Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2012
Pedoman Kerjasama Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download :
Perda Kab.Bantul No.3 Tahun 2012 ttg Pedoman Kerjasama Desa.pdf

Abstrak

Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2012
Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Abstrak

Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah Desa

Mengubah :

PERDA Kab. Bantul No. 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa

Abstrak

Kabupaten Bantul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2014
Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

BUMD Desa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa

Mencabut :

PERDA Kab. Bantul No. 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 Tahun 2012
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Desa

Abstrak

Kabupaten Boalemo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 2 Tahun 2014
Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
Perbup No. 2 th 2014 ttg Juknis Bantuan Keuangan kpd Desa.pdf

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2014/NO.447

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk mengoptimalkan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 35 Tahun 2007; Permendagri No. 37 tahun 2007; Perda Kabupaten Boalemo No. 41 Tahun 2005; Perda Kabupaten Boalemo No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2011; Perda Kabupaten Boalemo No. 5 Tahun 2013; Perbup No. 64 Tahun 2014; Surat Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005; Surat Menteri Dalam Negeri No. 140/286/SJ Tanggal 17 Februari 2006; Surat Menteri Dalam Negeri No. 140/161/SJ Tanggal 26 Januari 2007; Hasil Lokakarya bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2014 Tanggal 28 Januari.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 49 halaman dengan lampiran

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2013
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa

Mencabut :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa

Abstrak

Kabupaten Boalemo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2013
Pedoman Pelaksanaan Dan Penetapan Bantuan Keuangan Kepada Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

Kabupaten Konawe Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 30 Tahun 2012
Alokasi Dana Desa

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
Perda Konawe Utara No. 30 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Alokasi-Dana-Desa

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD. 2012/No. 53 , LL 21 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Alokasi Dana Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menyediakan sumber-sumber pembiayaan melalui sistim pengealokasian dana yang jelas dan pasti, dengaN secara proporsional, adil dan transparan dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi Desa; Bahwa untuk memenuhi asas pemerataan dan berkeadilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dibentuk formulasi Alokasi Dana Desa; Bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan otonomi desa di Kabupaten Konawe Utara menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat yang ada di desa; Bahwa berdasarkan sebagaiamana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu dibentuk Peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa.
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri NO 13 Tahun 2006; Permendagri 35 Tahun 2007; Permendagri 37 Tahun 2007; Permendagri 66 Tahun 2007; Permendagri 7 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2009; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009; Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Alokasi Dana Desa, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, Asas Dan Prinsip ADD 3. Alokasi Dana Desa 4. Mekanisme Pencairan, Penyaluran Dan Pengelolaan ADD 5. Penggunaan, Pelaporan Dan Pengawasan ADD 6. Informasi Data 7. Penghargaan Dan Sanksi 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2012.
30

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2013
Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 13 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Abstrak

Kabupaten Konawe Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011
Perubahan Status Desa Linomoiyo Kecamatan Oheo, Desa Asera Kecamatan Asera Dan Desa Bende Kecamatan Motui Menjadi Kelurahan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download :
Perda Konawe Utara No. 2 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Perubahan-Status-Desa

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2011 /No. 15 , LL 13 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Status Desa Linomoiyo Kecamatan Oheo, Desa Asera Kecamatan Asera Dan Desa Bende Kecamatan Motui Menjadi Kelurahan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan ketentuan Bab IV Pasal 9 peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, pengabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan status desa linomoiyo kecamatan oheo, Desa Asera Kecamatan Asera dan Desa Bende Kecamatan Motui menjadi Kelurahan. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan tentang perubahan status Desa Linomoiyo Kecamatan Oheo, Desa Aser Kecamatan Asera dan Desa Bende Kecamatan Motui menjadi Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009
Dalam peraturan ini mengatur tentang : ketentuan umum perubahan status luas wilayah, jumlah desa dan jumlah penduduk ibu kota kecamatan kedudukan, tugas pokok dan fungsi susunan organisasi tata kerja keuanganDalam Peraturan Ini Mengatur Tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Perubahan Status 3. Luas Wilayah, Jumlah Desa Dan Jumlah Penduduk 4. Ibu Kota Kecamatan 5. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi 6. Susunan Organisasi 7. Tata Kerja 8. Keuangan 9. Lembaga Kemasyarakatan 10. Pembinaan Dan Pengawasan 11. Ketentuan Peralihan Dan Penutup pembinaan dan pengawasan ketentuan peralihan dan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2011.
13

Kabupaten Boalemo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 40 Tahun 2013
Pembentukan Desa Persiapan Tamilo Kecamatan Wonosari

Administrasi dan Tata Usaha Negara Desa

Abstrak

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2014
Pembentukan Produk Hukum Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Abstrak

Kabupaten Buton Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2012
Rencana Pembangunan Desa

Desa

Download :
Perda Buton Utara No.01 Tahun 2012.pdf

Abstrak

DESA

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2012 /No. 1 , LL 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kem asyarakatan di desa, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan kemandirian desa m a ka perlu memiliki rencana yang disusun secara partisipatif sesuai dengan kew enangannya; b. bahwa untuk menyusun rencana pembangunan desa diperlukan tata cara penyusunan yang sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya mulai dari proses perencanaan sampai pengendalian; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4587); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 3851); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4389); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaim ana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom or 59, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tam bahan Lembaran Negara Republik; Indonesia Nom or 4690); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tam bahan Lembaran Negara Republik; Indonesia Nom or 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 0 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun 2 0 0 6 Nomor 97, Tam bahan Lembaran Negara Republik; Indonesia Nom or 4664); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem bangunan Daerah (Lembaran Negara Republik; Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tam bahan Lembaran Negara Republik; Indonesia Nom or 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2012.
12

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2014
Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

Kabupaten Buton Utara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2012
Alokasi Dana Perimbangan Desa Kabupaten Buton Utara

Desa

Download :
Perda Buton Utara No.10 Tahun 2012.pdf

Abstrak

DESA

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2012 /No. 10 , LL 17 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Kabupaten Buton Utara

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada desa harus disertai dengan sumber pendanaan, sarana dan prasarana serta personil sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan; bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 212 ayat (3), salah satu sumber pendapatan desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembetukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republih Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republih Indonesia Nomor 4587); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 2) ; 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 7 ); 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008, Nomor 5).
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM 2. PRINSIP KEBIJAKAN 3. SUMBER PENDAPATAN DESA 4. ALOKASI DANA DESA 5. PELAKSANAAN 6. PERTANGGUNGJAWABAN 7. PENGAWASAN 8. PENGHARGAAN DAN SANKSI 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2012.
17 Halaman

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 49 Tahun 2014
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Gorontalo No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Mengubah :

PERBUP Kab. Gorontalo No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 51 Tahun 2014
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 50 Tahun 2014
Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 53 Tahun 2014
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Desa

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 52 Tahun 2014
Alokasi Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2015

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

Kabupaten Gorontalo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2013
Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2013

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Abstrak

petunjuk teknis pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten gorontalo tahun anggaran 2013.

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2013/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, maka Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa serta Tata cara Penyaluran Alokasi Dana Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 tahun 2004; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 11 Tahun 2006; Perda No. 6 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2011; Perda No. 31 Tahun 2012; Surat Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ/2005; Perbup No. 3 tahun 2005 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Perbup No. 26 Tahun 2012; Perbup no. 2 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2013.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran.

Kabupaten Konawe

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014
Pembentukan Dan Pendefinitipan Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe

Desa

Download :
Perda Konawe No. 01 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pembentukan-Pendefinitipan-Desa-Dalam-Wilayah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2014/NO.1, LL 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Pendefinitipan Desa-Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendekatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan sosial kemasyarakatan, maka dipandang perlu membentuk dan mendefinitifkan beberapa Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Konawe; bahwa wilayah Kecamatan Onembute, Konawe, Wonggeduku, Meluhu, Latoma, Sampara, Lalonggasumeeto, Routa, Kapoiala, Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Timur, Wawonii Utara, Wawonii Selatan dan Kecamatan Wawonii Tenggara adalah memenuhi syarat untuk memekarkan dan membentuk Desa baru baik ditinjau dari aspek luas wilayah, jumlah desa maupun jumlah penduduk setempat; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemrintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2006 Nomor 30); Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Tahun 2006 Nomor 31); Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 Nomor 58); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pembentukan dan pendefinitipan desa – desa dalam wilayah kabupaten konawe, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Perubahan; 2. Pembentukan dan pendefinitipan; 3. Luas, batas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga; 4. Penyelenggaraan dan organisasi pemerintahan desa; 5. Kedudukan, tugas pokok dan-wewenang; 6. Uraian tugas perangkat desa; 7. Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2014.

Kabupaten Muna

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Download :
Perda Muna No. 11 Tahun 2014.pdf

Abstrak

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2014/ NO. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan, penyesuaian dan penyempurnaan ; Bahwa tarif Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dirasa cukup tinggi sehinggga memberatkan masyarakat, maka perlu diadakan perubahan tarif .
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959 ; UU No. 8 Tahun 1981 ; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 ; UU No. 14 Tahn 2002 ; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 12 Tahun 2008 ; UU No. 33 Tahun 33 ; UU No. 28 Tahun 2009 ; UU No. 12 Tahun 2011 ; PP No. 135 Tahun 2000 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 79 Tahun 2005 ; PP No. 69 Tahun 2010 ; PP No. 91 Tahun 2010 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 ; Permendagri No. 53 Tahun 2007 ; Permendagri No. 54 Tahun 2009 ; Permendagri No. 1 Tahun 2014 ; Perda Kabupaten Muna No. 22 Tahun 2002.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur dalam Pasal I, Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Dan Pasal II.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2014.
10 Halaman

Kabupaten Muna

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2014
Penyesuaian Nama Desa Dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Muna

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download :
Perda Muna No. 12 Tahun 2014.pdf

Abstrak

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2014/ NO. 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyesuaian Nama Desa Dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

Penamaan beberapa Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Muna tidak sesuai dengan sejarah, filosofi, letak dan ejaan bahasa dari nama Desa dan Kelurahan yang ada, maka perlu dilakukan penyesuaian
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Pp No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaiamna telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Muna No. 27 Tahun 2002; Perda Kab. Muna No. 5 Tahun 2008; Perda Kab. Muna No. 11 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur tentang desa dan kelurahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyesuaian nama desa dan kelurahan, nama desa dan kelurahan, pelaksanaan pemerintahan, pembiayaan, dan pembinaan dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014.
5 Halaman

Hasil Pencarian
Menemukan 8.801 peraturan (dalam 0,004 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

Hasil Pencarian Menemukan 8.801 peraturan (dalam 0,004 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 8.801 peraturan (dalam 0,004 detik)