Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Sekadau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2012
Ketertiban Umum di Kabupaten Sekadau

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sekadau No. 8 Tahun 2019 tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Download :
perda-no-8-thn-2012.pdf

Abstrak

KEAMANAN-KETERTIBAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/NO.8, LL KAB. SEKADAU: 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sekadau

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Sekadau yang tenteram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku setiap orang/masyarakat diperluhkan adanya pengaturan dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga, sarana dan prasarana Pemerintah Daerah beserta kelengkapannya
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.8 Tahun 1981, UU No.34 Tahun 2003, UU No.32 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2006, UU No.22 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 1983, PP No.32 Tahun 2004, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.11 Tahun 2009, Perda No.7 Tahun 2007, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.8 Tahun 2010, Perda No.1 Tahun 2011, Perda No.6 Tahun 2011, Perda No.7 Tahun 2011, Perda No.1 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pengendalian Pengawasan, Penyelenggaraan dan Pembinaan Ketertiban; Tertib Kebersihan; Tertib Bangunan dan Usaha; Tertib Lingkungan; Tertib Parkir dan Pengguna Jalan; Tertib Rumah Kost; Tertib Sosial; Penyidikan; Sanksi; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini memiliki 12 halaman

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 30 Tahun 2010
Komunitas Intelijen Daerah

Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 59 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah

Download :
Pergub DIY No. 30 Tahun 2010 ttg Komunitas Intelijen Daerah.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2012
Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir

Lingkungan Hidup Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PP Nomor 54 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 2007
Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keputusan_Presiden_No_14_th_2007.pdf

Abstrak

Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2013
Penyaluran Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Akan Memasuki Masa Persiapan Pensiun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Permenhan Nomor 34 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1965
Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Militer Wajib

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download :
pp no 025 tahun 1965.pdf

Abstrak

Kabupaten Lamandau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Mengubah sebagian :

PERDA Kab. Lamandau No. 4 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
disisipkan I (satu) Pasal Yaitu Pasal 29A

Abstrak

administrasi

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2017/168

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

ABSTRAK:

bahwa ketertiban umum dan ketentramaan masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus di jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perlu dilakukan penambahan ketentuan terkai tertib sosial pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 29A

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2017.
Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 29A
3 Halaman

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 207 Tahun 1953
Tidak Diperbolehkan Permohonan Bebas Tugas Kepala Staf Angkatan Darat

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No. 207 Tahun 1953.pdf

Abstrak

Kabupaten Katingan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 45 Tahun 2019
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak

ketertiban-ketentraman

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2019/512

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: 1. penyelenggaraan ketertiban umum, yang terdiri dari: a. tertib tata ruang; b. tertib jalan; c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai; d. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum; e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai; f. tertib lingkungan; g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu; h. tertib bangunan; i. tertib sosial; j. tertib kesehatan; k. tertib tempat hiburan dan keramaian; l. tertib peran serta masyarakat; dan 2. penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, yang dilaksanakan dengan mengutamakan upaya pencegahan terhadap gangguan ketenteraman masyarakat yang disebabkan oleh: a. tindak terorisme; b. tindak kriminalitas; c. tindakan anarkis; d. tawuran massa; e. inflasi/kenaikan harga; f. kerusakan dan pengrusakan fasilitas umum/jalan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
10 Halaman

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1997
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
PP No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download :
PP No. 32 Th 1997.pdf

Abstrak

Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 66 Tahun 2014
Penyelenggaraan Pembinaan Pemeliharaan Materiil di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pemeliharaan Materiil di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Download :
66 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 327 Tahun 1960
Batas Daerah Daratan Pelabuhan Yang Menjadi Daerah Hukum Penguasa Perang Daerah Maritim

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No 327 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2016
Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Mencabut :

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/763/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Ketentuan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Download :
No. 35 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Pakpak Bharat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2022
Pelaksanaan Dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perbup_10_2022.pdf

Abstrak

sistem - keamanan - Informasi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. 2022/NO. 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

ABSTRAK:

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) diperlukan adanya pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Prinsip, Azas, Pelaksanaan Dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi; Pelaksanaan Dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2022.
11 Hlmn.

Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2016
Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Asuransi Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenhan No. 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Download :
No. 11 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2014
Postur Pertahanan negara

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Menteri Nomor : PER/24/M/XII/2007 tentang Postur Pertahanan Negara

Download :
27 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2019
Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
27 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kota Tegal

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 15 Tahun 2009
Pedoman Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia di Kota Tegal

Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman

Download :
5816_Perwal_15_2009_-_FPBI.pdf

Abstrak

FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA DAN DEWAN PEMBINA FORUM PERSAUDARAAN BANGSA INDONESIA - pedoman pembentukan

2009

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD.2009/No. 15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia di Kota Tegal

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan sebagai bagian penting dari kerukunan nasional dan upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa guna memperkokoh integritas nasional, kedaulatan negara di Kota Tegal maka perlu dibentuk Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia dan Dewan Pembina Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan FPBI, dewan pembina FPBI, pengawasan dan pelaporan, pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2009.
6 hal

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 35 Tahun 2011
Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 - 2014

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No.035 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1955
Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No. 53 Tahun 1954) Sepanjang Mengenai Bab IV Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan dan Bab V Tentang Pernyataan Non Aktif dari Jabatan

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 37 Tahun 1959 tentang Pengangkatan dalam Jabatan, Pemberhentian-Pemberhentian Sementara Serta Pernyataan Non Aktif dari Jabatan Dinas Tentara Bagi Militer Sukarela

Download :
PP No. 29 tahun 1955.pdf

Abstrak

Kota Binjai

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 22 Tahun 2018
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
23perwa no 22.pdf

Abstrak

Provinsi Lampung

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2016
PEDOMAN REMBUG DESA DAN KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG

Pertahanan dan Keamanan, Militer Desa

Download :
Perda 1_2016 Pedoman Rembug Desa & Kelurahan dlm Cegah Konflik.pdf

Abstrak

rembug desa-kelurahan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDOMAN REMBUG DESA DAN KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI PROVINSI LAMPUNG

ABSTRAK:

timbulnya konflik terbuka yang terjadi di provinsi lampung pada umumnya berawal dri masalah sosial yang tidak terselesaikan dengan baik yang mengakibatkan permasalahan tersebut berubah menjadi konflik sosial dan permasalahan hukum
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 2. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 3. undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia 4. undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara 5. undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 127, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4439 6. undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 7. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 8. undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial 9. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa 10. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 11. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakila pemerintah pusat di wilayah provinsi 12. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang 13. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang 14. peraturan presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 15. peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah 16. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman tta tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa 17. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah 18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) provinsi lampung tahun 2005-2025 19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2009 tentang organisasi dan tatakerja sekretariat daerah provinsi lampung dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi lampung 20. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah 21. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi lampung tahun 2015-2019
peraturan daerah ini memutuskan tentang rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di provinsi lampung

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2016.

Kabupaten Pesisir Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2017
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
PERDA_12_2017 Ktertiban Umum & Ketentraman Masy.pdf

Abstrak

Kementerian Pertahanan

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014
Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan :

Mencabut :

Permenhan No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Download :
17 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
Penugasan Dan Pembinaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Peraturan Kejaksaan No. 2 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 844 peraturan (dalam 0,016 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.

Hasil Pencarian Menemukan 844 peraturan (dalam 0,016 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 844 peraturan (dalam 0,016 detik)