Hasil Pencarian - ditemukan 719 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 351 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2011
Akuntan Publik

Kebijakan Akuntansi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

  Pemerintah Pusat
Diakses 1408 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010
Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

  Pemerintah Pusat
Diakses 917 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005
Standar Akuntansi Pemerintahan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

  Pemerintah Pusat
Diakses 201 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 2017
Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. KEPPRES No. 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
  2. KEPPRES No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
  3. KEPPRES No. 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
  4. KEPPRES No. 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

  Pemerintah Pusat
Diakses 104 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 2013
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

  Pemerintah Pusat
Diakses 126 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2009
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

  Pemerintah Pusat
Diakses 96 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 2005
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kebijakan Akuntansi

  Pemerintah Pusat
Diakses 154 kali

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 84 Tahun 2004
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
  2. KEPPRES No. 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

  Kementerian Keuangan
Diakses 366 kali

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.05/2018 Tahun 2018
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Kebijakan Akuntansi

  Kementerian Perhubungan
Diakses 60 kali

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 107 Tahun 2018
Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 97 Tahun 2011 Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (Psak) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 97 Tahun 2011 Tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (Psak) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

  Kementerian Perhubungan
Diakses 63 kali

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2018
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DiLingkungan Kementerian Perhubungan

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. Permenhub No. 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

  Provinsi Jawa Timur
Diakses 458 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG DANA CADANGAN

Kebijakan Akuntansi

  Kabupaten Halmahera Tengah
Diakses 201 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2014
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Akuntansi

  Kabupaten Halmahera Tengah
Diakses 182 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2014
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Akuntansi

  Kabupaten Lamongan
Diakses 215 kali
  Kabupaten Kulon Progo
Diakses 389 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PERDA Kab. Kulon Progo No. 9 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

  Kabupaten Kulon Progo
Diakses 150 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2009
Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PERDA Kab. Kulon Progo No. 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

  Kabupaten Purbalingga
Diakses 358 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2016
Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Islamic Center dan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengadaan Barang/Jasa Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Akuntansi