Hasil Pencarian
Menemukan 429 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Kabupaten Muna Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 141 Tahun 2015
Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna Barat

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pertahanan dan Keamanan Struktur Organisasi

  Kabupaten Muna Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 139 Tahun 2015
Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan bangsa dan Politik

Pertahanan dan Keamanan Struktur Organisasi

  Provinsi Papua

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2016
Ketertiban dan Ketenteraman

Pertahanan dan Keamanan

  Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BAU-BAU

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan Struktur Organisasi

  Kota Bau-Bau

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 20 Tahun 2003
KETERTIBAN UMUM

Pertahanan dan Keamanan

  Kabupaten Bone Bolango

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1a Tahun 2007
Pembentukan Komunitas Intelejen Daerah Kabupaten Bone Bolango

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan

  Provinsi Bali

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 4 Tahun 2010
Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Bali

Pertahanan dan Keamanan

  Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 11 Tahun 2005
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pertahanan dan Keamanan

  Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 3 Tahun 2007
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pertahanan dan Keamanan

  Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2008
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pertahanan dan Keamanan

  Kabupaten Lampung Timur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2006
PERUBAHAN KEDUAA ATAS LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 11TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH/PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan

  Kabupaten Bengkayang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006
Ketertiban Umum

Pertahanan dan Keamanan

  Kabupaten Bengkayang

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 22 Tahun 2003
Pengamanan investasi Pembangunan kantor Pemerintah Daerah Satu Atap Kabupaten Bengkayang

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Penanaman Modal dan Investasi Pertahanan dan Keamanan

  Kabupaten Kapuas Hulu

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2007
Lembaga Kemasyarakatan

Pertahanan dan Keamanan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

  Kota Pontianak

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2004
Ketertiban Umum

Pertahanan dan Keamanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 42 Tahun 2010
Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2010
Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Pertahanan dan Keamanan Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PERPRES No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Diubah dengan :

  1. PERPRES No. 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
  2. PERPRES No. 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 60 Tahun 1983 tentang Pokok-Pokok Dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2010
Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pertahanan dan Keamanan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2005
Penghapusan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 43 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perubahan Status Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer Menjadi Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
  2. PERPRES No. 2 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002
Pertahanan Negara

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
  2. UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 2003
Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Dampak Situasi Irak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan

  Kabupaten Melawi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2008
Ketertiban Umum

Pertahanan dan Keamanan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 2003
Penghapusan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Maluku Utara

Pertahanan dan Keamanan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 40 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 Tentang Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 40 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 Tentang Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara
  2. KEPPRES No. 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara