Hasil Pencarian
Menemukan 470 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian


  Kabupaten Wakatobi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2013
KETERTIBAN UMUM

Pertahanan dan Keamanan

  Kota Kendari

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 51 Tahun 2014
Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Kendari

Pertahanan dan Keamanan

  Kota Kendari

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 60 Tahun 2014
Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kota Kendari

Pertahanan dan Keamanan

  Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 5 Tahun 2011
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pertahanan dan Keamanan

  Kota Palopo

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2014
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pertahanan dan Keamanan

  Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2012
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan

  Kabupaten Tulang Bawang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 41 Tahun 2011
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan Ketatanegaraan, Kenegaraan Struktur Organisasi

  Kabupaten Tulang Bawang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 51 Tahun 2011
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULANG BAWANG

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan Struktur Organisasi

  Provinsi Papua Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 3 Tahun 2012
Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah

Pertahanan dan Keamanan Standar/Pedoman

  Provinsi Papua Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 28 Tahun 2014
Kartu Tanda Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2012
Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir

Lingkungan Hidup Pertahanan dan Keamanan

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2014
Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pertahanan dan Keamanan

  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2013
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013

Pertahanan dan Keamanan

  Pemerintah Pusat

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2014
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014

Pertahanan dan Keamanan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1953
Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran-Negara Nomor 5 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Diubah dengan :

  1. UUDrt No. 12 Tahun 1955 tentang Perobahan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1953

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1953
Perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang Diperhentikan dari Dinas Ketentaraan Karena Tidak Memperbaharui Ikatan Dinas

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UUDrt No. 13 Tahun 1955 tentang Pencabutan Dan Penggantian Undang-Undang No. 14 Tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 No. 44)

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1953
Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1953
Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Mencabut :

  1. PP No. 3 Tahun 1950 tentang Pengangkatan Penaikan Pangkat, Pemberhentian, Pernyataan Non-Aktif Dan Sebagai Anggota Angkatan Darat R.I.S.

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1953
Akibat-Akibat dari pada Undang-Undang tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap dalam Dinas Ketentaraan

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1954
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1953 (Lembaran negara No. 54 Tahun 1953) Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 No. 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian, Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan Sebagai Undang-Undang

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Menetapkan :

  1. UUDrt No. 8 Tahun 1953 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan