TAHUN 2014a.pdf

Abstrak

Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik, yang berorientasi pada pelayanan umum, perlu adanya kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik yang efektif, efesien, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; c. asas umum dan struktur APBD; d. penyusunan rancangan APBD; e. penetapan APBD; f. pelaksanaan APBD; g. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; h. penatausahaan keuangan daerah; i. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; j. pengendalian difisit dan penggunaan surplus APBD; k. kekayaan dan kewajiban; l. pembinaan, pengendalian dan pengawasaan pengelolaan daerah; m. penyelesaian kerugian daerah; n. ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari XIV Bab dan 245 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
104

Kabupaten Halmahera Tengah

Diakses 225 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2014
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Akuntansi

Download :
PERDA KAB. HALTENG NO. 7 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. asas, maksud dan tujuan; c. ruang lingkup; d. pejabat pengelola milik daerah; e. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; f. pengadaan; g. penerimaan dan penyaluran; h. penggunaan; i. penatausahaan; j.pemanfaatan; k. pengamanan dan pemeliharaan; l. penilaian; m. penghapusan; n. pemindahtanganan; o. pembinaan, pengendalian dan pengawasan; p. pembiyaan; q. tuntutan ganti rugi; r. sengketa barang daerah; s. ketentuan peralihan; t. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari XX Bab dan 94 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
52

Kabupaten Lamongan

Diakses 257 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 43 Tahun 2016
Sistem dan Prosedur Akuntansi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Sebagai BLUD

Kebijakan Akuntansi

Download :
43.-SISDU-AKUNTANSI-RSUD-NGIMBANG-.pdf

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 43

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan Sebagai BLUD

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah , perlu sistem dan perosedur akuntansi rumah sakit umum daerah Ngimbang kabupaten Lamongan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka agar sistem dan prosedur dimaksud dapat dilaksanakan secara tertib , efektif , efisien , transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat , dipandang perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabbupaten Lamongan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dalam Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 ) ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kejra Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamonga Tahun 2013 Nomor 3 ) ; 5. Peraturan Bupati lamongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang kedudukan , Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 28);
peraturan ini mengenai sistem dan prosedur akuntansi RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan sebagai BLUD . peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; penatausahaan keuangan ; sistem akuntansi ;fasilitasi ; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2016.
jumlah 76 halaman

Kabupaten Kulon Progo

Diakses 497 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Mengubah :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 9 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Daerah - keuangan - perubahan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2017/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah dan dinamika perkembangan dalam pengelolaan keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 perlu untuk disesuaikan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009
Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 23 dihapus, Ketentuan ayat (5) huruf a Pasal 36 diubah, Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 54 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 56 diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, Ketentuan ayat (1) Pasal 58 diubah, Ketentuan Pasal 91 diubah, Ketentuan Pasal 95 diubah, Ketentuan ayat (3) Pasal 99 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 100 diubah, Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 104 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), Ketentuan ayat (4) Pasal 109 diubah, Diantara Pasal 143 dan Pasal 144 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 143A,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Halaman: 14 HLM; Penjelasan : 3 Halaman

Kabupaten Kulon Progo

Diakses 192 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2009
Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Kabupaten Purbalingga

Diakses 415 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2016
Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Islamic Center dan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengadaan Barang/Jasa Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Akuntansi

Download :
KAB_PURBALINGGA_5_2016.pdf.pdf

Abstrak

dana cadangan - pembentukan dana cadangan pembangunan islamic center dan pembangunan gedung dprd

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Islamic Center dan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka untuk mendanai Pembangunan Islamic Center dan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga membentuk dana cadangan. Sesuai ketentuan Pasal 303 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Islamic Center dan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015;
1.ketentuan Umum 2.Prinsip dan Tujuan Pembentukan Dana Cadangan 3.Penggunaan Dana Cadangan 4.Besaran Dana Cadangan 5.Sumber Dana Cadangan 6.Tahun Anggaran Pelaksanaan Dana Cadangan 7.Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm

Hasil Pencarian - ditemukan 797 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2011. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (“Accountant”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018.